Oleh: Muhammad Ishak

Perdagangan bebas antara ASEAN dan China (AFCTA) telah telah diberlakukan pada awal Januari lalu. Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan per-dagangan bebas dengan Australia dan New Zealand (NZAA-FTA), India, Pakistan, Uni-Eropa dan Asia Pasifik (AFTA). Kebijakan liberalisasi tersebut menimbulkan pro kontra. Pemerintah dan pendukung perdagangan bebas beranggapan liberalisasi akan membuat perekonomian semakin efisien dan nilai tran-saksi perdagangan akan meningkat pesat.

Sementara pihak yang kontra seperti para pengusaha dan buruh justru meradang dengan kebijakan tersebut. Alasannya perdagangan bebas akan menggilas pasar produk-produk lokal. Konsekuensinya penyerapan tenaga kerja akan menciut dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi.

Di Balik Liberalisasi

Perdagangan bebas merupakan turunan dari sistem eko-nomi kapitalisme yang salah satu doktrinnya adalah kebebasan dalam memiliki dan melakukan transaksi ekonomi. Perdagangan bebas dipandang sebagai meto-de untuk mendistribusikan barang dan jasa secara efisien. Dengan kebijakan tersebut berbagai hambatan tarif dieliminasi. Harga barang pun semakin murah dan mudah didistribusi-kan ke negara lain. Kompetisi tak terelakkan. Barang yang dipro-duksi dan dipasarkan secara efisien akan eksis sementara yang tidak efisien akan tersingkir secara alamiah.

Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Negara-negara miskin dan berkembang justru makin merana dengan model perdagangan tersebut. Serbuan produk-produk impor dari negara maju yang tidak jarang biaya produksi dan pemasarannya disubdisi besar-besaran oleh negara justru menggilas perekonomian mereka. Mereka pun akhirnya hanya menjadi negara konsumtif.

Padahal jamak diketahui bahwa pada mulanya negara-negara industri seperti Inggris dan AS sangat memproteksi industri mereka dengan tarif yang tinggi. Setelah kuat mereka menuntut perdagangan bebas. Tujuannya tidak lain agar para kapitalis meraup untung lebih besar karena pasar produk-produk mereka makin luas. Di sisi lain berbagai ekspor komoditas negara-negara berkembang ke negara-negara industri jika mengancam industri dalam negeri mereka dihambat dengan berbagai regulasi.

Perspektif Islam

Sebagai sebuah agama dan ideologi, Islam memiki sejumlah regulasi mengenai perdagangan luar negeri yang sangat kontras dengan perdagangan bebas.

Pertama, aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena per-dagangan luar negeri melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah. Membiarkannya bebas tanpa adanya kontrol dan inter-vensi negara sama dengan membatasi kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda: “Imam itu adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.”

Kedua, seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Meski demikian ekspor komoditas tertentu dapat dilarang oleh khalifah jika menurut ijtihadnya bisa memberikan dharar bagi negara Islam. Misalnya ekspor senjata atau bahan-bahan yang bisa memperkuat persenjataan negara luar, seperti uranium, dll. Sebab, komoditas semacam ini bisa memperkuat negara luar untuk melakukan perlawanan kepada negara Islam. Khalifah juga boleh melarang ekspor komiditas tertentu yang jumlahnya terbatas dan sangat dibutuhkan di dalam negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Dalam kaedah ushul dinyatakan: “Setiap bagian dari perkara yang mubah jika ia membahayakan atau mengantarkan pada baha-ya, maka bagian tersebut menjadi haram sementara bagian lain dari perkara tersebut tetap halal.”

Ketiga, hukum perdagangan luar negeri dalam Islam disandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal barang. Jika pemilik barang adalah warga negara Islam, baik Muslim maupun kafir dzimmi, maka barang yang dia import tidak boleh dikenakan cukai.  Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai”. Namun jika barang yang masuk ke wilayah negara Islam adalah milik warga negara asing, maka barang tersebut dikenakan cukai sebesar nilai yang dikenakan negara asing tersebut ter-hadap warga negara Islam; atau sesuai kesepakatan perjanjian antara negara Islam dengan negara asing tersebut.

Namun demikian demi kemaslahatan Islam, umat dan dakwah Islam, khalifah diberikan kewenangan untuk mengatur besar tarif tersebut. Ketika misalnya pasokan komoditas yang dibutuhkan oleh penduduk negara Islam langka sehingga menyebabkan inflasi, maka tarifnya dapat diturunkan. Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Umar mengenakan setengah ‘usyur (5 persen) untuk minyak zaitun dan gandum agar barang tersebut lebih banyak dibawa ke Madinah. Sementara untuk quthniyyah (biji-bijian seperti kacang) beliau mengambil sepersepuluh (10 persen) (HR. Abu Ubaid).”

Keempat, pedagang dari negara kafir mu’ahid (negara kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam), ketika memasuki wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi pedagang dari negara kafir harbi (negara kafir yang memerangi negara Islam, seperti AS, Inggris, India, Cina, Israel, dll), ketika memasuki wilayah negara Islam harus memiliki izin (paspor) khusus.

Kelima, membolehkan perdagangan bebas dengan alasan sejalan dengan Islam, karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (al-maks) atas barang import milik warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena perdagangan bebas asasnya adalah kapitalisme. Sementara Islam mengharamkan berbagai hadharah yang tidak bersumber dari aqidah Islam meski bisa jadi ada kemiripan.

Keenam, pada  kenyataannya perdagangan bebas telah menjadi salah satu strategi negara-negara kapitalis untuk mendominasi negara lain. Sementara di dalam Islam haram hukumnya membiarkan negara-negara kafir menguasai kaum muslim. Allah SWT berfirman: “Dan Allah tidak membolehkan orang-orang kafir menguasai kaum muslim.” (QS: an-Nisa [3]: 141)

Walhasil penolakan terhadap perdagangan bebas bukan hanya karena kebijakan tersebut mengancam perekonomian suatu negara namun yang lebih mendasar dari itu yakni karena ia bertentangan dengan Islam. Penguasa yang ngotot menerapkannya diancam dengan siksa neraka di akhirat. Ancaman yang amat menakutkan. Wal-Lâh a’lam bi al-shawâb.

Source: http://www.mediaumat.com/content/view/1267/65/