Archive for Oktober, 2010


Kriminalisasi Negara Islam

Perang ideologi selalu dimulai dalam bentuk perang pemikiran. Selama dasawarsa terakhir, negara-negara Barat di bawah pimpinan AS gencar mengembangkan ide-ide yang muncul dari ideologi mereka, yakni Kapitalisme-Sekularisme di negeri-negeri Muslim. Di antaranya adalah nasionalisme, demokrasi, pluralisme politik, HAM, kebebasan dan politik pasar bebas. Melalui kalangan intelektual yang menjadi ’abdi dalem’ mereka, ide-ide tersebut dipropagandakan sebagai sistem modern yang mampu melahirkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, syariah Islam, khususnya yang terkait dengan sistem politik dan pemerintahan. yakni Khilafah Islamiyah, terus mereka kritik sebagai ide utopis yang tidak relevan lagi dengan kondisi dunia modern.

Namun kini, setelah sistem Kapitalisme semakin tampak kebobrokannya secara telanjang, sementara seruan penegakan syariah dan Khilafah semakin menguat di berbagai belahan dunia, mereka mulai menggeser perang pemikiran tersebut pada derajat intelektual yang lebih rendah, yakni mereka berupaya membangun brand image negatif bahwa perjuangan penegakan syariah dan Khilafah identik dengan perbuatan kriminal. Misal, mereka membangun opini publik bahwa pelaku terorisme di berbagai tempat di dunia ini dilatarbelakangi oleh perjuangan penegakan Negara Islam (baca: Khilafah). Dengan itu mereka berharap nantinya akan terjadi penolakan massif dari masyarakat terhadap ide penegakan syariah dan Khilafah. Semua itu tentu bermuara pada satu tujuan, yaitu memberangus Islam sebagai kekuatan politik ideologis serta menghalangi tegaknya Khilafah Islamiyah dan penerapan syariah Islam secara kaffah.

 

Kriminalisasi Negara Islam

Proses kriminalisasi terhadap ide syariah dan Negara Islam atau Khilafah akhir-akhir ini makin menguat dan terbuka. Tidak hanya terjadi di negeri-negeri Barat yang menjadi sentral kendali Kapitalisme global, namun juga terjadi di negeri-negeri Islam termasuk Indonesia. Berikut sebagian fakta proses kriminalisasi tersebut yang tampak dilakukan secara sistematik.

Pertama: dalam jumpa pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (24/9), Kapolri Jenderal (Pol.) Bambang Hendarso Danuri menyatakan, “Aksi teroris yang dilakukan sejak tahun 2000 hingga kasus terakhir penembakan tiga polisi di Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut, tahun 2010 memiliki target mengambil alih kekuasaan negara untuk menegakkan Negara Islam” (Kompas, 25/9/2010).

Kapolri juga menambahkan bahwa para tersangka teroris menganggap harta hasil perampokan sebagai fai yang sah dan halal, karena harta tersebut didapat dari orang kafir.

Sebelumnya, Kapolri juga mengungkapkan bahwa rencana kelompok teroris yang berlatih di pegunungan di Aceh Besar digunakan untuk melancarkan aksi pembunuhan terhadap para pejabat negara saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2010. Ketika semua pejabat negara berhasil dibunuh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, kata Kapolri, kelompok teroris akan mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (Kompas.com, 14/5/2010).

Hal ini yang kemudian menjadi alasan dan pembenaran atas tindakan aparat Densus 88 yang membabi-buta terhadap orang-orang yang disangka pelaku tindak pidana terorisme. Selama kurun waktu 2000-2010 saja, sebanyak 44 orang yang disangka teroris tewas ditembak aparat. Terakhir, Densus 88 secara arogan dan kasar menginjak-injak tubuh Khairil Ghazali yang sedang menunaikan shalat magrib saat Densus yang berjumlah sekitar 30 orang dan bersenjata lengkap menyerbu dan mendobrak rumahnya. Ghazali dituding sebagai bagian jaringan teroris yang melakukan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan.

Kedua: Presiden SBY juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mengaitkan kasus terorisme dengan pendirian Negara Islam. Dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (17/5/2010), sebelum bertolak ke Singapura dan Malaysia, Presiden SBY menegaskan bahwa tujuan dari para teroris adalah mendirikan Negara Islam. Padahal, menurut SBY, perdebatan tentang pendirian Negara Islam sudah rampung dalam sejarah Indonesia. Menurut dia juga, aksi teroris telah bergeser dari target asing ke pemerintah dan menolak kehidupan berdemokrasi. Karena itu, menurut Presiden keinginan mendirikan Negara Islam dan sikap anti demokrasi tidak bisa diterima rakyat Indonesia.

Pernyataan Presiden ini sejalan dengan proyek kontra-terorisme yang berada di bawah Kementerian Koordinator Polhukam. Paradigma dasar yang dibangun pada proyek kontra-terorisme ini adalah mengaitkan terorisme dengan pemahaman agama yang dianggap radikal dan fundamentalis. Berdasarkan asumsi paradigma ini, mereka kemudian membangun strategi deradikalisasi agama. Misal, melalui pengarusutamaan tokoh-tokoh Islam moderat, penerbitan buku-buku Islam moderat, perubahan kurikulum pesantren atau sekolah. Islam moderat yang dimaksudkan adalah Islam yang bisa menerima ide-ide Barat seperti pluralisme, liberalisme, sekularisme dan demokrasi.

Ketiga: pada 27-28 Juli 2010 lalu, Pemerintah mengadakan Simposium Nasional yang bertema “Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme”, di Hotel Le Meridien Jakarta.

Hasil rekomendasi simposium tersebut di antaranya adalah dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) untuk memainkan peran selaku focal point serta koordinator pencegahan dan pemberantasan teror secara komprehensif. Pemerintah dianggap perlu mengamandemen UU Tindak Pidana Terorisme No. 15 Tahun 2003, terutama tentang kriminalisasi atau perluasan obyek hukum dan perbaikan mekanisme hukum acara, agar lebih mampu menggulung jaringan teroris sebelum beraksi.

Sebagaimana diketahui, BNPT lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 16 Juli 2010 di Jakarta. Meskipun undang-undang yang berkaitan dengan aspek keamanan belum diundangkan, karena RUU Intelijen baru masuk program legislasi nasional DPR tahun 2010, dengan peraturan Presiden ini bisa dianggap cukup sebagai payung hukum dalam proyek kontra-terorisme.

Keempat: media juga turut memainkan perannya untuk menanamkan opini kepada publik bahwa pelaku terorisme adalah kaum Muslim. Salah satunya tampak dari pemberitaan Detik.com dengan judul, “Penggerebekan Teroris di Bandung, Ditemukan Lembaran Kertas Arab Gundul Soal Hijrah dan Jihad” . Detik.com (8/8) melaporkan dalam mobil milik Fahri, yang ditangkap Densus 88 karena diduga teroris, ditemukan ceceran kertas berisi tulisan Arab gundul, antara lain kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah tentang jihad, hijrah dan dakwah. Tentu saja pemberitaan seperti ini sangat tendensius dan dapat menimbulkan citra negatif terhadap syariah Islam.

Selama ini pemberitaan tentang terorisme lebih banyak datang dari Polri secara sepihak. Keterkaitan aksi terorisme dengan perampokan yang dianggap sebagai harta fa’i juga datang sepihak dari Polri, meskipun katanya berdasarkan keterangan pelaku yang ditangkap. Stasiun TVOne termasuk yang terdepan dalam memberitakan kasus terorisme seraya mengaitkannya dengan Islam dan kaum Muslim. Mereka biasanya mendatangkan para narasumber yang selama ini memang concern menuding Islam radikal berada di balik aksi-aksi terorisme. Terkait hal ini tentu tidak bisa dipungkiri kedekatan hubungan Gories Mere dengan Karni Ilyas di TVOne. Gories Mere adalah pengendali satgas anti teror di luar struktur, di samping tugasnya di BNN (Badan Narkotika Nasional).

Kelima: kriminalisasi terhadap syariah dan Khilafah juga gencar dipropagandakan oleh para pemimpin negara-negara Barat, khususnya Amerika dan Inggris. Baru-baru ini sebuah panel ahli keamanan nasional Amerika Serikat mendesak pemerintah Obama untuk meninggalkan sikapnya bahwa Islam tidak terkait dengan terorisme dan menyatakan bahwa Muslim radikal menggunakan hukum Islam untuk menumbangkan Amerika Serikat (The Washington Times ,14/09/2010).

Pada 14/5/2010 lalu, mantan kepala staf Angkatan Darat Inggris, Jenderal Richard Dannat, dalam BBC’s Today Program, dengan sangat gamblang menyatakan bahwa perang di Afganistan adalah perang melawan Islam. Ketika ia ditanya tentang alasan pendudukan di Afganistan, dengan tegas ia menyatakan bahwa hal itu untuk mencegah agenda Islamis yang ingin menegakkan Khilafah Islam abad ke 14 dan 15, yang sekarang bergerak tumbuh dari Asia Selatan, Timur Tengah hingga Afrika Utara.

Sebelumnya, dalam wawancaranya dengan Radio BBC (05/01/2010), Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan peningkatan intervensi Barat di Yaman. Ia menyerang tuntutan dunia Islam akan Khilafah sebagai ideologi pembunuh dan menganggapnya sebagai penyimpangan terhadap Islam.

Lalu pada Juli 2007, Menteri Pertahanan Inggris saat itu, Lord Wist, ketika menceritakan para pelaku yang berusaha meledakkan mobil di London, ia menyatakan, “Mereka adalah kaum rasis dan puritan. Mereka sedang mencari kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang gila harta dan selalu berbicara tentang Khilafah.”

Mantan PM Inggris Tony Blair, di hadapan Konggres Partai Buruh, pernah menyatakan bahwa Islam adalah ideologi iblis (BBC News, 16/7/2005). Ia menjelaskan bahwa ciri-ciri ideologi iblis itu adalah ingin mengeliminasi Israel, menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum, menegakkan Khilafah serta menentang nilai-nilai liberal.

Perlu dipahami bahwa tegaknya Negara Islam, apalagi dalam wujud Negara Islam global Khilafah Islamiyah, sebenarnya sangat ditakuti oleh Barat. Sebab, tegaknya Khilafah akan menghentikan hegemoni Kapitalisme Barat yang telah terbukti gagal memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi dunia. Karena itu, tuntutan pelaksanaan syariah Islam secara kaaffah dalam format institusi Khilafah Islamiyah harus dapat dibaca sebagai wujud kepedulian terhadap problema dunia baik ekonomi, sosial, militer, hukum maupun politik yang mengalami krisis dan karut-marut akibat penerapan sistem Kapitalisme global.

 

Penegakan Khilafah Tanpa Teror

Mayoritas kaum Muslim tentu memiliki pemahaman yang sama, bahwa aksi terorisme yang merusak dan membunuh manusia tanpa hak, apalagi disertai dengan perampokan, merupakan kejahatan besar yang diharamkan oleh Islam.

Sebagaimana diketahui, thariqah (metode) Rasulullah saw. dalam upayanya menegakkan syariah dan Daulah Islamiyah dilakukan melalui proses perang pemikiran, bukan perang senjata. Hal ini tampak dalam aktivitas dakwah beliau pada Periode Makkah yang sama sekali tidak menggunakan kekerasan. Bahkan aksi jihad berupa perang baru dilakukan oleh Rasulullah saw. setelah berdirinya Daulah Islam di Madinah. Karena itu, jika seseorang memiliki pemahaman bahwa kondisi saat ini sama dengan kondisi Makkah maka thariqah dakwah Rasulullah saw. yang tidak pernah menggunakan aksi-aksi kekerasan inilah yang harus diteladani.

Karena itu pula, jika ada pihak yang melakukan aksi terorisme apalagi disertai perampokan untuk mendirikan Negara Islam maka harus dipertanyakan. Mungkin mereka tidak memahami tentang metode penegakan Negara Islam (baca: Khilafah) yang tidak boleh menggunakan aksi kekerasan apalagi kriminalitas. Namun, tidak tertutup kemungkinan pula, bahwa mereka dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menjelek-jelekkan syariah dan Khilafah. Pengamat intelijen Wawan Purwanto dalam bukunya yang berjudul ’Terorisme Undercover’ (CMB, 2007) membeberkan bahwa Noordin M Top dan Dr. Azhari hanyalah pelaku lapangan yang dibayar. Pakar intelijen AC Manullang yang juga mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) berpendapat bahwa Noordin M Top hanya dipakai kekuatan asing untuk menjelek-jelekkan Islam (Tempointeraktif.com, 09/8/2009).

Patut pula diperhatikan bahwa propaganda perang melawan terorisme (the war on terrorism) yang diusung AS dan sekutunya pada dasarnya perang melawan Islam dan kaum Muslim. Propaganda tersebut menjadi salah satu alat untuk mempertahankan imperialismenya di Dunia Islam yang memiliki potensi strategis. Pasca keruntuhan Uni Soviet dengan ideologi Komunismenya, hanya Islam yang dianggap menduduki posisi sebagai ancaman paling potensial terhadap keberlangsungan ideologi Kapitalisme global.

Indonesia merupakan salah satu negeri Dunia Islam yang memiliki banyak nilai strategis bagi peneguhan ideologi Kapitalisme. Posisi geopolitik Indonesia dapat menjadi basis strategis bagi kepentingan Kapitalis Barat di Dunia Islam dan kawasan Asia Pasifik. Negeri yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini juga memiliki potensi untuk menjadi pusat Negara Islam global Khilafah Islamiyah. Karena itu, analisis terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia yang tidak mengaitkannya dengan agenda imperialisme global AS ’the war on terrorism’ hanya akan menghasilkan analisis dangkal yang out of context dan menyesatkan.

Wallahu a’lam bi ash-shawab. [Dr. M. Kusman Sadik]

Iklan

Pada hari Sabtu, 9 Oktober 2010,  bertempat di arena Indonesia Book Fair, Senayan Jakarta, saya meluncurkan novel berjudul “Kemi: Cinta Kebebasan yang Tersesat” (Jakarta: GIP, 2010). Novel ini saya tulis dengan tujuan memudahkan kaum Muslim Indonesia untuk memahami pemikiran-pemikiran liberal dan bagaimana cara mengatasinya. Hingga kini, penyebaran ide-ide liberal dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui penulisan novel, sinetron, dan film.

“Novel Kemi” ini sarat dengan pergulatan  pemikiran tingkat tinggi dan pergulatan jiwa dan pikiran para aktivis liberal.  Novel ini berkisah tentang dua orang santri cerdas yang berpisah jalan. Kemi (Ahmad Sukaimi), santri pertama, terjebak dalam paham liberalisme. Ia mengkhianati amanah Sang Kyai. Kemi salah pilih teman dan paham keagamaan. Ujungnya, ia terjerat sindikat kriminal pembobol dana-dana asing untuk proyek liberalisasi di Indonesia. Nasibnya berujung tragis. Ia harus dirawat di  sebuah Rumah Sakit Jiwa di Cilendek, Bogor.

Rahmat, santri kedua, selain cerdas dan tampan, juga tangguh dalam “menjinakkan” pikiran-pikiran liberal. Rahmat disiapkan khusus oleh Kyai Aminudin Rois untuk membawa kembali Kemi ke pesantren.  Meskipun misi utamanya gagal,  Rahmat berhasil “mengobrak-abrik” jaringan liberal yang membelit Kemi. Sejumlah aktivis dan tokoh liberal berhasil ditaklukkan dalam diskusi.

Di dalam novel ini, ada cerita Prof. Malikan, rektor Institut Studi Lintas Agama, tempat Rahmat dan Kemi kuliah, ditaklukkan Rahmat di ruang kelas.  Siti (Murtafiah), seorang aktivis kesetaraan gender, putri kyai terkenal di Banten, terpesona oleh kesalehan, kecerdasan, dan ketampanan Rahmat. Siti, akhirnya sadar dan bertobat, kembali ke orangtua dan pesantrennya, setelah bertahun-tahun bergelimang dengan pikiran dan aktivitas liberal. Rahmat juga berhasil menyadarkan “Kyai Dulpikir”, seorang Kyai liberal terkenal di Jawa Barat. Sang Kyai sempat bertobat dan wafat di ruang seminar.

Dalam catatan ini, ada baiknya kita simak pengakuan Siti Murtafiah, setelah dia tersadar dari kekeliruan paham liberal dan kesetaraan gender yang selama ini dia peluk dan dia perjuangkan. Siti mengaku telah terjerat berbagai pemikiran salah, secara perlahan-lahan. Ia sadar setelah bertemu Rahmat. Ia kemudian menyesal dan berjanji akan bertobat.  Siti terpesona oleh sikap dan pemikiran Rahmat, seorang santri kampung yang cerdas dan shalih.

Berikut ini petikan pengakuan Siti kepada Rahmat, akan kekeliruan pemikiran-pemikiran liberal yang digandrunginya selama ini:

”Coba perhatikan, Rahmat. Saya juga baru menyadari belakangan ini. Saya sudah terseret makin jauh. Dulu saya tertarik, karena selalu dikatakan, bahwa kita mengembangkan sikap terbuka, kritis, rasional, tidak partisan. Tapi, ketika sudah masuk ke lingkungan ini, kita tidak punya pilihan, kita juga dididik sangat partisan.  Jika dulu orang Muslim bangga mengutip Imam Syafii, Imam Ghazali, dan sebagainya, maka sekarang yang dibangga-banggakan adalah ilmuwan-ilmuwan orientalis. Katanya, kritis. Bahkan, karya-karya para ulama itu diakal-akali agar sesuai dengan pikiran mereka.

Yang tanpa sadar, kita disuruh membenci sesama Muslim, pelan-pelan kami mau tidak mau harus mengambil jarak dari aktivitas keislaman dan komunitas Muslim. Coba kamu perhatikan, pernah nggak kamu lihat Kemi shalat berjamaah ke masjid, aktif dalam majlis-majlis taklim, mengajar mengaji anak-anak, shalat tahajut, puasa sunnah, dan sebagainya. Lihat, siapa teman-teman dekatnya!  Ingat nggak kata Ali bin Abi Thalib, siapa teman kepercayaan kamu, itulah kamu.

Perhatikan juga apa yang selalu diomongkan dia. Dia tidak lagi bicara tentang aqidah Islam, bahwa iman itu penting, kesalehan itu penting. Tidak bicara tentang bahaya kemusyrikan dan kemurtadan. Padahal, sejak kecil di pesantren, dia sudah diajarkan kitab-kitab Tauhid yang membahas masalah syirik. Bahkan, kata syirik, kafir,  itu sudah dicoret dari kosakata dia. Syirik dan iman dianggap sama saja. Mukmin dan tidak mukmin dianggap sama. Islam dan bukan Islam disama-samakan. Padahal, al-Quran jelas-jelas membedakan derajat orang mukmin dengan derajat orang kafir.

Saya kadang bertanya, mengapa saya menjadi begini. Bahkan, di kepala saya yang ada bukan lagi bagaimana memahami al-Quran dengan baik dan benar, tetapi bagaimana agar al-Quran bisa saya gunakan untuk mendukung pemahaman saya tentang Pluralisme, liberalisme, toleransi, dan sebagainya. Teman saya sampai berusaha keras untuk meraih gelar doktor dengan membuat metodologi Tafsir yang sesuai dengan pemikiran Pluralisme.

Semua itu tidak terjadi seketika. Perlu waktu panjang.  Sedikit demi sedikit, pikiran dibelokkan.  Tanpa sadar.  Perasaan dan pikiran dibelokkan.  Saya suatu ketika bertanya kepada diri saya sendiri, mengapa saya tidak lagi mencintai saudara-saudara saya di Palestina? Bahkan, hati saya mulai condong pada kaum Yahudi. Saya suka melihat kemenangan Yahudi; yang saya lakukan adalah mencari-cari kelemahan orang Palestina dan kelebihan orang Yahudi.  Malah, saya sama sekali sudah tidak peduli dengan masalah umat Islam di Kasmir, Moro, Afghanistan, Irak, dan sebagainya. Saya menganggap semua itu adalah komoditas kaum fundamentalis untuk mencari popularitas.

Yang lebih saya kedepankan adalah isu-isu yang dibawa oleh negara-negara Barat, seperti isu radikalisme Islam, pluralisme,  fundamentalisme, dan sebagainya. Padahal, berapa ratus ribu bahkan jutaan penduduk sipil di negara-negara Muslim itu yang dibunuhi? Saya sudah menganggap bahwa mereka itu semua berhak dibunuh, karena mereka bagian dari kaum fundamentalis. Tidak ada diantara kami yang habis-habisan mengutuk pembunuhan manusia-manusia Muslim itu. Hanya sesekali keluar pernyataan, agar tidak terlalu dianggap antek Barat. Tapi, coba kalau ada satu saja orang bule yang tewas dibunuh oleh satu kelompok Islam, atau ada bom meledak di suatu tempat yang menewaskan puluhan orang, maka kami akan habis-habisan mengutuk.

Yang lain, ini yang menyadarkan saya, tiba-tiba tertanam dalam diri saya, perasaan benci pada syariat Islam, dan bahkan benci dengan kemenangan satu partai Islam dalam Pemilu. Saya benci sekali kalau ada orang ngomong syariat. Bahkan, saya pernah memberi masukan teman-teman Kristen agar mereka mengeluarkan pernyataan yang menolak syariat. Saya pernah bingung, kenapa saya bisa menjadi begini. Saya mengenakan kerudung, tetapi isi kepala saya sama sekali tidak suka dengan kerudung. Saya benci sekali kalau ada orang Islam atau organisasi Islam yang mencoba membatasi pakaian.

Bahkan saya pernah ikut merancang demonstrasi menentang RUU Pornoaksi dan Pornografi. Saya benar-benar termakan paham kebebasan. Saya benci MUI, yang menurut saya sok Islam sendiri. Saya mendukung Lia Eden, saya mendukung Ahmadiyah, saya benci semua orang Islam. Bahkan, pernah saya membenci ayah saya sendiri, karena saya melihat dia bersama para kyai di daerah saya mendatangi DPR,  meminta agar tayangan-tayangan porno dan tidak senonoh dihentikan penayangannya. Saya benci itu semua.

Kamu tahu Rahmat, karena untuk membuktikan saya sudah benar-benar menyatu dengan paham kebebasan, saya mendukung hak wanita untuk menjadi pelacur.  Saya menentang penutupan komplek-komplek WTS di berbagai kota. Melacur saya anggap sebagai hak asasi wanita. Menjadi gigolo juga hak asasi. Yang penting tidak mengganggu hak orang lain. Hak-hak kaum homo dan lesbi juga saya perjuangkan. Sebab saya sudah dicekoki paham kebebasan, bahwa mereka adalah manusia.

Saya tidak tahu, mengapa saya menjadi seperti ini. Semua pergaulan, kuliah, diskusi, kegiatan, sepertinya sudah diatur sedemikian rupa, sampai saya tidak sadar, bahwa saya telah menjadi korban dari sebuah skenario besar. Saya korban. Kemi juga korban. Entah dia sadar atau tidak.

Bayangkan Rahmat, saya ini wanita, perempuan. Sampai karena sudah begitu merasuknya paham kesetaraan gender dalam diriku, saya tidak lagi mengakui laki-laki berhak memimpin rumah tangga. Saya benci jika dikasihani. Pernah saya naik bus, ada seorang laki-laki memberikan tempat duduknya karena kasihan saya berdiri, saya bentak dia. Saya mau suami saya yang nanti melayani saya, menyediakan minum buat saya, mengasuh anak saya, dan kalau perlu membawakan tas saya. Entah kenapa di kepala saya tertenam kebencian dan dendam kepada laki-laki, karena mereka telah menindas kaum saya selama umur manusia.

Suatu ketika, saya merenungkan semua itu dengan serius. Mengapa saya menjadi begini? Mengapa jadi begini? Itulah pertanyaan saya beberapa bulan terakhir ini. Saya sadar, tetapi saya tidak tahu, bagaimana saya akan keluar dari jeratan ini. Sudah terlalu jauh… Saya sulit keluar….Rahmat, entah bagaimana ujungnya perjalanan saya ini….”

”Saya sedih …. hati saya sangat perih… ingat ayah saya, Ibu saya, adik-adik saya…Saya dulu ingin membuktikan kepada mereka, bahwa saya bisa mandiri, saya bisa bebas, saya mau merdeka, saya tidak mau diatur lagi dengan berbagai belenggu. Saya minggat dari rumah, kuliah di satu kampus Islam Jakarta, lalu terakhir terseret ke kampus ini, karena ada beasiswa…Entahlah… sampai kapan saya akan terus seperti ini. Terkadang saya frustrasi…”

”Saya juga tidak tahu… ini sindikat atau tidak. Yang jelas, saya sudah tidak punya teman, tidak punya komunitas, malu untuk bergaul dengan sesama Muslimah. Pikiran saya yang sudah terjerat. Untuk membuang jerat-jerat pikiran ini tidak mudah. Saya sadar ini salah, tetapi saya seperti tidak berdaya untuk melawannya. Belum lagi, instruksi dan program-program yang rutin. Saya sering tak sadar menghujat-hujat Islam sendiri, memaki-maki umat Islam sendiri. Semua itu berjalan begitu saja tanpa bisa saya hindari. Saya sudah terjerat; terjerat oleh pikiran saya sendiri, terjerat oleh lidah saya sendiri! Saya sadar, saya geram, karena tidak berdaya untuk melepaskan diri dari semua keterjeratan ini… Saya tidak mampu… Padahal, di depan laki-laki saya selalu mencoba tampil perkasa, saya tidak mau dipandang rendah. Tapi, kenyataannya, saya tidak berdaya melawan pikiran saya sendiri…”.

Demikianlah sebagian pengakuan dan pertobatan Siti, seorang aktivis gender, kepada Rahmat. Siti akhirnya diracun oleh sindikat yang menjeratnya, karena dianggap berkhianat. Beruntung, dia masih bisa diselamatkan. Di akhir cerita, Siti membuktikan kesungguhannya untuk bertobat. Ia bahkan mengorbankan rasa cintanya pada Rahmat dan memilih berjuang membesarkan pesantren ayahnya. Ia lebih mengedepankan aktivitas dakwah dan pendidikan  Islam.

Kisah Siti, Kemi, dan Rahmat bisa dibaca lebih jauh dalam Novel Kemi: Cinta Kebebasan yang Tersesat. Selamat membaca!

http://www.insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:pengakuan-aktivis-gender&catid=1:adian-husaini

Cendekiawan Sumatera Barat Dr Ir Ricky Avenzora, M.Sc, yang juga pengajar di Institut Pertanian Bogor menilai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie tentang bencana gempa dan tsunami di Mentawai naif dan melukai perasaan rakyat Sumbar.

“Pernyataan Marzuki Ali tentang tsunami di Mentawai itu tidak hanya menunjukkan kenaifan seorang pemimpin lembaga legislatif di negeri ini, tetapi juga sangat-sangat melukai perasaan anak negeri Sumatra Barat,” katanya di Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/10).

Akademisi bergelar Sutan Linduang Kayo Nan Kayo Panungkek Datuak Tunaro Bagindo dari Desa Sumaniak, Batusangkar, ini menyikapi hal itu sehubungan dengan pernyataan Marzuki Ali di gedung DPR pada Rabu (27/10) kemarin bahwa musibah tersebut adalah risiko penduduk yang hidup di wilayah pantai.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyatakan Kabupaten Mentawai jauh dan bencana tsunami tersebut konsekuensi bagi warga yang tinggal di pulau. Marzuki mengatakan, seharusnya warga yang takut ombak jangan tinggal di daerah pantai. Alasannya, jika ada bencana seperti tsunami, proses evakuasinya menjadi sulit. Bahkan ia juga menyarankan agar warga Mentawai dipindahkan saja, guna menghindari bencana serupa.

Menurut Ricky, jika sebagai pemimpin DPR-RI Marzuki Alie tidak bisa menunjukkan rasa empatinya kepada anak negeri Sumbar yang sedang berduka karena kehilangan sanak saudara yang menjadi korban tsunami di Mentawai, dia seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal dan tak erperasaan.

“Marzuki Ali harus tahu bahwa tidak seorang pun di antara kami, anak negeri Sumatra Barat yang takut dengan ombak di pantai ataupun di lautan. Nenek moyang kami telah dikenal sebagai perantau-perantau ulung yang menyeberangi lautan dunia,” kata doktor lulusan Universitas George August Gottingen Jerman.

Ia juga meminta Marzuki Alie agar menyadari bahwa masyarakat tidak bisa dicabut dari akar kehidupan mereka untuk dipindahkan ke tempat lain seperti ide yang dilontarkannya. “Berapa banyak kesanggupan Marzuki Alie untuk memindahkan semua masyarakat pesisir di negeri ini? Lalu akan dijual kemana oleh Marzuki Alie semua lahan pesisir di negeri ini?,” tanyanya dengan nada geram. (republika.co.id, 28/10/2010)

[Al Islam 528] MESKI banyak menuai kecaman dari berbagai kalangan, Badan Kehormatan DPR tetap melakukan studi banding ke Yunani sejak 23 Oktober lalu guna mempelajari etika. Padahal Yunani sendiri adalah negara yang paling korup di Eropa. Korupsilah di antaranya yang menjadi faktor utama Yunani mengalami krisis ekonomi belum lama ini (Republika, 25/10/10).

Sebelumnya, Komisi VIII DPR (bidang sosial agama) juga melakukan kunjungan kerja (9-16 Oktober 2010) ke Amerika Serikat untuk mempelajari kehidupan kerukunan umat beragama (Inilah.com, 7/10/10).

Sejauh ini, yang dikecam oleh berbagai elemen masyarakat hanyalah seputar pemborosan dana akibat studi banding itu. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, setiap kali kunjungan ke luar negeri, tiap anggota Dewan mendapat uang saku sebesar Rp 20-28 juta dan uang representasi US$ 2.000 (Sekitar Rp 20 juta). Koalisi Masyarakat Sipil memperkirakan dana studi banding DPR RI mencapai Rp162,94 miliar pada 2010 ini dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi (Bisnis.com, 16/9/2010).

Menurut catatan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), studi banding oleh DPR belakangan makin sering dilaksanakan. Pada Tahun Sidang 2009-2010 (Oktober 2009 s/d Agustus 2010) tercatat sudah 8 (delapan) kali, dengan tujuan 9 (sembilan) negara (Australia, Cina, Maroko, Jerman, Prancis, Austria, Turki, Belanda dan Selandia Baru).  Adapun Tahun Sidang 2010-2011 (pertengahan Agustus 2010 s/d akhir September 2010), DPR telah melakukan studi banding sebanyak 7 (tujuh) kali ke tujuh negara (Selandia Baru, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Afrika Selatan, Inggris dan Kanada). Total, hanya kurang dari 10 bulan (Tahun Sidang 2009-2010) hingga akhir September 2010, DPR melakukan 19 kali studi banding ke 14 negara.

Dari berbagai sumber, sejumlah Panja DPR dan Komisi II juga telah merencanakan studi banding ke Jerman, Prancis, Swiss, Inggris, Jepang, Korea Selatan, India dan Cina. Mayoritas kegiatan studi banding itu dikaitkan dengan kepentingan pembahasan rancangan undang-undang.

DPR periode sebelumnya, dari hasil penelusuran situs http://www.dpr.or.id, selama tahun 2004-2009 tercatat melakukan sebanyak 143 kunjungan ke luar negeri.


Menghasilkan UU yang Buruk

Meski studi banding ke luar negeri menjadi agenda rutin para anggota Dewan setiap tahun, nyatanya DPR banyak memproduksi UU yang berkualitas buruk. Sejak 2003-2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 298 permohonan uji materi terhadap undang-undang, dan 58 undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Ketua MK Mahfud MD, banyaknya ketentuan perundangan yang dinyatakan inkonstitusional menunjukkan kemampuan legislasi anggota DPR rendah. Menurut dia, penyebabnya antara lain: Pertama, undang-undang yang disusun adalah produk permainan politik. Kedua, undang-undang yang disusun DPR dan Pemerintah tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan di lapangan… (Indo Pos, 30/12/09).

Selain itu, “Faktor utamanya adalah niat dan kemampuan legislasi DPR. Banyak UU yang dibuat dalam perspektif sempit, jangka pendek dan untuk mengakomodasi elit politik tertentu, seperti yang terjadi di UU Pemilu,” ungkap peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun di Jakarta (Media Indonesia, 1/8/10).

Menguntungkan Pihak Asing

Selain banyak berkiblat ke negara asing dalam memproduksi UU, faktanya Pemerintah dan DPR pun memberikan peluang kepada pihak asing dalam hal penyusunan UU. Akibatnya, alih-alih pro rakyat, banyak UU produk DPR yang justru menguntungkan pihak asing. Sebagaimana diungkapkan anggota DPR Eva Kusuma Sundari, setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sarat dengan kepentingan asing. Menurut Eva, dia mendapatkan informasi tersebut dari hasil kajian  Badan Intelijen Nasional (BIN) yang menengarai adanya tiga lembaga strategis dari Amerika Serikat-yaitu World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF) dan United States Agency for International Development (USAID)-di belakang semua itu.

Menurut dia, keterlibatan Bank Dunia telah membuat Pemerintah mengubah sejumlah UU seperti UU Pendidikan Nasional, UU Kesehatan, UU Kelistrikan dan UU Sumber Daya Air. Dalam UU Sumber Daya Air, penyusupan kepentingan asing adalah dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asing untuk menjadi operator atau pengelola. Menurut dia, pemberian izin tersebut secara otomatis telah mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Adapun dalam UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola masing-masing daerah.

Selain Bank Dunia, IMF juga menyusupkan kepentingannya melalui beberapa UU. Misalnya, UU BUMN dan UU Penanaman Modal Asing. Dengan menerima bantuan IMF, secara otomatis Pemerintah pasti harus mengikuti ke tentuan IMF. “Misalnya seperti privatisasi BUMN dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” ucapnya lagi.

Khusus terkait keterlibatan USAID, bisa dilihat pada UU Migas (No 22 Tahun 2001), UU Pemilu (No 10 Tahun 2008), dan UU Perbankan yang kini tengah digodok Pemerintah untuk direvisi. Selama masa reformasi, USAID telah menjadi konsultan dan membantu Pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih, serta penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Di sektor keuangan, USAID juga turut membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi. “Dengan keterlibatannya dalam membantu pelaksanaan Pemilu dan pengembangan demokrasi, USAID telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung yang terkesan demokratis, namun ternyata rawan dengan politik uang,” ungkap Eva.

Kiki Syahnakri, Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) membenarkan adanya dugaan intervensi kepentingan asing dalam RUU dan UU di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. “Terdapat 72 perundang-undangan yang baru hasil reformasi merupakan pesanan asing. Ini berdasarkan kajian BIN pada 2006 lalu. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,” bebernya.

UU tersebut memberikan ruang bagi perusahaan asing untuk dapat mengelola lahan selama 95 tahun. Bahkan bisa diperpanjang hingga 35 dan 65 tahun lagi. UU lainnya, kata Kiki, adalah UU Tentara Nasional Indonesia. Selama ini UU itu justru mengerdilkan peran TNI di masyarakat. Padahal Indonesia memiliki potensi konflik dan potensi ancaman yang sangat besar. Makanya, Kiki menuntut DPR maupun Pemerintah bertanggung jawab atas lolosnya perundang-undangan tersebut (Rakyatmerdela.co.id, 12/10/10).

Dua Penyebab

Dari paparan di atas, jelas ada dua masalah yang dihadapi bangsa dan negeri ini. Pertama: kualitas para pengurus negara yang amat rendah, baik di jajaran Pemerintah maupun DPR, sehingga tidak pernah mampu memproduksi UU dan peraturan yang berkualitas. Kedua: penerapan sistem kenegaraan dan pemerintahan yang juga rusak, yakni sistem demokrasi, yang berakar pada sekularisme. Sistem inilah yang telah menyingkirkan hukum-hukum Allah SWT (syariah Islam) untuk mengatur kehidupan manusia. Sebaliknya, sistem ini memberi manusia-yang  notabene lemah dan terbatas-hak mutlak membuat hukum. Akibatnya, suatu bangsa atau negeri yang menerapkan sistem demokrasi tidak pernah tuntas dalam memproduksi UU dan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Bayangkan, di negeri ini, dengan siklus pergantian anggota DPR ataupun jajaran Pemerintahan setiap lima tahun sekali melalui proses Pemilu, banyak UU dan peraturan yang dibuat pada periode sebelumnya, diubah bahkan diganti oleh DPR/Pemerintah periode yang baru. Begitu seterusnya setiap lima tahun sekali.

Berkiblatlah ke Negara Khilafah

Karena dua sebab/masalah di atas, solusinya pun ada dua. Pertama: negara ini harus dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, amanah dan memiliki kapasitas untuk memimpin negara, tentu berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, para pemangku negara ini haruslah orang-orang yang memahami akidah dan syariah Islam (faqih fi ad-din), selain memiliki kepribadian Islam dan kemampuan untuk memimpin negara.

Kedua: Sistem kenegaraan dan pemerintahan negeri ini harus diubah dari sistem demokrasi sekular ke sistem kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.  Itulah sistem Khilafah, satu-satunya sistem kenegaraan dan pemerintahan Islam, yang memberikan hak membuat hukum hanya kepada Allah SWT. Sistem Khilafah inilah yang menjadikan Khalifah (kepala negara) hanya berwenang memberlakukan sekaligus menerapkan syariah Islam  saja.

Saat negara dipimpin oleh orang-orang yang faqih fi ad-din, berkepribadian Islam dan memiliki kemampuan untuk memimpin negara,  otomatis studi banding dalam rangka pembuatan UU ke negara-negara asing yang notebene kufur tidaklah diperlukan. Sebab, sistem per-UU-an dan peraturan mereka adalah batil. Negara (Khilafah) cukup menggali hukum dari al-Quran dan as-Sunnah melalui ijtihad yang sahih, baik yang dilakukan oleh Khalifah maupun dengan mengadopsi hasil ijtihad para mujtahid.

Studi banding hanya mungkin dilakukan dalam masalah-masalah teknikal atau berkaitan dengan teknologi. Ini pernah dilakukan Rasulullah saw. saat memimpin Daulah Islam di Madinah. Saat itu beliau pernah mengirim orang-orang khusus untuk mempelajari teknologi pembuatan pedang di negeri Yaman.   Demikian pula Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang pada masanya pernah mencontoh teknik pengarsipan keuangan Negara Khilafah (Baitul Mal)-yang  disebut dengan diwan-dari negeri Persia.

Adapun dengan sistem pemerintahan Khilafah yang hanya menerapkan syariah,  otomatis campur tangan asing dalam pembuatan UU juga bisa dihindari. Sebab, saat Khilafah hanya merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah dalam membuat UU, pihak asing akan kesulitan memaksakan ideologinya yang kufur maupun berbagai kepentingan kapitalistiknya ke dalam tubuh Khilafah. Mahabenar Allah SWT yang berfirman:

أَفَحُكمَ الجٰهِلِيَّةِ يَبغونَ ۚ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمًا لِقَومٍ يوقِنونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).
Walhasil, hendaknya negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini menjadikan Khilafah Islam pada masa lalu sebagai kiblat dalam mengelola negara ini, bukan berkiblat ke negara-negara asing. Sebab, jika pihak asing tetap dijadikan kiblat, niscaya negara ini makin sesat! Na’udzu billah min dzalik. []

KOMENTAR AL-ISLAM:

DPR Cueki Kritik Publik (Republika, 26/10/10).

Makin jelas, kedaulatan rakyat dalam demokrasi hanyalah omong-kosong.

Tentara AS Perkosa Gadis Kecil Irak

Dokumen rahasia perang Irak yang baru dirilis oleh Wikileaks mengungkapkan sejumlah besar kebrutalan tentara salibis AS terhadap warga sipil Irak dan anak anak, satu dokumen tersebut menceritakan pemerkosaan seorang gadis Irak yang dilakukan oleh tentara AS.

Menurut dokumen itu, seorang tentara AS memperkosa seorang gadis kecil Irak pada tahun 2007 namun tidak mendapat hukuman terhadap pemerkosaan tersebut.

Tentara itu hanya mendapat peringatan bahwa seorang pria Irak bermaksud untuk membunuhnya karena pemerkosaan itu.

Pria Irak tersebut akhirrnya dipenjara di Penjara Ramadi karena mengancam untuk membunuh orang asing.

Empat ratus ribu file, yang dirilis oleh situs wikileaks, mencakup periode antara tanggal 1 Januari 2004 hingga 1 Januari 2010 selama pendudukan AS di Irak.

AS menyerang Irak pada tahun 2003 dengan dalih memiliki senjata pemusnah massal, tapi senjata tersebut hingga sekarang tidak pernah ditemukan. (http://www.mediaumat.com/headline-news/1999-tentara-as-perkosa-gadis-kecil-irak.html)

%d blogger menyukai ini: