Fakta Rusak Demokrasi
Bagi orang yang memiliki pikiran jernih dan hati yang mukhlish, pasti akan meneteskan air mata ketika matanya digunakan untuk melihat kondisi umat yang kian hari kian terpuruk dan terbelakang. Sebab demokrasi yang dulu begitu manis diucap, ternyata semakin lama mulai terkuak hakikat-nya, waktu demi waktu kerusakan demokrasi memang dapat kita lihat dari berbagai aspek, sebagai berikut:

Demokrasi Merusak Ekonomi
Demokrasi sebagai sebuah metode operasional Kapitalis-Sekular, telah menyebabkan kerusakan dan kehancuran ekonomi Nusantara bahkan Dunia. Buktinya Krisis Global yang masih terus terjadi telah menyengsarakan umat bahkan menyengsarakan dunia. Akibat dari paham Kebebasan kepemilikan (freedom of ownership) Demokrasi tersebut, yang ujung-ujungnya manusia menjadi makhluk rakus dan tamak akan harta akibat representatif riba, akhirnya privatisasi atau kapitalisasi aset bangsa merajalela.
Dari paham yang membolehkan kebebasan kepemilikan dalam demokrasi tersebut, sebenarnya semua bermula. Sebagaimana buku John Perkins yang berjudul Confession of an Economic Hit Man (2005). Buku tersebut menelanjangi rahasia pemerintah AS yang berani membayar tinggi orang-orang seperti Perkins untuk membuat negara-negara kaya sumber daya alam (SDA) untuk mendapat utang luar negeri sebayak-banyaknya sampai negara itu tidak mungkin lagi dapat membayar utangnya, kecuali dengan menguras seluruh SDA yang dimilikinya.
Selain itu juga undang-undang yang telah di sahkan oleh mekanisme demokrasi (seperti: UU Migas 22/2001) dengan biaya yang besar, terutama UU Migas telah melegalkan perusahaan multinasional asing untuk terus mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan keuntungan besar bagi mereka dan keuntungan 0 % (nol persen) bagi Indonesia (karena adanya biaya recovery cost ditanggung oleh Indonesia). Seperti: PT. Freeport (1967-sekarang), PT. Inco (1974-sekarang), PT. Newmont Minahasa Raya (1996-sekarang), PT. Newmont Nusa Tenggara (1999-sekarang), PT. Indo Muro Kencana (1987-sekarang), PT. Kelian Equatorial Mining, PT. Unnocal (1988-sekarang), PT. Kideco Jaya Agung (1992-sekarang), belum lagi seperti Exxon Mobile, Shell, Gonoco Philips, Petronas, Caltex/Chevron dan lain-lain. (Menuju Krisis Sumber Daya Alam, http://www.jatam.org)
Sebagaimana dinyatakan oleh Kwik Kian Gie (doktor Ekonomi lulusan Roterdam – Belanda), mnyebutkan bahwa sejak bulan November tahum 1967 Indonesia sudah menyerahkan dirinya untuk diatur dan dijadikan target penghisapan oleh korporasi internasional. Yang oleh para pemimpin kita di biarkan dan di jamin oleh undang-undang. (Koraninternet.com, 25/5/2008).
Contoh terkini, pada tanggal 19 September 2008 parlemen telah memberikan lampu hijau untuk proses privatisasi tiga BUMN, yakni: PT. Krakatau Steel, PT. Garuda Indonesia, dan PT. Bank Tabungan Negara. Selain itu –entah prediksi ini benar atau tidak– menurut situs terpercaya http://www.mediaumat.com, sebenarnya ada sekitar 35 BUMN juga merupakan calon privatisasi.
Bukti nyata demokrasi telah merusak bangsa, dapat kita lihat, menurut standar World Bank/ Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia di atas 100 juta orang atau 42,6% dari 236,4 juta orang pada 2008. Menurut Sofyan Wanadi, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), puncak PHK massal diperkirakan akan terjadi pada pertengahan 2009. Setidaknya, 500 ribu hingga 1 juta orang akan kehilangan pekerjaannya. Masalah ekonomi ini diakibatkan menggunakan sistem ekonomi Kapitalisme, yang telah disahkan oleh Demokrasi.

Demokrasi Merusak Politik
Dengan prinsip kebebasan berperilaku politik, Nusantara menjadi carut marut, buktinya, dengan dana pesta foya menjelang April, setidaknya dana 21, 9 Triliun (RRI 13/3.09) versi http://www.mediaumat.com 47,9 Triliun –anggaran Pemilu 2009– merupakan jajan Demokrasi yang sangat mahal, tapi tetap saja, pemilu 2009 ini menurut petinggi penyelenggara pemilu katanya ‘2009 adalah PEMILU DARURAT’. Aneh, bukannya biaya besar seharusnya semakin berkualitas, tapi malah darurat, benar-benar aneh????
Adapun dari aspek perilaku peserta politik, ternyata –dengan tidak mengurangi rasa ilmiah– dapat dibilang tidak memuaskan, ya betul! Pemilu dari tahun ke-tahun tidak memuaskan dan minim hasil!, maka wajar jika Direktur Eksekutif Survei Indo Barometer M. Qadari menemukan –dari 1.200 sampel di 33 Propinsi– sekitar 54,6 % masyarakat tidak puas atas kinerja parpol.
Mengapa perpolitikan Nusantara kian hari kian runyam, tentu karena Demokrasi telah menyuburkan politik kepentingan, yakni kepentingan kapitalisme (baca: uang), sebagaimana ditengarai oleh Imam B Prasodjo –sosiolog Universitas Indonesia– ” Dalam persepsi caleg, yang pertama, tentu saja menjadi anggota DPR itu merupakan status yang prestisius dan mewah. Sehingga mereka berani melakukan analisis dan bertaruh untuk mendapatkan posisi itu. Yang kedua menjadi anggota DPR itu berarti menjadi orang yang memiliki banyak fasilitas baik berupa gaji yang cukup memadai maupun total pendapatan perbulan yang cukup besar sekitar 50 jutaan lah” (Media Umat: 6-19/03/09), jika politik demokrasi begini rupa, maka adakah jaminan mereka para kontestan politik akan memperdulikan rakyat ?
Demikianlah demokrasi telah membuat politik nusantara carut marut, lagi-lagi paham kebebasan yang di berhalakan oleh demokrasi telah menjadi sebab utamanya.

Demokrasi Merusak Moral
Prinsip kebebasan demokrasi telah membuat pendidikan semakin mahal, akibatnya banyak rakyat yang tidak bisa sekolah, namun yang aneh ‘makhluk-makhluk’ yang dimasukkan dalam lembaga pendidikan formal ternyata kualitas moralnya malah mengecewakan, sebuah survei yang dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2008 di 33 provinsi melaporkan bahwa: 63 % remaja Indonesia usia sekolah SLTP/SMP dan SLTA/SMA sudah melakukan hubungan seksual diluar nikah dan 21 % diantaranya telah melakukan aborsi. (JawaPos, 21/12/08)
Belum lagi segudang masalah, seperti kasus kekerasan IPDN, tawuran, atau kasus merebaknya content-content porno yang dapat kita akses setiap detik setiap hari, mulai internet, hand phone, majalah, komik, televisi, vcd/dvd, dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang sangat kasat mata. Apakah anda mau bangsa ini dibawa hancur oleh demokrasi ?
Seandainya para pengedar pornografi ini ditanya, mengapa anda merusak moral bangsa, mereka menjawab: ini adalah negara Demokratis Bung (personal freedom), kami bebas melakukan apa yang kami kehendaki !
Demikianlah demokrasi telah melegalkan –baik berupa regulasi maupun budaya– semua hal yang dapat merusak moral bangsa.

Demokrasi Menciptakan Disintegrasi Bangsa
Demokrasi meniscayakan akan pemisahan kekuasaan menjadi, eksekutif (pelaksana), Yudikatif (pengawas) dan Legislatif (wakil rakyat sekaligus pembuat aturan). Maka sistem ini akan membuat kekuasaan menjadi tidak terpusat atau kesatuan (karena setiap lembaga memiliki ego masing-masing), jadi mustahil negara yang menganut sistem ini akan menjadi negara kesatuan (bersatu), buktinya Indonesia semenjak menerapkan demokrasi selalu ditimpa perpecahan dan disintegrasi. Amerika sendiri menerapkan pemerintahan federal (negara bagian) bukan kesatuan. Karena demokrasi meniscayakan adanya otonomi yang luas bagi wilayah bagiannya, sedangkan otonomi itu sendiri rawan sekali perpecahan dan disintegrasi bangsa, lihatlah Timor-timor lepas pada saat negara ini demokratis, Aceh dengan GAM, Papua dengan OPM, Maluku dengan RMS dan wilayah-wilayah yang lain pun ikut-ikutan ingin merdeka termasuk pemekaran wilayah provinsi. Contoh terbaru adalah Cirebon yang ingin memisahkan diri dari Jawa Barat, dan lain sebagainya.
Anda bisa bayangkan Setiap Daerah kelak akan memisahkan diri dari Propinsinya dengan alasan pemekaran wilayah dan transparansi APBD, maka ketika ditanyakan kepada mereka –tokoh intelektual dibelakang layar–, kenapa anda ingin disintegrasi, mereka berkata: lho ini kan konstitusi Demokrasi (fredom of speech), kami bebas untuk mengelola Purwakarta tanpa campur tangan Jawa Barat !!!
Inilah lagi-lagi dengan alasan kebebasan berpendapat, independensi dan transparansi pengelolaan sumber daya lokal, demokrasi akhirnya akan terus melegalkan disintegrasi bangsa lewat referendum dan regulasinya sampai wilayah kaum muslimin tidak tersisa lagi. Naudzubillah min dzalik.

Demokrasi Merusak Agama
Aqidah yang melahirkan ide demokrasi, adalah aqidah pemisahan agama dari kehidupan dan negara (sekularisme). Akhirnya karena semua agama termasuk Islam, bukanlah hal yang penting dan sakral lagi di dunia ini, maka dengan dalih kebebasan beragama (freedom of religion), munculah paham-paham gila seperti Pluralisme, Liberalisme, dan Sinkretisme, akibatnya sebagaimana Aliansi Umat Islam (ALUMNI) melaporkan: di Indonesia aliran sesat yang mengatasnamakan Islam, sejak thn 1980 – 2006 jumlahnya mencapai 250 aliran (Republika, 1/11/07), ini baru yang terdata belum yang tidak terdata, tentu masih banyak lagi.
Ketika orang-orang murtad ini ditanya, mengapa anda check in-check out aliran sesat, mereka berkata ini Negara Demokratis bung, suka-suka kami dong masuk dan merusak agama orang, ya itu karena kami menganut freedom of religion (bebas gonta-ganti agama)!!
Lagi-lagi demokrasi secara ilmiah terbukti telah menjadi biang kerok kerusakan bangsa dan dunia ini. Maka bukalah mata anda lebar-lebar, berlaku objektiflah anda, inilah kebusukan demokrasi.