“Demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Kebebasan yang berlebihan seperti itulah yang membawa bencana bagi negara dan warganya, karena kebebasan yang demikian itu akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya demokrasilah yang telah merangsang dan menyebabkan terciptanya tirani.” (Plato dalam karyanya Republic)

Tinjauan Historis Demokrasi

Secara historis demokrasi berasal dari peradaban Yunani kuno. Dahulu kala, pada 594 SM (Sebelum Masehi), Solon, negarawan Athena meletakkan dasar-dasar demokrasi. Para petani dibebaskan dari segala hutang mereka, sedangkan orang-orang Yunani yang dijadikan budak harus memperoleh kembali kemerdekaannya. Walaupun begitu pemerintahan Athena waktu itu belum murni Demokrasi, masih tetap Oligarki (pemerintahan oleh beberapa orang bersama-sama). (DR. J.H, Rapar, Th,D., Ph,D. Filsafat Politik Plato, Cet. II. Rajawali Press – Jakarta, 1991).

Terkait konteks Indonesia, demokrasi secara formal diterapkan semenjak kemerdekaan RI 1945 Masehi, melalui rekayasa penjajah –terbukti rekayasa, karena para penjajahnya sudah pergi dari nusantara, akan tetapi aturan KUHP (kitab undang-undang pidana) masih produk buatan penjajah Belanda–, tentu sebelum demokrasi diterapkan ada aturan yang di ganti, yakni apa lagi kalau bukan syariah Islam. Padahal kita pahami bersama, bahwa Syariah Islam sudah masuk ke bumi Nusantara –lebih awal dari demokrasi– semenjak abad ke 7 Masehi. (Lihat: Hamka, Riwayat Hidup Ayahku Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera. Umminda – Jakarta. 1982; Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Rajawali Press, 2005).

Jadi nilai luhur budaya bangsa Indonesia adalah Islam, bukanlah demokrasi yang dipaksakan untuk diterapkan lewat tangan-tangan penjajah Barat termasuk Belanda dan sekutunya. Jadi secara historis, bangsa kita berhak mencampakkan demokrasi, karena ia adalah sistem peradaban asing yang tidak cocok secara historis dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Tinjauan Filosofis Demokrasi
Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semenjak rekayasa revolusi Perancis, demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang memiliki ciri khusus; pertama, kedaulatan (pembuat hukum) ada di tangan rakyat, kedua, adanya sharing of power (pembagian kekuasaan yang bersifat independen), yang direpresentasi oleh tiga lembaga, yakni: Lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Ketiga, adanya humans right (HAM), yang meniscayakan, kebebasan berperilaku, berpendapat, beragama dan kebebasan kepemilikan. Keempat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Prinsip-prinsip ini merupakan kesepakatan yang tidak ada perselisihan pendapat oleh para pakar manapun.

Mengenai prinsip yang pertama, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, jelaslah bahwa demokrasi memang menempatkan kedaulatan (hak membuat hukum) di tangan rakyat. Secara filosofis, mengandung makna manusialah yang membuat aturan, dan bukan Allah swt. padahal hal ini sangat tidak manusiawi, karena manusia adalah makhluk yang serba relatif dan lemah untuk bisa membuat aturan, sebab yang maha tahu apa yang baik untuk manusia adalah sang penciptanya sendiri. Selain itu juga Allah swt. berfirman: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. (QS. al-An’âm [6]: 57). Jadi sangat jelas, secara fitrah demokrasi tidak manusiawi, karena manusia dipaksa menjadi budak dan majikan dalam satu waktu (dia yang membuat aturan, dia juga yang melaksanakan aturan), secara normatif juga bertentangan dengan prinsip Islam yang menjadikan kedaulatan hanya milik Allah swt.

Mengenai prinsip yang kedua, tentang pemisahan kekuasaan menjadi, eksekutif (pelaksana), Yudikatif (pengawas) dan Legislatif (wakil rakyat sekaligus pembuat aturan). Maka sistem ini akan membuat kekuasaan menjadi tidak terpusat atau kesatuan (karena setiap lembaga memiliki ego masing-masing), jadi mustahil negara yang menganut sistem ini akan menjadi negara kesatuan (bersatu), buktinya Indonesia semenjak menerapkan demokrasi selalu ditimpa perpecahan dan disintegrasi. Amerika sendiri menerapkan pemerintahan federal (negara bagian) bukan kesatuan. Karena demokrasi meniscayakan adanya otonomi yang luas bagi wilayah bagiannya, sedangkan otonomi itu sendiri rawan sekali perpecahan dan disintegrasi bangsa, lihatlah Timor-timor lepas pada saat negara ini demokratis, Aceh dengan GAM, Papua dengan OPM, dan wilayah-wilayah yang lain pun ikut-ikutan ingin merdeka termasuk pemekaran wilayah provinsi, itulah akibat demokrasi yang diterapkan dinegeri ini.
Islam tidak mengenal sharing of power tersebut, sistem pemerintahan Islam bersifat kesatuan dan efisien. Karena Islam tidak membutuhkan lembaga legislatif (pembuat hukum), karena hukum sudah ada dari Allah, sehingga pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien tanpa boros biaya (untuk membuat hukum). Masyarakat pun sudah diwakili oleh majelis ummah untuk menyalurkan aspirasinya (majelis wakil rakyat dalam sistem pemerintahan Islam, yang bertugas memberi saran kepada pemerintah, dan bukan untuk membuat hukum), sedangkan lembaga untuk mengontrol kekuasaan adalah mahkamah mazhalim (lembaga peradilan untuk memberhentikan sang pemimpin jika tidak menerapkan syariat Islam) (lihat: Taqiyuddin an-Nabhani, Peraturan Hidup Dalam Islam, cet. III, Pustaka Thariqul Izzah – Bogor. hlm. 131-157).

Padahal pada kenyataannya, lembaga legislatif yakni wakil rakyat tersebut dan lembaga yudikatif, hanya rekayasa semata, karena kedua lembaga tersebut hanya ladang untuk mencari uang lewat korupsi dan suap-menyuap oleh pengusaha hitam agar undang-undang memihak orang berduit dan hukum memihak orang yang berduit pula..
Mengenai prinsip yang ketiga, karena demokrasi esensinya manusia yang membuat aturan, maka demokrasi pun meniscayakan prinsip kebebasan atau HAM, yang bermuara pada kebebasan berperilaku, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama dan kebebasan kepemilikan (ekonomi).
Memang Islam pun mengakui adanya hak asasi bagi setiap manusia, akan tetapi Islam tidak menempatkan hak asasi tersebut diatas hak Allah swt. namun menempatkannya secara proporsional.
Dalam demokrasi, kebebasan berperilaku –secara faktual– menjadikan manusia bebas melakukan apa pun di dunia, seperti: berzina jika suka sama suka maka tidak akan di tindak, orang bebas memamerkan auratnya, bahkan para artis dengan dalih kebebasan berperilaku, selalu melakukan adegan dewasa yang terlarang di media-media elektronik dan cetak. Padahal dalam Islam, tatkala berperilaku kita memang bebas untuk melakukan kegiatan yang mubah atau sunnah, akan tetapi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang haram, karena kita yakin setiap perbuatan manusia pasti dalam pengawasan Allah swt. jika melakukan kegiatan yang haram (terlarang) maka kita akan dibalas dengan siksa Allah swt.
Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat –secara faktual– bahwa setiap individu berhak untuk mengembangkan pendapat atau ide apa pun, bagaimana pun juga pendapat atau ide itu. Dia berhak pula menyatakan atau menyerukan ide atau pendapat itu dengan sebebas-bebasnya tanpa ada syarat atau batasan apapun, bagaimana pun juga ide dan pendapatnya itu (walau pendapatnya bertentangan dengan syariah Islam).
Ketentuan ajaran Islam dalam masalah ini sangatlah berbeda. Seorang muslim dalam seluruh perbuatan dan perkataannya wajib terikat dengan apa yang terkandung dalam nash-nash syara’. Dengan demikian dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan kecuali jika dalil-dalil syar’i telah membolehkannya.
Atas dasar itulah, maka seorang muslim berhak mengembangkan, menyatakan, dan menyerukan pendapat apapun, selama dalil-dalil syar’i telah membolehkannya. Tapi jika dalil-dalil syar’i telah melarangnya, maka seorang muslim tidak boleh mengembangkan, menyatakan, atau menyerukan pendapat tersebut. Jika dia tetap melakukannya, dia akan dikenai sanksi oleh Allah swt.
Seperti: mengatakan bahwa jilbab tidak wajib, pemimpin boleh perempuan, dan boleh memasuki parlemen kufur untuk merubah sistem yang ada dan sebagainya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Islami, karena Islam telah mewajibkan jilbab (lihat: QS. Al-Ahzab [33]: 59), Islam pun telah mengharamkan perempuan menjadi pemimpin dalam wilayah pemerintahan, Rasul saw. Bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan (HR. Al-Bukhari; no. 6686, 4163). Bahkan Islam secara tegas melarang untuk memasuki parlemen kufur (kecuali parlemen Islami, kalau ada?), karena Ideologi Islam tidak boleh dicampur-aduk dengan Ideologi kufur (lihar: Al-Baqarah [2]: 42; 208), juga seperti dinyatakan dalam hadits yang dikeluarkan Ibnu Hisyam dalam sirahnya, bahwa Rasul saw. menolak untuk memasuki parlemen Quraisy saat itu, walau beliau diiming-imingi wanita, kekayaan dan jabatan agar Rasul saw. meninggalkan dakwahnya, serta merta Rasul saw. bersabda: Demi Allah, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menanggalkan perkara (dakwah) ini, aku tidak akan meninggalkannya hingga agama ini tegak atau aku mati karena (membela jalan)-Nya. (HR. Ibnu Hisyam, As-Sirah an-Nabawiyah, II/101). Jadi sebagai mana berperilaku, berpendapat pun dalam Islam harus sejalan dengan dalil-dalil syariah.
Adapun tentang kebebasan beragama, berarti seseorang berhak meyakini suatu aqidah yang dikehendakinya, atau memeluk agama yang disenanginya, tanpa tekanan atau paksaan. Dia berhak pula meninggalkan aqidah dan agamanya, atau berpindah kepada aqidah baru, agama baru, atau berpindah kepada kepercayaan non-agama (Animisme/ paganisme). Dia berhak pula melakukan semua itu sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan atau paksaan. Jadi, seorang muslim, misalnya, berhak berganti agama untuk memeluk agama Kristen, Yahudi, Budha, atau Komunisme dengan sebebas-bebasnya, tanpa boleh ada larangan baginya dari negara atau pihak lain untuk mengerjakan semua itu.
Sedangkan Islam, telah mengharamkan seorang muslim meninggalkan Aqidah Islamiyah atau murtad untuk memeluk agama Yahudi, Kristen, Budha, Komunisme, atau Kapitalisme. Siapa saja yang murtad dari agama Islam maka dia akan diminta bertaubat. Jika dia kembali kepada Islam, itulah yang diharapkan. Tapi kalau tidak, dia akan dijatuhi hukuman mati, disita hartanya, dan diceraikan dari isterinya. Rasulullah saw: Barang siapa mengganti agamanya (Islam), maka jatuhkanlah hukuman mati atasnya. (HR. Al-Bukhari dan seluruh pengarang kitab Sunan).
Adapun kebebasan kepemilikan –yang telah melahirkan sistem ekonomi Kapitalisme, yang selanjutnya melahirkan ide penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia serta perampokan kekayaan alamnya –mempunyai arti bahwa seseorang boleh memiliki harta (modal), dan boleh mengembangkannya dengan sarana dan cara apapun. Seorang penguasa dianggap berhak memiliki harta dan mengembangkannya melalui imperialisme, perampasan dan pencurian harta kekayaan alam dari bangsa-bangsa yang dijajah. Seseorang dianggap pula berhak memiliki dan mengembangkan harta melalui penimbunan dan mudlarabah (usaha-usaha komanditen/ trustee) mengambil riba, menyembunyikan cacat barang dagangan, berlaku curang dan menipu, menetapkan harga tinggi secara tidak wajar, mencari uang dengan judi, zina, homoseksual, mengeksploitir tubuh wanita, memproduksi dan menjual khamr, menyuap, dan atau menempuh cara-cara lainnya.
Sedangkan ajaran Islam, sangat bertolak belakang dengan ide kebebasan kepemilikan harta tersebut. Islam telah memerangi ide penjajahan bangsa-bangsa serta ide perampokan dan penguasaan kekayaan alam bangsa-bangsa di dunia. Islam juga menentang praktik riba baik yang berlipat ganda maupun yang sedikit. Seluruh macam riba dilarang. Di samping itu Islam telah menetapkan adanya sebab-sebab kepemilikan harta, sebab-sebab pengembangannya, dan cara-cara pengelolaannya. Islam mengharamkan ketentuan di luar itu semua. Islam mewajibkan seorang muslim untuk terikat dengan hukum-hukum syara’ dalam usahanya untuk memiliki, mengembangkan, dan mengelola harta. Islam tidak memberikan kebebasan kepadanya untuk mengelola harta sekehendaknya, tetapi Islam telah mengikatnya dengan hukum-hukum syara’, dan mengharamkannya untuk memiliki dan mengembangkan harta secara batil. Misalnya dengan cara merampas, merampok, mencuri, menyuap, mengambil riba, berjudi, berzina, berhomoseksual, menutup-nutupi kecacatan barang dagangan, berlaku curang dan menipu, menetapkan harga tinggi dengan tidak wajar, memproduksi dan menjual khamr, mengeksploitir tubuh wanita, dan cara-cara lain yang telah diharamkan sebagai jalan untuk memiliki dan mengembangkan harta. Semua itu merupakan sebab-sebab pemilikan dan pengembangan harta yang dilarang Islam. Dan setiap harta yang di peroleh melalui jalan-jalan itu, berarti haram dan tidak boleh dimiliki. Pelakunya akan dijatuhi sanksi.
Dengan demikian jelaslah bahwa kebebasan kepemilikan harta itu tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan setiap muslim untuk terikat dengan hukum-hukum syara’ dalam hal kepemilikan, pengembangan, dan pengelolaan harta. Dia tidak boleh melanggar hukum-hukum itu.

Mengenai Prinsip yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Memang dalam Islam boleh melakukan voting (suara terbanyak), akan tetapi tidak semua masalah bisa di voting. Karena ada perkara yang sudah diatur dengan jelas dalam dalil syariah, yang memang tidak perlu adanya suara mayoritas, misal: memusyawarahkan atau mem-voting masalah kewajiban shalat, nah ini tidak boleh, sedangkan jika berbicara masalah melaksanakan shalat di masjid A atau ingin melaksanakan shalat di masjid B, maka itu boleh selama tidak membahas sesuatu hal yang sudah pasti halal–haramnya dan wajib–pastinya.
Dari hal ini pula sering muncul kesalahan persepsi sebagian kecil orang, bahwa syura atau musyawarah sama dengan demokrasi. Padahal pengambilan pendapat dalam demokrasi, membolehkan semua masalah bisa untuk di perbincangkan dan di voting, misal: pelacuran, jika semua anggota parlemen sepakat atau mayoritas (2/3 kuorum) bahwa pelacuran adalah boleh, maka hasilnya pelacuran boleh. Nah dari sini sangat jelas perbedaan syura atau musyarawah dalam Islam dengan pengambilan pendapat dalam demokrasi.
Untuk lebih jelas berikut pengambilan pendapat atau musyawarah menurut Islam:
Pertama, dalam masalah hukum syariat, termasuk di dalamnya definisi syar‘i. Dalam perkara ini syura boleh dilakukan. Hanya saja, karena hukum syariat dasarnya adalah dalil syariat, maka yang menentukan keputusan dalam hal ini adalah faktor kekuatan dalil, bukan yang lain. Jika dalilnya qath‘i (pasti) maka tidak perlu dibicarakan lagi. Sebaliknya, jika dalilnya zhanni (tidak pasti) maka keputusannya bergantung pada yang paling baik (ahsan) (lihat: QS az-Zumar [39]: 18), yang didefinisikan oleh Ibn ‘Abbas sebagai aqwâtuhu dalîlu-hu (paling kuat dalilnya) dan abyânu-hu fahmu-hu (paling jelas pemahamannya). Dua parameter inilah yang menentukan mana pendapat yang aqrabu ilâ shawâb (paling dekat dengan kebenaran). Hal ini juga didasarkan pada praktik Rasul saw. pada Perjanjian Hudaibiyah yang hanya mendasarkan keputusan beliau pada wahyu dan menolak pendapat seluruh sahabat. Dalam masalah pertama ini, suara mayoritas tidak ada nilainya.
Kedua, dalam masalah definisi non-syar‘i dan masalah sains-teknologi. Dalam masalah ini, keputusan ditentukan oleh ra’yu shawâb (pendapat yang benar). Definisi ditentukan dari sifatnya yang harus jâmi’ (menyeluruh, mencakup semua yang tercakup dalam definisi itu) dan mâni’ (mencegah tercakupnya unsur lain), dan harus sesuai dengan realita-nya. Sedangkan dalam masalah sains-teknologi ketentuannya didasarkan pada pendapat orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Sebab, untuk memutuskannya diperlukan pengetahuan dan keahlian. Keputusan dalam masalah ini tidak dikembalikan pada pendapat mayoritas, bahkan suara mayoritas tidak ada nilainya.
Ketiga, dalam perkara yang menjelaskan pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam masalah ini, keputusan dikembalikan pada pendapat mayoritas. Hal ini sesuai dengan praktik Rasul saw. dalam syura saat Perang Uhud. Syura tidak dilakukan dalam menentukan hukum berperang, juga bukan dalam masalah strategi perang, tetapi dalam hal bagaimana melaksanakan perang, yakni bagaimana menghadapi serangan musuh: apakah dilakukan di luar kota Madinah atau di dalam kota. Beliau dan para sahabat senior cenderung untuk melakukannya di dalam kota, sebaliknya mayoritas menghendaki dilakukannya di luar kota. Lalu Rasul mengeluarkan keputusan sesuai dengan pendapat mayoritas. Pendapat para sahabat senior yang notabene lebih ahli dalam strategi perang tidak beliau ambil, karena memang masalahnya bukan masalah strategi perang, tetapi bagaimana melaksanakan aktivitas yang akan dilaksanakan secara bersama oleh umat. Dari sini maka semua masalah yang serupa, jika dilakukan syura, maka keputusannya ditentukan dengan suara mayoritas, tidak yang lain.
Kesimpulannya syura bukan demokrasi, karena syura dalam Islam memiliki rambu-rambu yang jelas, yakni untuk masalah berkaitan hukum syariat hasilnya dikembalikan kepada dalil-dalil syariah bukan suara mayoritas, sedangkan untuk definisi non-syar’i, sains dan teknologi hasilnya dikembalikan kepada pakarnya atau yang ahli dalam bidangnya, suara mayoritas tidak digunakan, sedangkan untuk masalah teknis, yaitu dalam perkara yang menjelaskan pelaksanaan suatu aktivitas, barulah dalam masalah ini, keputusan dikembalikan pada pendapat mayoritas.
Inlah secara secara filosofis, ternyata demokrasi berbeda secara diametral dengan Islam dan tidak ada sedikitpun kesamaan dan kebaikannya bagi umat

Tinjauan Secara Empiris Terhadap Demokrasi
Secara empiris, sebenarnya demokrasi merupakan alat penjajahan negeri-negeri Kapitalis untuk menjajah dan menguasai negeri-negeri jajahannya, termasuk negeri-negeri masyoritas muslim. Berikut bukti-buktinya:
Pertama, demokrasi melakukan penjajahan ekonomi terhadap dunia Islam. Penjajahan ini mungkin dapat kita rasakan sendiri, karena demokrasi merupakan salah satu sistem penopang Ideologi kapitalisme, maka sudah menjadi kewajaran jika demokrasi akan mendukung penjajahan ekonomi yang dilakukan negara-negara kapitalis. Dari paham yang membolehkan kebebasan kepemilikan dalam demokrasi tersebut, sebenarnya semua bermula. Sebagaimana buku John Perkins yang berjudul Confession of an Economic Hit Man (2005). Buku tersebut menelanjangi rahasia pemerintah AS yang berani membayar tinggi orang-orang seperti Perkins untuk membuat negara-negara kaya sumber daya alam (SDA) untuk mendapat utang luar negeri sebayak-banyaknya sampai negara itu tidak mungkin lagi dapat membayar utangnya, kecuali dengan menguras seluruh SDA yang dimilikinya.
Selain itu juga undang-undang yang telah di sahkan oleh mekanisme demokrasi (seperti: UU Migas 22/2001) dengan biaya yang besar, terutama UU Migas telah melegalkan perusahaan mulinasional asing untuk terus mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan keuntungan besar bagi mereka dan keuntungan 0 % (nol persen) bagi Indonesia (karena adanya biaya recovery cost ditanggung oleh Indonesia). Seperti: PT. Freeport (1967-sekarang), PT. Inco (1974-sekarang), PT. Newmont Minahasa Raya (1996-sekarang), PT. Newmont Nusa Tenggara (1999-sekarang), PT. Indo Muro Kencana (1987-sekarang), PT. Kelian Equatorial Mining, PT. Unnocal (1988-sekarang), PT. Kideco Jaya Agung (1992-sekarang), belum lagi seperti Exxon Mobile, Shell, Gonoco Philips, Petronas, Caltex/Chevron dan lain-lain. (Menuju Krisis Sumber Daya Alam, http://www.jatam.org)

Sebagaimana dinyatakan oleh Kwik Kian Gie (doktor Ekonomi lulusan Roterdam – Belanda), mnyebutkan bahwa sejak bulan November tahum 1967 Indonesia sudah menyerahkan dirinya untuk diatur dan dijadikan target penghisapan oleh korporasi internasional. Yang oleh para pemimpin kita di biarkan dan di jamin oleh undang-undang. (Koraninternet.com, 25/5/2008).

Bahkan dalam buku, Apakah Demokrasi itu ?, yang disebarluaskan oleh kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dihalaman terakhir ditulis bahwa “Demokrasi sendiri tidak menjamin apa-apa, sebaliknya, ia menawarkan kesempatan untuk berhasil serta resiko kegagalan.” Jika demikian realitas demokrasi, maka kesejahteraan rakyat justru tidak akan pernah tercapai.

Kedua, demokrasi melakukan penjajahan secara politik-militer terhadap dunia Islam. Demokrasi dengan sistem politiknya telah melahirkan negara “brutal” seperti AS. Camkanlah, AS sejatinya adalah representatif negara yang demokratis sekarang ini, ternyata AS mempunyai dua jenis pendekatan dalam melakukan intervensinya, pertama dengan pendekatan hard power, dengan menyerang negara-negara seperti, Afganistan dan Irak, sehingga dengan acuan itu selanjutnya AS ingin “memberi ketakutan” kepada Iran, karena telah vokal dalam melawan propaganda AS, juga dengan menggunakan propaganda War Againts Tetorism semenjak rekayasa 11 September 2001, hingga mengancam negara yang tidak mendukung program tersebut, oleh AS akan dijadikan musuh. Lalu dengan pendekatan soft power, yakni memojokkan kaum muslimin yang ingin menegakkan Islam secara kafah dengan cap Islam fundamentalis, tidak moderat, tidak toleran dan lain-lain. Sehingga nampak seolah-olah dikucilkan dunia.
Secara prinsip memang untuk menyebarkan demokrasi dilakukan dengan menjajah, buktinya negara-negara yang menerapkan demokrasi ternyata negara-negara bekas jajahan negara demokrasi yang awal. Baik secara fisik maupun dengan cara halus.
Maka dari itu dalam konteks Indonesia, pilihan bangsa Indonesia atas demokrasi sejak gerakan reformasi bergulir ternyata keliru. Sistem ini telah menghasilkan prestasi yang “luar biasa”, seperti, separatisme, terorisme, , intervensi militer dan politik terhadap bangsa kita bahkan sampai antrian minyak tanah, semua itu –menurut beberapa kalangan– merupakan ulah demokrasi, yang kebablasan dan salah kaprah.
Menururt ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, demokrasi akan terus menghasilkan ekses (dampak) negatif, berupa money politics dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), demikian ungkapan beliau dalam seminar nasional ‘Konsistensi Sistem Peradilan dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia’ pada hari kamis 7 Agustus 2008 di UNPAR. (Pikiran Rakyat, 8/8/2008)

Hampir senada, Kwik Kian Gie menyebutkan bahwa demokratisasi yang dinamakan reformasi, dalam kenyataannya telah berkembang dan menjelma menjadi kekalutan atau chaos dan anarki yang akan mengancam kedaulatan bangsa. (koraninternet.com, 25/5/2008).

Ketiga, demokrasi melakukan penjajahan sosial-budaya terhadap dunia Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari pidato George W.Bush pada pelantikannya sebagai presiden pada 20 Januari 2005. dia berkata: The best hope for peace is the expansion of freedom (harapan untuk perdamaian adalah melakukan ekspansi kebebasan) (Newsweek, 31/1/2005).
Karena secara prinsip, memang demokrasi akan terus mempropagandakan konsep kebebasan berperilakunya, demokrasi telah memberi ruang bebas untuk terus menjajah dunia Islam dengan menjajakan, kebebasan berbudayanya.
Bukti bahwa demokrasi memang secara empiris menjajah dunia Islam, adalah: bahwa semua dekadensi moral terjadi pada semua negara yang menerapkan demokrasi, lihatlah kasus-kasus perkosaan, pornografi-pornoaksi, pelecehan, hamil diluar nikah, homo seks, lesbianisme, AIDS dan lain sebagainya, justru terjadi pada negara yang menerapkan demokrasi. Karena itulah demokrasi adalah biang kerok kebebasan berperilaku ini. !!!
Jadi demokrasi secara empiris merupakan bentuk penjajahan terhadap peradaban manusia terutama dunia Islam, karena dengan dalih demokrasi semua kebejatan dalam bidang Sosial, Politik, Budaya, Militer dan lain sebagainya mendapat kan legalitas lewat mekanisme demokrasi tersebut. Inilah tinjauan ilmiah terhadap hakikat dan realitas demokrasi yang merupakan buah dari peradaban Barat Kapitalisme-Sekular, mudah-mudahan membuka kesadaran kita bahwa, sudah saatnya kita menyatakan mosi tidak percaya terhadap demokrasi, karena secara historis, filosofis dan empiris, demokrasi adalah suatu ide yang kufur dan batil, yang hanya akan membawa kesengsaraan kepada para penerapnya. Ingatlah wahai manusia, belum pernah ada contohnya, negara yang menerapkan demokrasi sejahtera di semua bidang kehidupan, yang ada justru ketika menerapkan demokrasi malah menjadi negara sengsara di semua bidang.Mari kita merenungi firman Allah swt berikut: Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. (QS. Thaha [20]: 123-124) Wallahu A’lam Bi Ash-Shawab.

Iklan