Category: Moral & Akhlak


Hukum Merayakan Tahun Baru

Tanya: Ustadz, bolehkah seorang muslim ikut hukum merayakan tahun baru?

Tahun Baru HaramJawab : Perayaan tahun baru Masehi (new year’s day, al ihtifal bi ra`si as sanah) bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nashrani. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru yang awalnya diresmikan Kaisar Romawi Julius Caesar (tahun 46 SM), diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi Katolik, yaitu Paus Gregorius XII tahun 1582.  Penetapan ini kemudian diadopsi oleh hampir seluruh negara Eropa Barat yang Kristen sebelum mereka mengadopsi kalender Gregorian tahun 1752. (www.en.wikipedia.org; http://www.history.com)

Bentuk perayaannya di Barat bermacam-macam, baik berupa ibadah seperti layanan ibadah di gereja (church servives), maupun aktivitas non-ibadah, seperti parade/karnaval, menikmati berbagai hiburan (entertaintment), berolahraga seperti hockey es dan American football (rugby), menikmati makanan tradisional, berkumpul dengan keluarga (family time), dan lain-lain. (www.en.wikipedia.org).

Berdasarkan manath (fakta hukum) tersebut, haram hukumnya seorang muslim ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Dalil keharamannya ada 2 (dua); Pertama, dalil umum yang mengharamkan kaum muslimin menyerupai kaum kafir (tasyabbuh bi al kuffaar). Kedua, dalil khusus yang mengharamkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir (tasyabbuh bi al kuffaar fi a’yaadihim).

Dalil umum yang mengharamkan menyerupai kaum kafir antara lain firman Allah SWT (artinya) : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) ‘Raa’ina’ tetapi katakanlah ‘Unzhurna’ dan ‘dengarlah’. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.” (QS Al Baqarah : 104). Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah SWT telah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam ucapan dan perbuatan mereka. Karena orang Yahudi menggumamkan kata ‘ru’uunah’ (bodoh sekali) sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW seakan-akan mereka mengucapkan ‘raa’ina’ (perhatikanlah kami). (Tafsir Ibnu Katsir, 1/149).

Ayat-ayat yang semakna ini banyak, antara lain QS Al Baqarah : 120, QS Al Baqarah : 145; QS Ali ‘Imran : 156, QS Al Hasyr : 19; QS Al Jatsiyah : 18-19; dll (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 12/7; Wa`il Zhawahiri Salamah, At Tasyabbuh Qawa’iduhu wa Dhawabituhu, hlm. 4-7; Mazhahir At Tasyabbuh bil Kuffar fi Al ‘Ashr Al Hadits, hlm. 28-34).

Dalil umum lainnya sabda Rasulullah SAW, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR Ahmad, 5/20; Abu Dawud no 403). Imam Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan sanad hadits ini hasan. (Fathul Bari, 10/271).

Hadits tersebut telah mengharamkan umat Islam menyerupai kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka (fi khasha`ishihim), seperti aqidah dan ibadah mereka, hari raya mereka, pakaian khas mereka, cara hidup mereka, dll. (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 12/7; Ali bin Ibrahim ‘Ajjin, Mukhalafatul Kuffar fi As Sunnah An Nabawiyyah, hlm. 22-23).

Selain dalil umum, terdapat dalil khusus yang mengharamkan kaum muslimin merayakan hari raya kaum kafir.  Dari Anas RA, dia berkata,”Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, sedang mereka (umat Islam) mempunyai dua hari yang mereka gunakan untuk bermain-main. Rasulullah SAW bertanya,’Apakah dua hari ini?’ Mereka menjawab,’Dahulu kami bermain-main pada dua hari itu pada masa Jahiliyyah.’ Rasulullah SAW bersabda,’Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.” (HR Abu Dawud, no 1134). Hadits ini dengan jelas telah melarang kaum muslimin untuk merayakan hari raya kaum kafir. (Ali bin Ibrahim ‘Ajjin, Mukhalafatul Kuffar fi As Sunnah An Nabawiyyah, hlm. 173).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, haram hukumnya seorang muslim merayakan tahun baru, misalnya dengan meniup terompet, menyalakan kembang api, menunggu detik-detik pergantian tahun, memberi ucapan selamat tahun baru, makan-makan, dan sebagainya. Semuanya haram karena termasuk menyerupai kaum kafir (tasyabbuh bi al kuffaar) yang telah diharamkan Islam. Wallahu a’lam. [] M Shiddiq Al Jawi

[http://hizbut-tahrir.or.id/2013/12/28/hukum-merayakan-tahun-baru/]

Ini adalah makalah Dr. Ahmad Ibrahim Khidhr yang disebar dalam edisi ke-66 dalam Majalah Al Bayan yang diterbitkan oleh Al Muntada Al Islami di London.

“Saya tidak pernah menduga bahwa apa yang telah Allah tetapkan di dalam Kitab-Nya dan lewat lisan Rasul-Nya saw. harus membutuhkan persetujuan hamba-hamba Allah. Akan tetapi saya dikejutkan bahwa firman Ar Rabb Yang Maha Tinggi itu senantiasa berada di dalam mushaf –tetap memiliki kesucian di hati-hati kami– sampai hamba-hamba Allah di parlemen menyetujui untuk menjadikan firman Allah itu sebagai undang-undang.

Bila ketetapan hamba-hamba Allah di parlemen itu berselisih tentang hukum Allah di dalam Alquran maka sesungguhnya keputusan hamba-hamba Allah itu akan menjadi undang-undang yang dijadikan acuan dalam lembaga yudikatif yang penerapannya mendapat jaminan dari lembaga eksekutif, meskipun itu bertentangan dengan Alquran dan Assunnah.

Dan bukti atas hal itu adalah bahwa Allah SWT telah mengharamkan khamr. Akan tetapi parlemen justru mengizinkannya/melegalkannya, dan Allah juga telah memerintahkan penegakkan hudud, akan tetapi parlemen menggugurkannya. Hasil yang ada sesuai dengan contoh-contoh itu adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh parlemen telah menjadi qanun (undang-undang) meskipun itu bersebrangan dengan Islam.”

Kalimat di atas adalah kesimpulan salah seorang ulama Islam yang pernah duduk di kursi parlemen sebagai wakil rakyat selama delapan tahun.

Anggota dewan yang ‘alim ini dahulu telah merasakan akan pentingnya ceramah di atas mimbar-mimbar, dan pentingnya menulis di koran-koran. Setelah lama dia hidup menjalani metode-metode itu (yaitu menulis dan ceramah), dia semakin yakin akan pengaruh hasil yang dicapainya. Akan tetapi dia merasakan bahwa sekedar menulis dan ceramah saja tidak bisa menghasilkan perubahan yang konkret/riil dalam undang-undang dan pengaruh yang berkesinambungan dalam kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Maka akhirnya dia mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota parlemen dalam rangka mencari metode baru untuk tujuan meninggikan kalimat Allah SWT dengan pemberlakuan/penerapan syariat Islamiyyah, ini untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah dari kesesatan, dan melepaskan mereka dari kebatilan, serta merangkulnya ke dalam haribaan Islam. Jadi, sang ‘alim ini mengubah metodenya, yang semula hanya melalui tulisan dan ceramah, kini berjuang di parlemen.

Akhirnya sang ‘alim ini berhasil menjadi anggota parlemen setelah megikuti pemilu dengan jargon “Berikan suaramu kepadaku agar kami bisa membereskan dunia ini dengan agama”. Dan orang-orang pun memberikan suara mereka kepadanya karena merasa percaya terhadapnya meskipun banyaknya cara-cara pemalsuan, dan manipulasi dalam pemilu-pemilu itu. Maka keanggotaan sang ‘alim ini terus berlangsung berturut-turut selam dua masa jabatan, kemudian setelah masa itu dia berkata: Sesungguhnya suara Islam itu sangatlah sulit mendapatkan gemanya di dua masa/priode ini.

Sang ‘alim ini suatu hari pergi menuju salah satu kantor kamtib untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kemudian dia dikagetkan bahwa di kantor rehabilitas moral ada tiga puluh wanita yang duduk di atas lantai. Maka dia bertanyam kepada para petugas: Apa kesalahan mereka? Maka seorang petugas menjawab kepadanya: Sesungguhnya mereka itu adalah wanita-wanita jalang (PSK),” maka si ‘alim bertanya lagi: Dan mana para laki-laki hidung belangnya? Karena itu adalah kriminal yang tidak mungkin dilakukan kecuali antara laki-laki pezina dengan wanita pezina,” maka si petugas memberitahukannya bahwa si laki-laki pezina bagi mereka adalah hanyalah sekedar saksi bahwa dia telah melakukan zina dengan wanita ini dan dia telah memberinya bayaran atas hal itu, kemudian dia (si wanita) dikenakan hukuman, bukan karena dia telah berzina, akan tetapi karena dia telah meminta upah. Ternyata orang yang mengaku bahwa dirinya berzina telah berubah menjadi saksi atas si wanita, dan undang-undang tidak menoleh kepada pengakuan dia akan zina itu.

Sang anggota dewan yang ‘alim ini berang, marah karena Allah, dan memarahi para petugas. Tetapi si petugas berkata kepadanya dengan santainya: Kami hanya melaksanakan undang-undang yang kalian tetapkan di parlemen.

Akhirnya si wakil yang ‘alim ini mengetahui bahwa meskipun banyaknya orang yang menyuarakan penerapan syariat, dan meskipun itu didukung oleh Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, maka sesungguhnya harapan-harapan akan penegakkan syariat itu tidak mungkin terealisasi kecuali lewat jalur parlemen yang mereka namakan kekuasaan legislatif.

Dan dikarenakan badan yudikatif itu tidak memutuskan kecuali dengan undang-undang yang bersumber dari parlemen, serta karena kekuasaan eksekutif tidak akan bergerak untuk melindungi Alquran dan Assunnah dan tidak pula bergerak melindungi Islam kecuali dalam batas kesucian apa yang telah diakui oleh parlemen, maka sang ‘alim ini meyakini bahwa mencapai tujuan ini adalah sangat mungkin, bila para anggota perlemen mengetahui bahwa ini adalah firman Allah, sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan hukum Islam yang wajib diterapkan.

Berangkatlah sang anggota dewan yang ‘alim ini. Kemudian dia mengajukan program penetapan undang-undang untuk menegakkan hudud, yang meliputi program penetapan undang-undang untuk mengharamkan riba, program penetapan undang-undang untuk menertibkan sarana-sarana informasi agar sesuai dengan hukum-hukum Allah, program penetapan undang-undang untuk menghormati kesucian bulan Ramadhan dan tidak terang-terangan melakukan pembatal shaum di siangnya, program penetapan undang-undang untuk membersihkan pantai-pantai wisata dari hal-hal porno/cabul/keji/dan lain-lain, serta program-program Islamiyah lainnya. Program-program ini di samping ditandatangani olehnya, juga ikut ditandatangani juga sejumlah anggota parlemen.

Suatu ketika anggota dewan yang ‘alim ini berangkat untuk menunaikan umrah, dan disertai sebagian anggota parlemen itu. Di sisi Hajar Aswad mereka berjanji kepada Allah untuk selalu memperjuangkan syariat Allah di parlemen. Kemudian mereka naik pesawat menuju Al Madinah Al Munawwarah, dan di sana juga mereka saling berjanji setia untuk menyuarakan suara-suara mereka demi membela syariat Allah bukan membela partai-partainya.

Ternyata setelah mereka pulang dari umrah, mereka mendapati bahwa berbagai pelanggaran syariat telah dilegalkan oleh penguasa.

Sang anggota dewan yang ‘alim ini menyalahkan ketiga lembaga itu (eksekutif, yudikatif, dan eksekutif) atas pelegalan hal-hal yang diharamkan dan penyimpangan terhadap syari’at. Dia mengancam Menteri Keadilan bahwa dia akan menggunakan hak interpelasinya terhadapnya, karena si menteri tidak menyerahkan apa yang telah diselesaikan berupa undang-undang pemberlakuan syari’at Islam.

Dan si menteri itu tidak memenuhi apa yang diminta oleh sang anggota dewan tersebut, maka dia menginterpelasi sang menteri itu –Interpelasi dalam kamus parlemen adalah mengharuskan pejabat yang dimintai keterangan untuk menjawab apa yang diajukan oleh anggota parlemen selama keanggotaan si menteri itu belum gugur atau si menteri yang diinterpelasi belum keluar dari jabatan kementerian– dan si anggota dewan itu terus saja menginterpelasi si menteri dan celakanya pemerintah pun justru mendukung menterinya dan bersikeras berusaha untuk menggugurkan interpelasi itu.

Pada saat runcingnya hak interpelasi si anggota dewan itu, maka pemerintah merombak kabinetnya dan tidak ada yang diberhentikan dari jabatan menteri kecuali Menteri Keadilan itu. Jadi dia dicopot dari jabatannya supaya hak interpelasi itu itu menjadi gugur. Dan perlakuan ini sering berulang-ulang sehingga menjadi kaidah yang jitu bagi anggota kabinet dan eksekutif saat berhadapan dengan parlemen.

Si anggota dewan itu kembali bertanya-tanya kepada para anggota dewan lain seraya berkata: Sesungguhnya proyek-proyek undang-undang Islam itu telah disimpan di laci-laci panitia, sedangkan kalian telah berjanji kepada Allah di Al Haramain untuk menjadikan suara-suara kalian ini bagi Allah dan Rasul-Nya.

Dan si anggota dewan itu meminta mereka agar menandatangani untuk menuntut pemberlakuan secepatnya syariat Islam, maka mereka pun memenuhi permintaannya dan menandatangani apa yang dipinta oleh sang anggota dewan tersebut, kemudian sang anggota dewan yang ‘alim ini menyimpan berkas persetujuan tersebut di sekretariat parlemen.

Dia meminta atas nama semua anggota dewan agar memperhatikan undang-undang syariat Allah. Maka ketua parlemen pun bangkit dan menuntut atas nama semua anggota dewan agar kembali memperhatikan undang-undang penerapan syariat Allah, dan dia berkata: Sesungguhnya pemerintah ini memiliki semangat yang sama dengan kalian untuk membela Islam, akan tetapi kami meminta dari anda-anda kesempatan untuk melakukan lobi-lobi politik. Tetapi permintaannya dimentahkan kembali oleh pemerintah (eksekutif), dan anggota dewan yang lain. Teman-temannya yang dulu menandatangani persetujuan itu pun, telah terbeli dan akhirnya berbalik arah dan pendapatnya pun berpihak pada eksekutif.

Maka keterputusasaan telah meliputi diri sang anggota yang ‘alim itu, karena ketidakberhasilan usaha-usahanya dalam rangka menegakkan syariat bersama-sama dengan para anggota yang telah dia ajak kemudian mereka menyetujuinya, terus setelah itu mereka justru berpaling.

Akan tetapi dia suatu hari dikejutkan dengan satu usulan dari ketua parlemen untuk menyepakati dibentuknya panitia umum dalam rangka membicarakan kembali undang-undang berdasarkan syariat Islam. Setelah diselidiki ternyata jelas tujuan sebenarnya, dia mendapati bahwa keputusan pemerintah yang tiba-tiba ini tidak lain untuk menutupi kebobrokan maha besar yang telah mencoreng negeri, dan pemerintah ini tidak mengambil keputusan untuk kepentingan Islam. Jadi hanya memanfaatkan Islam saja.

Dan sang anggota dewan itu tetap menyambut rencana ini meskipun dia mengetahui tujuan sebenarnya. Panitia pun berkumpul, akan tetapi si anggota dewan merasakan ketidakseriusan pemerintah terhadap penerapan syariat Allah, karena kalau seandainya pemerintah memang menginginkan ridha Allah, tentu di sana ada hal-hal yang tidak membutuhkan proses-proses. Penutupan pabrik-pabrik khamr mungkin dilakukan dengan satu goresan pena, dan penutupan diskotik dan bar-bar bisa dengan satu goresan pena pula. Tetapi, kelihatan sekali. ‘keseriusan’ para anggota dewan itu hanya sebagai pembangun opini publik, agar seolah-olah pemerintah serius dengan syariat Islam.

Adanya fenomena-fenomena yang menunjukan bahwa di balik itu ada tujuan sebenarnya, yang semuanya memberikan pengaruh dalam jiwa sang anggota dewan yang membentuk kesimpulannya, yaitu: Bahwa syariat Allah tidak akan terealisasi selama-lamanya lewat tangan-tangan anggota parlemen.

Kemudian dia pun berucap:
Sesungguhnya meskipun saya diberi kemampuan menyampaikan hujjah-hujjah, dan meskipun sikap saya ini berlandaskan Kitab dan Sunnah, maka sesungguhnya di antara aib parlemen dan tanggung jawabnya yang jelas nista adalah bahwa demokrasi itu menjadikan keputusan itu ada di tangan mayoritas secara mutlak dengan pasti.

Sang anggota dewan mulai merasakan bahwa ada langkah dan usaha-usaha dari pemerintah, ketua parlemen dan partai-partai mayoritas untuk mempersempit geraknya. Dan ketua parlemen pun mulai melawan usaha-usahanya, dan menuduhnya bahwa dia menghambat pekerjaan-pekerjaan panitia, akan tetapi dia terus mengerahkan usaha dan kemempuannya untuk menerapkan syariat Islam.

Dia mengajukan banyak pertanyaan yang belum dicantumkan dalam jadwal-jadwal panitia, dan dia juga bangkit menuntut banyak permintaan untuk merubah jadwal, akan tetapi dia mendapati semua itu sudah dikubur dan tidak ada lagi wujudnya.

Kemudian dia kembali menggunakan hak interpelasinya. Dia menginterpelasi menteri-menteri pemerintahan tentang penutupan yang dilakukan negara terhadap lembaga pengadilan syariah dan wakaf, lembaga-lembaga pendidikan agama, pondok-pondok Tahfizhul Quran, dan tentang tindakannya terhadap kurikulum-kurikulum pendidikan di universitas-universitas agama dengan dalih pengembangannya, dan tentang tekanannya terhadap masjid-masjid.

Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengeluarkan keputusan yang tidak membolehkan seorang pun (meskipun dia itu adalah syaikh) untuk masuk tempat ibadah dan menyinggung persoalan-persoalan politik dan undang-undang, dan siapa pun yang melakukannya maka dia ditahan dan dikenakan denda, dan bila dia melawan maka denda dilipatgandakan dan dipenjara.

Pertama, sang anggota dewan yang ‘alim ini juga menginterpelasi menteri pariwisata, karena para siswa sekolah perhotelan dipaksa harus mencicipi khamr, mereka menolak dan terus diberhentikan dari sekolah.

Kedua, dia juga menginterpelasi menteri penerangan menuntut dibersihkannya sarana-sarana informasi dari gambar-gambar porno yang menghancurkan tatanan moral dan akhlak serta kesucian negeri.

Ketiga, interpelasi juga ditujukan kepada menteri perhubungan tentang fenomena buruk dan tindakan tidak maksimal akan sarana dan birokrasi di negeri tersebut.

Tetapi setelah berkali-kali interpelasi itu tidak dihiraukan, maka pada akhirnya sang anggota dewan yang ‘alim itu berdiri ke podium dan berkata kepada para wakil di parlemen:

“Wahai hadirin sekalian, saya bukanlah penyembah jabatan, dan saya juga tidak menginginkan kursi ini karena kedudukannya
Sungguh jargon saya dahulu adalah berikan suaramu kepadaku untuk kami benahi dunia ini dengan agama, dan dahulu saya mengira bahwa cukup untuk mencapai tujuan ini dengan mengajukan proyek-proyek undang-undang Islami, akan tetapi telah nampak jelas bagi saya bahwa majelis kita ini tidak memandang hukum Allah kecuali lewat hawa nafsu kepartaian, dan mana mungkin hawa nafsu itu memperkenankan agar kalimat Allah itu adalah yang paling tinggi… Saya telah mendapatkan bahwa jalan saya untuk menuju tujuan itu telah/dan selalu tertutup di antara kalian, oleh sebab itu saya mengumumkan pengunduran diri saya dari parlemen ini tanpa ada penyesalan dan rasa sayang akan hilangnya keanggotan saya ini.”

Dan pulanglah sang anggota dewan yang ‘alim ini ke rumahnya pada bulan April tahun 1981, dan majelis pun ditutup.

Sang anggota dewan yang ‘alim ini telah meninggalkan parlemen itu, kemudian beberapa tahun berikutnya dia pergi meninggalkan dunia yang fana ini, dan parlemen pun selalu tetap memutuskan, menetapkan hukum, dan melaksanakan dengan selain apa yang Allah turunkan.

Namun sayang, di sini sang penulis buku tidak mencantumkan nama dan dari parlemen mana ‘anggota dewan’ itu berasal. Namun demikian, kita cukup mendapatkan pelajaran bahwa memperjuangkan Islam dengan jalan parlemen adalah suatu kesia-siaan.

Disarikan dari buku: Ad Dimuqrathiyyah Diini, karya Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisi

Juru Bicara MA Djoko Sarwoko dalam jumpa pers, Jumat (12/10/2012), menuturkan bahwa presiden Yudhoyono mengabulkan permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba Deni Setia Maharwan alias Rafi dan Merika Pranola alias Ola alias Tania dan mengubah hukuman keduanya menjadi penjara seumur hidup. Grasi kepada Deni diberikan melalui Keppres Nomor 7/G/2012 tanggal 25 Januari 2012. Sedangkan grasi untuk Ola yang satu kelompok dengan Deni diberikan pada 26 September 2011 dengan Keppres Nomor 35/G/2011. Presiden SBY melalui Keppres Nomor 22/G/2012 tanggal 15 Mei 2012 juga memberikan grasi kepada Schapelle Leigh Corby (34 th) warga Australia narapidana narkoba di LP Kerobokan Bali dan mengurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 15 tahun.

Seolah tak mau kalah, MA juga membatalkan vonis mati terpidana narkoba. Majelis hakim yang terdiri dari hakim agung Imron Anwari, Achmad Yamamie, dan Hakim Nyak Pha, membatalkan vonis mati atas Hillary K Chimezie terpidana pemilik 5,8 kilogram heroin, dan mengubahnya menjadi hukuman penjara 12 tahun. Sebelumnya MA pada 16 Agustus 2011 juga membebaskan pemilik pabrik ekstasi di Surabaya Hengky Gunawan dari hukuman mati dan diubah menjadi hukuman 15 tahun penjara.

Menyakiti Rasa Keadilan

Pembatalan vonis mati terpidana kasus narkoba oleh MA dan oleh presiden melalui grasi itu menyakiti hati dan meredupkan harapan masyarakat. Hal itu juga bertolak belakang dengan semangat pemberantasan narkoba. Padahal masalah narkoba di negeri ini sudah sangat serius dan mengancam generasi. Asrorun Ni’am dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seperti dikutip Mediaindonesia.com (11/10) mengatakan: “Kejahatan narkoba membunuh satu generasi, bukan hanya individu-individu.” Di negeri ini ada sekitar 4,2 juta orang yang terjerat narkoba. Setiap hari diperkirakan 50 orang tewas akibat overdosis.

Peredaran narkoba juga memicu tindak kejahatan, kehancuran rumah tangga dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan Tugu Tani Jakarta yang menewaskan sembilan orang, dan yang terbaru sebuah mobil yang menabrak tujuh orang termasuk dua orang polisi adalah contoh. Pengemudi dalam dua kejadian itu, berada dalam pengaruh narkoba. Belum lagi dampak penyebaran penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS sebagai akibat penggunaan jarum suntik bergantian di antara para pemakai narkoba.

Sistem Bobrok

Penyebab utama maraknya narkoba adalah akidah sekulerisme yang menjadi landasan kehidupan masyarakat saat ini. Falsafah pemisahan agama dari kehidupan itu menyuburkan gaya hidup hedonis dan permisif atau serba-boleh. Masyarakat diubah menjadi pemburu kesenangan dan kepuasan. Prinsipnya bukan halal-haram atau pahala-dosa, tetapi mybody myright, “uang saya sendiri dan badan saya sendiri, terserah saya.” Akhirnya, miras, narkoba, perzinaan, seks bebas, pelacuran, dsb, menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat.

Sistem hukum yang diharapkan memberantas nyatanya tumpul. Menurut UU saat ini, pecandu narkoba tidak lagi dipandang sebagai pelaku tindak kriminal, tetapi hanya korban atau seperti orang sakit. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere mengatakan (Kompas.com, 4/10): “Pencandu narkoba seperti orang yang terkena penyakit lainnya. Mereka harus diobati, tetapi menggunakan cara yang khusus.” Seolah itu memberi pesan bahwa mengkonsumsi narkoba itu tidak melanggar hukum. Pantas saja orang tidak takut lagi mengkonsumsi narkoba, sebab merasa tidak akan terkena sanksi hukum.

Disisi lain, sanksi hukum yang dijatuhkan terlalu lunak. Vonis mati yang diharapkan bisa menimbulkan efek jera pun justru dibatalkan oleh MA dan grasi presiden. Bandar dan pengedar narkoba yang sudah dihukum juga berpeluang mendapatkan pengurangan masa tahanan. Parahnya lagi, mereka tetap bisa mengontrol penyebaran narkoba dari dalam penjara.

Masalahnya makin gawat, ketika aparat penegak hukum yang sudah buruk itu, tak sedikit justru terjerat narkoba. Menurut data di Mabes Polri, dari Januari hingga 14 Maret 2012 (tiga bulan) saja sebanyak 45 anggota polisi di Indonesia terlibat kasus narkoba. Jumlah sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak.

Inikah Keadilan?

Peringanan hukuman bagi pecandu, pengedar bahkan bandar narkoba sering menggunakan dalih kemanusiaan. Hakim MA dalam membatalkan vonis mati dua gembong narkoba beralasan bahwa hukuman mati bertentangan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 dan melanggar HAM. Sementara itu sejumlah LSM yang menolak vonis hukuman mati beralasan bahwa vonis hukuman mati terbukti tidak menyurutkan angka kejahatan narkoba.

Semua itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Seorang pecandu narkoba jelas berbuat kriminal. Sebab dengan sadar ia membeli, memiliki dan menggunakan narkoba, bukan karena dipaksa. Jika ia mengkonsumi narkoba karena diancam akan dibunuh atau dianiaya pantas bila dikatakan sebagai korban. Selain itu pecandu atau pengkonsumsi narkoba tak jarang juga mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk juga mengkonsumsinya, jelas berbahaya.

Alasan karena hak hidup juga dipaksakan. Bila pengedar dan bandar narkoba dilindungi hak hidupnya lalu bagaimana dengan hak hidup para korban yang tewas atau terkapar akibat narkoba yang mereka jajakan? Bagaimana pula dengan hak hidup masyarakat banyak yang setiap saat terancam oleh peredaran narkoba? Aneh hak hidup bandar narkoba yang telah turut berperan merampas hak hidup para korban narkoba dan mengancam hak hidup masyarakat banyak justru lebih diutamakan.

Anggapan bahwa vonis mati tidak memberikan efek jera tidak didukung bukti. Justru fakta yang ada, hukuman  sekadar penjara beberapa tahun jelas tidak ampuh sama sekali. Malah, di penjara pun mereka bisa mengendalikan peredaran narkoba. Terlebih lagi vonis mati yang sudah dijatuhkan ternyata hampir belum ada yang dieksekusi. Saat ini masih ada 50 terpidana mati kasus narkoba yang belum dilaksanakan. Disamping, kalaupun dilaksanakan, masyarakat tidak pernah mengetahuinya. Wajar saja efek jeranya belum terasa, sebab memang belum dilakukan.

Enyahkan Narkoba Dengan Sistem Islam!

Ketika syariat Islam diterapkan, maka peluang penyalahgunaan akan tertutup. Landasan akidah Islam mewajibkan negara membina ketakwaan warganya. Ketakwaan yang terwujud itu akan mencegah seseorang terjerumus dalam kejahatan narkoba. Disamping itu, alasan ekonomi untuk terlibat kejahatan narkoba juga tidak akan muncul. Sebab pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat (papan, pangan dan sandang) dan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan) akan dijamin oleh negara. Setiap orang juga memiliki kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya sesuai kemampuan masing-masing.

Secara hukum, dalam syariah Islam narkoba adalah haram. Ummu Salamah ra menuturkan:

« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ»

Rasulullah saw melarang setiap zat yang memabukkan dan menenangkan (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Mufattir adalah setiap zat relaksan atau zat penenang, yaitu yang kita kenal sebagai obat psikotropika dan narkoba. Al-‘Iraqi dan Ibn Taymiyah menukilkan adanya kesepakatan (ijmak) akan keharaman candu/ganja (lihat, Subulus Salam, iv/39, Dar Ihya’ Turats al-‘Arabi. 1379).

Sebagai zat haram, siapa saja yang mengkonsumsi, mengedarkan dan memproduksinya berarti telah melakukan jarîmah (tindakan kriminal) yang termasuk sanksi ta’zir. Pelakunya layak dijatuhi sanksi dimana bentuk, jenis dan kadar sanksi itu diserahkan kepada ijtihad Khalifah atau Qadhi, bisa sanksi diekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.

Terhadap pengguna narkoba yang baru sekali, selain harus diobati/direhabilitasi oleh negara secara gratis, mungkin cukup dijatuhi sanksi ringan. Jika berulang-ulang (pecandu) sanksinya bisa lebih berat. Terhadap pengedar tentu tak layak dijatuhi sanksi hukum yang ringan atau diberi keringanan. Sebab selain melakukan kejahatan narkoba mereka juga membahayakan masyarakat. Gembong narkoba (produsen atau pengedar besar) sangat membahayakan masyarakat sehingga layak dijatuhi hukuman berat bahkan sampai hukuman mati.

Jika vonis telah dijatuhkan, maka harus segera dilaksanakan dan tidak boleh dikurangi atau bahkan dibatalkan. Syaikh Abdurrahman al-Maliki di dalam Nizhâm al-‘Uqûbât (hal. 110, Darul Ummah, cet. Ii. 1990) “adapun untuk ta’zir dan mukhalafat, vonis Qadhi itu jika telah ditetapkan, maka telah mengikat seluruh kaum muslim, karena itu tidak boleh dibatalkan, dihapus, dirubah, diringankan atau yang lain, selama vonis itu masih berada dalam koridor syariah. Sebab hukum itu ketika sudah ditetakan oleh Qadhi, maka tidak bisa dibatalkan sama sekali. Pemaafan itu adalah pembatalan vonis (sebagian atau total) karena itu tidak boleh”.

Pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan itu harus dilakukan secepatnya, tanpa jeda waktu lama setelah dijatuhkan vonis. Pelaksanaannya hendaknya diketahui atau bahkan disaksikan oleh masyarakat seperti dalam had zina (lihat QS an-Nur [24]: 2). Sehingga masyarakat paham bahwa itu adalah sanksi atas kejatahan tersebut dan merasa ngeri. Dengan begitu setiap orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan serupa. Maka dengan itu kejahatan penyalahgunaan narkoba akan bisa diselesaikan tuntas melalui penerapan syariah Islam.

Wahai Kaum Muslim

Mustahil mewujudkan masyarakat bersih dari narkoba dengan hukum buatan manusia dan sistem demokrasi sekarang ini. Hal itu hanya bisa diwujudkan melalui penerapan syariat Islam secara total dalam bingkai khilafah Islamiyyah. Kita wajib segera berjuang penuh kesungguhan untuk mewujudkannya di tengah kita. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [[Al Islam 627]]

http://hizbut-tahrir.or.id


Dalam dua minggu belakangan muncul semaca “tuduhan”, Rohis menjadi sarang teroris. Pemicunya dalah dialog dalam Program Metro Hari Ini, Edisi 5 September, di Metro TV dengan tag line yang provokatif “Awas, Generasi Baru Teroris”. Dalam acara itu ditampilkan info grafis pola rekrutmen teroris muda: 1. Sasarannya siswa SMP akhir – SMA dari sekolah-sekolah umum; 2. Masuk melalui program ekstra kurikuler di masjid-masjid sekolah; 3. Siswa-siswi yang terlihat tertarik kemudian diajak diskusi di luar sekolah; 4. Dijejali berbagai kondisi sosial yang buruk, penguasa korup, keadilan tidak seimbang; dan 5. Dijejali dengan doktrin bahwa penguasa adalah thoghut/kafir/musuh.

Reaksi penolakan dan protes pun segera bermunculan dari berbagai pihak dan kalangan, termasuk ramai-ramai diadukan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hingga Senin (17/9), KPI telah menerima sebanyak 8.040 pengaduan terkait acara dialog yang mengkaitkan organisasi Rohis di sekolah-sekolah dengan terorisme di Indonesia.

Sepuluh hari kemudian (15/9) pihak Metro TV memberikan penjelasan atau lebih tepat disebut pembelaan diri. Diantaranya, “Dalam dialog tersebut Profesor Bambang Pranowo menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada lima pola rekrutmen teroris muda. Salah satunya melalui ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah. Saat dialog berlangsung, ditayangkan info grafik berisi poin-poin lima pola rekrutmen teroris versi Profesor Bambang Pranowo.

Memang redaksi tidak menyebutkan sumber dari info grafik tersebut yang kemudian menimbulkan tafsir bahwa lima pola itu bersumber dari Metro TV. Untuk itu, Metro TV meminta maaf karena telah menimbulkan kesalahpahaman. (Metrotvnews.com, 15/9).

Dalam klarifikasinya ke KPI, pihak Metro TV mengaku dalam acara tersebut tidak menyebutkan organisasi Rohis. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan rekaman yang dimiliki KPI yang menunjukkan adanya penyebutan Rohis yang diucapkan salah seorang narasumber. Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Nina Mutmainnah mengatakan, “Kalau kata Rohis, ada (dalam rekaman milik KPI) yang diucapkan narasumber” (Republika.co.id, 17/9).

Intimidasi dan Tuduhan Ngawur

Point-point dalam dialog itu, menyimpan suatu bentuk intimidasi terhadap masyarakat, khususnya para orang tua dan juga pelajar tingkat SMP dan SMU. Di dalamnya dengan jelas disebutkan, siswa kelas IX SMP dan siswa SMU menjadi sasaran perekrutan teroris. Kesimpulan itu bisa menjadi “teror” tersendiri bagi para orang tua yang menyekolahkan anaknya di lebih dari 28.700 sekolah SMP, 10.700 SMU dan 7.500 SMK di seluruh negeri ini. Para orang tua bisa dibuat khawatir dan was-was anak-anak mereka akan menjadi sasaran direkrut oleh teroris. Sungguh aneh, sesuatu yang diklaim bagian dari upaya memberantas terorisme, justru menjadi “teror” yang menanamkan rasa takut dan was-was di masyarakat.

Di dalamnya juga dikatakan, teroris masuk melalui program ekstra kurikuler di masjid-masjid sekolah. Dari point ini, nalar publik dengan sangat mudah memahaminya sebagai pernyataan bahwa teroris masuk melalui Rohis. Sebab program ekstrak kurikuler di masjid sekolah tidak ada lain kecuali Rohis. Karena itu sangat wajar, hal itu merupakan tuduhan, Rohis menjadi salah satu pintu masuk perekrutan teroris; atau sama saja menyatakan Rohis identik dengan teroris.

Disamping itu, tuduhan tersebut juga merupakan tuduhan ngawur. Ungkapan Ketua MUI Lampung, Mawardi AS, bisa mewakili hal itu, “Bagaimana mungkin, organisasi yang memiliki peran besar dalam menyelamatkan pemuda agar memiliki pribadi yang berkarakter, justru dinyatakan sebagai tempat pembentukan teroris?”

Tuduhan ngawur itu muncul karena menggunakan nalar generalisasi. Jika ada satu dua pelaku yang terlibat dalam tindakan teror, dulunya pernah aktif di Rohis, adalah bentuk sesat pikir jika lantas diambil kesimpulan, Rohis menjadi tempat persemaian terorisme atau menjadi pintu masuk terorisme. Padahal ada puluhan ribu Rohis di seluruh negeri ini mengingat total jumlah SMP, SMU dan SMK di negeri ini lebih dari 40.000 sekolah. Jika kesimpulan dalam info grafis itu benar, tentu sudah lahir puluhan ribu alumni Rohis yang terlibat teror. Nyatanya, jumlah mereka tidak lebih dari hitungan jari.

Kenyataan lain, ada satu dua pelaku teror adalah desertir TNI atau Polri, sungguh ngawur jika dilontarkan kesimpulan bahwa TNI atau Polri menjadi salah satu pintu masuk terorisme. Sama halnya, jika ada koruptor yang lulusan suatu universitas, tentu akan sangat ngawur jika dikatakan universitas itu menjadi tempat persemaian koruptor.

Meskipun tampak jelas logika yang dipakai itu merupakan suatu bentuk sesat pikir, toh tetap saja dipakai bahkan bukan hanya dalam kasus tuduhan atas Rohis itu. Sesat pikir yang sama juga terjadi dalam program kontra terorisme. Ketika, pelaku teror menggunakan ungkapan jihad, menggunakan istilah syariah Islam dan khilafah, menentang Amerika dan Barat, dsb, lantas disimpulkan bahwa jihad adalah pemicu terorisme, dan siapa pun yang menyuarakan syariah Islam dan khilafah serta menentang AS dan Barat berarti turut mempromosikan terorisme.

Sesat pikir generalisasi itu ketika digunakan akan sangat berbahaya dan berdampak luas. Pertama, pasti jadi ada tindakan-tindakan tertentu dari pemerintah atau pihak keamanan untuk mengawasi Rohis. Kedua, pihak sekolah bisa terdorong untuk melarang atau setidaknya membatasi Rohis, padahal keberadaan Rohis sangat positif dan berguna juga bagi pihak sekolah. Ketiga, orang tua akan bisa sangat mungkin melarang anaknya untuk aktif di Rohis.

Rohis Persemaian Keshalihan

Tuduhan Rohis menjadi pintu masuk rekrutmen terorisme itu jelas sangat berbahaya. Sebab suatu kegiatan yang sangat positif kemudian dihindari. Padahal keberadaan Rohis itu justru sangat diperlukan saat ini. Sebab saat ini banyak masalah yang mengintai siswa SMP dan SMU, seperti masalah tawuran, narkoba, seks bebas dan sebagainya.

Komisi Perlindungan Anak (KPA) mencatat, enam bulan pertama tahun 2012 ini saja ditemukan 139 kasus tawuran antar pelajar. Sebanyak 12 pelajar tewas dan sisanya luka berat dan ringan. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sama pada tahun 2011, yaitu 128 kasus tawuran. Kasus paling akhir adalah tawuran antar siswa SMU 6 dan SMU 70 Jakarta yang menewaskan Alawy siswa SMAN 6 Jakarta pada 24 September lalu.

Kasus Narkoba di kalangan pelajar juga terus meningkat dan makin membuat miris. Menurut data Badan Narkotika Nasional DKI, tercatat pada 2011, kasus narkoba yang menjerat SMP sebanyak 1.345. Pada tingkat SMA, 3.187 pelajar terancam rusak masa depannya karena barang haram ini (Republika.co.id, 26/5). Sementara itu secara nasional, hasil survei BNN menunjukkan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7% dari jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar 921.695 orang (MICOM, 19/2/2011).

Masalah remaja pun makin runyam dengan makin maraknya seks bebas di kalangan remaja. Banyak survei memberi bukti. Akibatnya. angka aborsi di kalangan remaja tinggi. Total dari 2008 – 2010 jumlahnya sebanyak 2,5 juta kasus. Mirisnya, berdasarkan data yang dimiliki Komnas PA, dari 2,5 juta kasus aborsi, sebanyak 62,6 persen dilakukan anak di bawah umur 18 tahun.

Masih ada sederet masalah lain mengancam remaja termasuk siswa SMP dan SMU. Di tengah situasi semacam itu, justru muncul tuduhan tentang Rohis itu. Padahal, Rohis justru sangat diperlukan dan sangat mendukung upaya menyelesaikan segala problem itu.

Mengomentari maraknya tawuran antar pelajar, Kapolda DKI Untung S Rajab, mengatakan, “Paling tidak ada tiga aspek yang harus dimiliki, yaitu knowledge, keterampilan dan moral. Sumber moral adalah agama (Merdeka.com, 25/9). Di sekolah umum, Rohis lah wadah para siswa memupuk moralitas itu dengan mempelajari Islam dan mempraktekkannya, satu hal yang sulit atau hampir mustahil bisa diwujudkan melalui pelajaran agama di sekolah yang hanya dua jam seminggu. Maka sungguh aneh jika muncul tuduhan dan opini yang bisa mendorong Rohis dihambat, diawasi bahkan dilarang.

Sebaliknya, yang semestinya, keberadaan Rohis dan kegiatannya harus didukung, diberi ruang dan difasilitasi. Para orang tua pun semestinya justru mendorong anaknya aktif di kegiatan Rohis, bukan sebaliknya. Bahkan untuk menyelesaikan berbagai masalah remaja yang ada, salah satu cara yang efektif adalah melalui pembinaan Rohis secara intensif. Itu artinya adalah kembali kepada ajaran Islam. Al-Quran sendiri menegaskan, ketika tampak jelas berbagai kerusakan, maka solusinya hanyalah kembali kepada Islam, kembali kepada Syariah.

] ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (TQS ar-Rum [30]: 41)

Wahai Kaum Muslim

Tuduhan diatas disadari atau tidak adalah bagian dari ekspresi phobi terhadap Islam dan bagian dari upaya untuk memadamkan cahaya Islam yang hanya pantas dilakukan oleh kaum kafir. Namun hal itu pasti gagal. Firman Allah SWT:

] يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (TQS at-Tawbah [9]: 32)

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

(Muhammad Al-Fatih, Berkuasa: 855 – 886 H)

Disaat-saat terakhir hidupnya, Muhammad Al-Fatih berwasiat kepada anaknya. Yang berisi sebuah ungkapan jujur, tentang: jalan, nilai, dan prinsip hidup yang diyakininya. Wasiat ini pun merupakan harapan agar para Khalifah penggantinya mampu menempuh jalan kokoh, sebagaimana Muhammad Al-Fatih lalui.

Muhammad Al-Fatih berkata:
Sebentar lagi, Ayah akan meninggal. Tapi tiada yang mesti disesali, sebab Ayah meninggalkan orang sepertimu sebagai pengganti. Jadilah engkau orang adil, shalih dan penyayang; berikan rakyat perlindungan tanpa pandang bulu; bekerjalah untuk penyebaran Islam, karena itu kewajiban para penguasa di bumi; utamakan kepentingan Agama diatas segalanya, jangan pernah lemah melaksanakannya; jangan engkau angkat oknum-oknum pendosa besar, senang maksiat, perbuatan keji, dan pejabat yang tidak mau mementingkan Agama; hindari bid’ah perusak, termasuk jauhi orang-orang yang mendorong perbuatan itu; perluaslah perbatasan negeri dengan jihad, lindungi baitul mal (kekayaan negara) dari penjarahan; jangan merampas harta seorangpun dari rakyatmu kecuali karena hukum Islam, sediakan kebutuhan pokok mereka, berikan (zakat) dan hormati para mustahiq.
Sungguh, Ulama laksana benteng kokoh pelindung tubuh negara, maka muliakan, berada-lah disamping mereka dan dukung mereka. Jika suatu saat mendengar seorang Ulama yang ada di luar negeri, maka mintalah ia datang, sembari hormati Ulama itu dengan hadiah dari hartamu.
Berhati-hatilah terhadap harta dan sebidang tanah yang penuh tipu daya; jangan sampai para Ahli Syariah menjauhi pintumu; jangan pula kamu condong menyimpang dari hukum syariah, sebab Agama adalah tujuan, hidayah jalan hidup kita, karena itu kita senantiasa mendapat kemenangan.
Camkan pelajaran ini: Negeri ini dulu seperti semut kecil, lalu Allah memberiku nikmat yang besar (dengan takluknya Konstantinopel), teguhlah dan ambil jalanku; bersungguh-sungghuhlah memuliakan Agama ini dan hormati Ahlinya, jangan keluarkan anggaran negara untuk kemewahan dan foya-foya, terlampau banyak pengeluaran dari yang dibutuhkan merupakan sebab kehancuran.

Sumber:

Ad-Daulah al-‘Ustmaniyah: Awamil an-Nuhud wa Asbab as-Suqut.

Ali Muhammad Muhammad Shalabi.

As-Sulthan Muhammad al-Fatih: Fatih al-Qusthanthiniyah wa Qahir ar-Rum.
Abdussalam Abdul Aziz Fahmi.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 13.270 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: