Oleh Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Alumnus Vienna University of Technology, Austria

Abstrak

Pendidikan di negara-negara Barat (Eropa, Amerika) sering dicirikan sebagai pendidikan yang maju, karena memang berada di dalam siklus sebuah negara industri maju.  Namun, untuk memahami realitas pendidikan di sana, beberapa sisi harus disorot.  Aspek pertama adalah persoalan akses vs mutu, yang secara langsung berkaitan dengan peran negara di dalamnya.  Di banyak negara, upaya pemerataan akses atas pendidikan sering dalam kontradiksi dengan mutu yang didapatkan.  Aspek kedua adalah tentang muatan pendidikan, baik dalam sisi keterampilan hidup,  termasuk di dalamnya sains dan teknologi, maupun pandangan hidup.  Yang jelas, realitas pendidikan di Barat sebenarnya tidak seragam dan tidak mudah untuk digeneralisasi.

Realitas

Dari 200 perguruan tinggi top di dunia yang disurvei oleh majalah Times dan dipublikasikan pada November 2004, 62 universitas ada di AS. Inggris mendapat ranking ke-2, disusul Jerman, Australia, Prancis, dan seterusnya. AS juga menduduki ranking pertama dilihat dari skor maksimum yang didapat oleh kampusnya.

Dihitung dari angka skor rata-rata, Swiss menduduki peringkat tertinggi dengan angka 422. Terlihat, ada suatu simpangan yang cukup besar dari nilai rata-rata ke minimum dan maksimum di AS atau Inggris.  Sebaliknya, di Jerman, Swiss, atau Austria nilai simpangan ini sangat kecil, yang berarti mutu pendidikan di negara-negara itu relatif merata.

Scoring yang diberikan majalah Times ini meliputi penilaian dari peer (panel pakar), jumlah fakultas yang “go intenasional”, dan jumlah mahasiswa dari luar negeri (yang diasumsikan menggambarkan reputasi perguruan tinggi tersebut sehingga diminati mahasiswa asing), rasio ideal dari jumlah mahasiswa perfakultas, dan jumlah karya tulis mereka yang dikutip di dunia ilmiah.

Secara metodologis, nilai skor tidak bisa dibandingkan secara linear begitu saja, karena hanya sebagai alat pembeda (differensiasi), bukan kuantifikasi. Artinya, kampus dengan skor 1000 bukan berarti 10 kali lebih baik daripada yang skornya 100.  Survei ini juga tidak merinci ke skor perbidang studi yang tentunya akan bisa bervariasi. Selain itu, indikator yang dipakai tadi tak pelak lebih menguntungkan negara-negara yang berbahasa Inggris, seperti AS, Inggris, dan Australia.

Namun, walau bagaimana, daftar itu bisa menjadi cermin bahwa pada abad ke-21 ini, pendidikan yang bermutu lebih banyak dijumpai di Barat. Dari Dunia Islam, satu-satunya negara yang masuk dalam daftar itu hanya Malaysia, yang diwakili Malaya University dan Sains Malaya University. (Data compiled for The Times Higher by QS (http://www.qsnetwork.com).

Secara umum, memang di Indonesia sendiri, alumni perguruan tinggi dari Luar Negeri memiliki “daya jual” yang lebih baik daripada lulusan dalam negeri. Stereotipe yang sering muncul adalah: lulusan LN memiliki wawasan lebih luas, memilki attitude (seperti kedisiplinan dan etos kerja) yang lebih baik, dan lebih cakap berkomunikasi dalam salah satu bahasa Internasional. Walhasil, banyak anak-anak dari keluarga kaya yang cenderung pergi sekolah ke Luar Negeri, atau ke sekolah asing di Indonesia.

Antara Akses dan Mutu

Sebenarnya, jika melihat data di atas, tampak bahwa mutu pendidikan sangat bergantung pada besarnya dana (anggaran). Masalahnya, dana tersebut ada yang disediakan pemerintah, ada yang swadaya.

Pada negara-negara dengan simpangan skore yang besar (AS atau Inggris), pendidikan tinggi praktis dikelola secara swadaya. Walhasil, ada PT yang sangat bonafid (dengan skor 1000) seperti Harvard University, yang SPP-nya juga sekitar US$ 100.000 persemester, namun ada juga yang relatif rendah (skor 103–walaupun masih masuk Top200), yaitu Virginia Polytechnic Institute yang disubsidi oleh pemerintah negara bagian.  Di negara-negara dengan simpangan skor yang kecil (seperti Jerman atau Austria), pendidikan tinggi hampir seluruhnya didanai oleh negara.

Tampak di sini bahwa sistem pembiayaan pendidikan di Barat memang tidak seragam sehingga sulit digeneralisasi. Sistem ini bergantung pada filosofi yang dominan di dalamnya.

Pada negara-negara di mana faham sosialis cukup kuat, yang diterapkan adalah sistem ekonomi pasar (kapitalis); namun pada beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, negara tetap berperan besar.  Sistem ini sering disebut “social-capitalism” atau “social-free-market”.  Di sisi lain, memang ada negara-negara yang benar-benar menerapkan ekonomi pasar, termasuk di sektor ini, walaupun levelnya berbeda-beda.

Secara umum, sistem pembiayaan pendidikan di Barat dapat dibagi ke dalam empat jenis. Jenis pertama adalah subsidi penuh sehingga pendidikan benar-benar gratis.  Sebagai contoh, di Jerman dan Austria, pendidikan adalah gratis sejak masuk Sekolah Dasar hingga lulus Doktor (S3). Walhasil, tidak ada yang tersisih karena persoalan biaya. Sekolah akan mendapatkan bibit yang terbaik dan siswa yang memang tidak berbakat atau kecerdasannya kurang memadai akan terseleksi secara alami.

Jenis kedua adalah mirip jenis pertama, hanya saja untuk pendidikan tinggi, masa gratis dibatasi misalnya hanya hingga usia tertentu atau lama studi tertentu. Setelah itu, mahasiswa dipungut biaya yang akan makin besar jik lulusnya tertunda. Negeri yang menerapkan ini misalnya Belanda.  Tentu saja di sana selain pujian juga ada kritik atas sistem ini, karena dianggap mengabaikan kenyataan bahwa meski sekolah gratis namun biaya hidup cukup tinggi, dan ada orang-orang yang tidak memiliki biaya hidup yang cukup sehingga harus sekolah sambil bekerja, sehingga sekolahnya molor. Memang, meski gratis, yang lebih mampu memanfaatkan hanya kelas menengah ke atas; masih jarang yang anak petani atau buruh. Bukan sekadar masalah akses, namun juga biaya tambahan (untuk hidup).

Jenis ketiga adalah pembiayaan pendidikan gratis hanya sampai lulus SMA, sedangkan di perguruan tinggi dipungut biaya SPP, walaupun masih bersubsidi.

Jenis keempat adalah pendidikan membiayai sendiri.  Caranya macam-macam: ada yang dengan melibatkan komunitas atau alumni, kerjasama dengan industri atau perbankan (kredit pendidikan), dan atau menjadikan pendidikan sebagai benda komersil.  Contoh ini banyak di Amerika, sekalipun di Amerika banyak juga model pembiayaan jenis ketiga.

Pendidikan jenis terakhir inilah yang cenderung “dijual” secara internasional.  Kita sering melihat iklan dari perguruan tinggi Australia, Singapura, atau bahkan Amerika Serikat.  Namun, kita akan jarang melihat iklan sejenis dari Jerman atau Austria.  Andaikata ada, maka ia dipakai untuk: (1) merekrut calon ilmuwan unggul dari negara Dunia Ketiga; (2) merekrut calon agen yang akan mempromosikan dan menyalurkan produk mereka di negara Dunia Ketiga; (3) mendapatkan tenaga yang lebih murah, minimal selama pendidikan (karena membayar kandidat PhD jelas lebih murah daripada membayar pekerja resmi, meski kualifikasi dan yang dikerjakannya sama); (4) mendapatkan anggaran tambahan dari pemerintahnya.

Baru Menggarap IQ dan EQ

Dalam masalah muatan pendidikan, aspek IQ (kecerdasan intelektual) dan EQ (kecerdasan emosi) sama-sama digarap. Untuk menilainya tentu saja kita harus sadari bahwa di Indonesia, baru IQ yang diolah. Karena itu, segera akan terlihat bahwa muatan pendidikan di Indonesia memang kurang bermutu.

Di Barat pada umumnya siswa atau mahasiswa tidak dibebani dengan jumlah materi ajar yang terlalu besar sebagaimana di Indonesia, namun mereka dibekali dengan pisau asah sehingga mampu mencari dan mengembangkan sendiri ilmu. Sedari kecil anak dibimbing untuk mampu berpikir logis, kritis, dan kreatif.

Kecerdasan emosi juga dikembangkan sehingga anak-anak yang tumbuh di sana relatif lebih percaya diri, lancar berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, dan peka terhadap lingkungan. Kalau masyarakat di Barat relatif lebih mampu menjaga kebersihan, rajin bekerja, dan disiplin saat berlalu-lintas, itu adalah buah dari pendidikan EQ yang cukup berhasil.

Dari aspek ruhiah (kecerdasan spiritual, SQ), perlakuan institusi pendidikan tidak sama. Di negara dengan tingkat sekularisme yang sangat tinggi seperti Prancis, tidak ada pendidikan agama pada sekolah umum. Pendidikan agama hanya dimungkinkan pada sekolah swasta berlatar belakang agama. Di negara dengan kultur agama yang masih kuat (seperti Katolik di Austria), pendidikan agama diberikan secara umum di sekolah-sekolah sampai SMU. Untuk siswa yang beragama lain diberikan juga pendidikan agama dengan guru seagama, yang semuanya dibayar oleh pemerintah (termasuk guru agama Islam, yang dikoordinasi oleh Austrian Islamic Society).

Namun, pendidikan agama ini hampir tidak ada pengaruhnya. Pada penelitian James H. Leuba (psikolog terpandang Amerika) Th. 1914: 58% dari 1000 ilmuwan Amerika yang dipilih acak tidak percaya adanya Tuhan. Tahun 1934 jumlahnya naik menjadi 67%.

Edward J. Larson (Prof. Hukum & Sejarah-University of Georgia, Amerika & pemenang Pulitzer 1998) meneliti lebih lanjut pada ilmuwan top anggota National Academy of Science. Pada pertanyaan, “Apakah percaya adanya Tuhan,” ada jawaban sebagai berikut: (Tahun 1998: Percaya 7,0 %, Tidak Percaya 72,2 %, Ragu-ragu 20,8 %). Tentang kehidupan setelah mati, jawabannya sebagai berikut: (Tahun 1998: Percaya 7,9 %, Tidak Percaya 76,7 %, Ragu-ragu 23,3 %) (E.J. Larson & L. Witham. Nature 1998: 394, 313)

Marketer Sekularisme

Tampak di sini bahwa budaya sekular-liberal tetap lebih berkesan dibandingkan dengan pendidikan agama di sekolah yang cuma beberapa jam seminggu.  Persoalan seperti pergaulan bebas, narkoba, dan kriminalitas di sekolah ada di mana-mana.  Di sisi lain, pandangan terhadap Islam, umat, dan sejarahnya yang bias hampir ditemui di semua semua pelajaran (penelitian Susanne Heine: Islam Zwischen Selbstbild und Klische, Wien, 1995).

Cara pandang dan perilaku sekular—yang tidak harus melalui indoktrinasi atau pelajaran sekolah—adalah sarana mempertahankan sistem yang ada di Barat (yakni untuk siswa mereka sendiri), dan juga mengekspornya ke seluruh dunia melalui orang-orang asing yang bersekolah di Barat.  Mahasiswa asing ini nantinya diharapkan menjadi “marketer” tentang keramahan bangsa Barat, kehandalan produk Barat, dan kemajuan cara pandang Barat.

Pada kasus beasiswa untuk ilmu-ilmu humaniora, pandangan sekular ini akan tertanam dalam prinsip-prinsip ilmiah yang dikaji. Penerima beasiswa dari negara-negara berkembang selama bertahun-tahun, bahkan setelah lulus, diharapkan menghasilkan paper-paper tentang berbagai hal yang dilihat dari sudut pandang kapitalis.

Pada beasiswa untuk ilmu-ilmu sains dan teknologi, secara khusus memang tidak ada pengkondisian sekularisme di kampus.  Namun, realitas kehidupan Barat itu sendiri adalah cara “dakwah” terbaik tentang sekularisme sehingga tak sedikit mahasiswa Muslim yang berkesimpulan bahwa sistem di Barat serba lebih “islami” daripada di negeri Islam sendiri.

Dengan orang-orang ini, imperialisme dapat dilanjutkan.  Keunggulan sains dan teknologi akan dijadikan alat imperialisme, misalnya melalui utang LN atau ketergantungan produk LN, dan ini sering melalui anak-anak kandung umat Islam sendiri.

Kesimpulan

Pendidikan di Barat secara umum memang saat ini lebih maju dibandingkan dengan di negeri-negeri Islam, yang memang belum menerapkan sistem Islam.  Dalam pembiayaannya, ditemukan bahwa ketika negara mendanai penuh pendidikan, terjadi pemerataan akses,  juga mutu. Namun, kurangnya sentuhan ruhiah, terutama Islam, membuat lulusannya cenderung ateis dan ter-dehumanisasi.  Mereka akan menjadi alat sekularisme dan imperialisme. []

Iklan