Archive for Februari, 2011


A. Pengertian Syirkah

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il mâdhi), yasyraku (fi’il mudhâri‘), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat (Kamus Al-Munawwir, hlm. 765). Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah, 3/58, dibaca syirkah lebih fasih (afshah).

Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani, 1990: 146). Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani, 1990: 146).

B. Hukum dan Rukun Syirkah

Syirkah hukumnya jâ’iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi saw. membenarkannya. Nabi saw. bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra.:

«يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَناَ ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»

Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. (HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni).

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu: (1) akad (ijab-kabul), disebut juga shighat; (2) dua pihak yang berakad (‘âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta); (3) obyek akad (mahal), disebut juga ma‘qûd ‘alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl) (Al-Jaziri, 1996: 69; Al-Khayyath, 1982: 76; 1989: 13).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu: (1) obyek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli; (2) obyek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarîk (mitra usaha) (An-Nabhani, 1990: 146).

Syirkah boleh dilakukan diantara sesama Muslim, antarsesama kafir dzimmi, atau antara Muslim dan kafir dzimmi. Imam Muslim pernah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar ra. Yang mengatakan:

عَامَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَهْلُ خَيْبَرَ -وَهُمْ يَهُوْدُ- بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapat bagian dari hasil penen buah dan tanaman (HR Muslim)

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besi beliau kepadanya (HR al-Bukhari, dari Aisyah ra.).

Karena itu, melakukan syirkah dengan orang Yahudi, Nasrani dan kafir dzimmi lainnya boleh; karena bermuamalah dengan mereka pun dibolehkan.

C. Macam-macam Syirkah

Terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu: (1) syirkah inân; (2) syirkah abdan; (3) syirkah mudhârabah; (4) syirkah wujûh; dan (5) syirkah mufâwadhah (An-Nabhani, 1990: 148). An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.  Dilain pihak menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inân, abdan, mudhârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inân, abdan, dan mudhârabah. Menurut ulama Syafiiyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inân dan mudhârabah (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, 4/795).

1. Syirkah Inân

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (‘amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148). Contoh syirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang (‘urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi‘, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah). (An-Nabhani, 1990: 151.)

2. Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal (mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis)  ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah ‘amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk).

Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas‘ud ra. pernah berkata (yang artinya),

“Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.(HR Abu Dawud dan al-Atsram).

Hal itu diketahui Rasulullah saw. dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau. (An-Nabhani, 1990: 151).

3. Syirkah Mudhârabah

Syirkah mudhârabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mâl). (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah mudhârabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh. (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/ rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhârabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhârabah (An-Nabhani, 1990: 152).

Hukum syirkah mudhârabah adalah jâ’iz (boleh) berdasarkan dalil As-Sunnah (taqrîr Nabi saw.) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/’âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudhârabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/66).

4. Syirkah Wujûh

Syirkah wujûh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/49). Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan konstribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan konstribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya. (An-Nabhani, 1990: 154).   

Bentuk kedua syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak. (An-Nabhani, 1990: 154). Misal:  A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah  ‘abdan (An-Nabhani, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdanSyirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154).

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan. (An-Nabhani, 1990: 155-156).

5. Syirkah Mufâwadhah

Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inân, ‘abdan, mudhârabah, dan wujûh) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. (An-Nabhani, 1990: 156).

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan konstribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan konstribusi modal, di samping konstribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujûh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.

D. Syirkah dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, bank syariah memiliki dua aktivitas:

Pertama, aktivitas perdagangan (a’mal tijariyah) yang diklaim sebagai pengganti aktivitas Ribawi. Ini dijalankan dengan melalui berbagai macam akadnya, seperti: mudharabah, murabahah (pembelian barang lewat lembaga) dan musyarakah (patungan) dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.

Kedua, aktivitas jasa perbankan dalam berbagai bentuknya dengan menarik imbalan jasa, misal jasa transfer uang dan pertukaran mata uang,

Menurut Siddik al-Jawi, Dosen STEI Hamfara Jogja, aktivitas yang pertama memiliki subhat pada realitasnya, karena terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi: Pertama, secara teori, syirkah mudharabah berlaku prinsip bagi hasil dan bagi rugi (profit and loss sharing) sesuai kaidah fikih, “Al-ghurmu bi al-ghunmi (Risiko kerugian diimbangi hak mendapat keuntungan).” Namun pada faktanya, tidak pernah satu kali pun ada bank syariah yang mengumumkan dirinya rugi. Ini menunjukkan suatu keanehan. Karena pada teori, harusnya bank syariah bisa saja mengalami kerugian. (Sya’rawi, 2007: 510-514). Kedua, kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Akibatnya, bank syariah mengambil pegawainya dari bank konvesional (berbasis riba) yang terindikasi masih memiliki pola pikir dan budaya kerja non syariah.

Adapun aktivitas yang kedua, merupakan aktivitas yang dibolehkan syariah, asal dijalankan sesuai syarat dan rukunnya. (Siddiq al-Jawi, 2010:43).


Iklan

Banyak kasus besar tertutupi dengan kasus Ahmadiyah. Selain itu, isu pembubaran ormas muncul kembali.

Tuntutan pembubaran Ahmadiyah bergema puluhan tahun yang lalu. Ibarat pepatah, “anjing menggonggong kafilah berlalu”, tuntutan itu tak pernah dipenuhi pemerintah. Pemerintah baru bereaksi bila sudah ada bentrokan di tengah masyarakat.

Mantan juru bicara Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menyebut, kasus Ahmadiyah sengaja dipelihara oleh pemerintah dan digunakan bila diperlukan. ”Khusus Ahmadiyah memang digantung seperti dipelihara, kalau ada kepentingan baru dikeluarkan. Jadi sengaja didesain untuk mengalihkan isu yang menyudutkan pemerintah,” kata Adhie seperti dikutip inilah.com, Senin (7/2). Ia menyebut, kasus Ahmadiyah ini bisa menutup isu kebohongan SBY yang dilemparkan para tokoh agama, gaji pejabat yang mau naik, mafia pajak Gayus Tambunan, persoalan ekonomi, ancaman demo Mesir menular ke Indonesia, krisis pangan, termasuk rekening gendut Polri yang baru saja diperintahkan dibuka oleh Komisi Informasi Publik (KIP). “Jadi menutupi isu-isu tersebut,” ungkapnya.

Kasus Ahmadiyah ini pun menjadi makanan empuk kalangan liberal. Mereka mendompleng setiap ada kasus Ahmadiyah untuk menyerang Islam dan kaum Muslimin. Dalam kasus Cikeusik misalnya, mereka memelintir persoalan Ahmadiyah ini menjadi pembubaran ormas yang mereka anggap radikal. Padahal, tidak ada ormas Islam yang terlibat dalam kasus ter-sebut. ”Target dan tujuan akhir dari kasus ini mengisyaratkan adanya perencanaan, konspirasi dan bukan murni bentrokan alami antara warga dan pengikut Ahmadiyah,” kata Harist Abu Ulya, Ketua HTI.

Kalangan liberal ini tak pernah bereaksi ketika banyak orang ditembak Densus 88 tanpa bukti. Mereka juga tak pernah minta partai politik tertentu di-bubarkan karena massanya merusak fasilitas publik akibat kalah dalam Pemilukada atau rebutan lahan. Mereka tak ambil peduli dengan pertikaian antarkampung yang memakan korban jiwa. Mereka terdiam seribu bahasa ketika ada ormas pemu-da yang anarkhis.

Para begundal asing ini memanfaatkan isu Ahmadiyah un-tuk mengangkat opini toleransi ala Barat dalam bingkai sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Seolah-olah negeri yang mayoritas Muslim ini adalah negeri anarkis dan kaum Muslim tak mau hidup berdampingan dengan non Muslim. Setiap ada masalah yang memojokkan kalangan minoritas, mereka membela dengan membabi buta tanpa mendudukkan kasusnya secara proporsional.
Dalam kasus Ahmadiyah, mereka selalu menganggap kaum Muslim telah melanggar HAM Ahmadiyah. Padahal, menurut Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, justru Ahmadiyah-lah yang melanggar HAM umat Islam. ”Penodaan agama adalah pelanggaran HAM. Nah, kafir Ahmadiyah itu telah menodai ajaran Islam, berarti kafir Ahmadiyah-lah yang telah melakukan pelanggaran HAM,” katanya kepada Media Umat.

Para pembela Ahmadiyah ini beberapa waktu sebelumnya tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Selain aktivis liberal dan LSM komprador, aliansi ini pun beranggotakan orang-orang Kristen dan Katolik. Mereka disatukan dalam satu kata, ideologi kapitalis-sekuler. Tujuan mereka sebenarnya satu merusak citra Islam dan menundukkan negeri ini secara halus dengan demokrasi dan HAM.
Tentu di balik mereka ada Amerika. Dalam kasus Cikeusik, sebelum kalangan liberal ini ngoceh di mana-mana, Dubes Amerika Scot Marchel telah men-dahului. Ia menyatakan prihatin terhadap kekerasan yang diterima Ahmadiyah dan mendukung sepenuhnya  usaha pemerintah dalam menjaga toleransi antar-agama dan melindungi hak-hak yang dimiliki semua golongan masyakarat. Bukankah ini intervensi nyata Amerika?

Prakondisi

Munculnya isu pembubaran ormas menarik untuk disimak. Sebab, sekarang pemerintah se-dang mengajukan revisi UU keormasan ke DPR. Mungkinkah adanya kasus Cikeusik dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi batu loncatan bagi pe-merintah dengan dukungan asing menggolkan UU tersebut.
Draft UU tersebut yang sempat beredar mengindikasikan pemerintah semakin mempersempit gerakan ormas, khususnya ormas Islam. Ormas akan dikotakkan sedemikian rupa sehingga tidak leluasa lagi menyampaikan dakwahnya seperti sekarang.

Selain itu, Harits Abu Ulya menilai ada upaya mempergu-nakan isu Ahmadiyah ini sebagai jalan deradikalisasi kaum Mus-limin. ‘Proyek’ ini adalah skenario besar Amerika untuk membe-rangus kekuatan Islam yang kini mulai tumbuh di seluruh dunia.

Proyek tersebut sudah bergulir. Kalangan liberal banyak ter-libat proyek ini di kalangan akar rumput. Sementara di tingkat pusat, deradikalisasi ini menjadi milik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Badan baru ini sedang berkeliling Indonesia untuk kampanye ”anti kelompok yang memperjuangkan syariah dan daulah khilafah”.

Dalam mainstream tersebut, para pendukung proyek ini menuding kalangan yang dianggap radikal menjadi inspirator di balik berbagai aksi kekerasan selama ini apakah kasus terorisme, termasuk apa yang diterima oleh kalangan Ahmadiyah. Karenanya, mereka mendesak pemerintah membubarkan ormas Islam karena dianggap meresahkan. Padahal yang sebenarnya, mereka sangat membenci ormas Islam yang lurus karena menghalangi langkah mereka merusak negeri ini. Ditambah lagi, mereka tak menginginkan Islam bangkit dan memimpin negeri ini.[] mujiyanto

Menjelang hari Valentin permintaan stok kondom di beberapa hotel di Kota Kediri meningkat. Peningkatan permintaan tersebut dikarenakan okupansi atau tingkat hunian kamar hotel meningkat.

Awal Februari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota kediri sudah mendistribusikan ratusan kondom ke outlet outlet di beberapa hotel di Kota Kediri. Heri Nurdianto, sekretaris KPAD Kota Kediri mengatakan, dari 8 hotel yang rutin menerima pasokan kondom, 4 diantaranya minta tambahan pasokan kondom cukup banyak.

“Mungkin permintaan kondom dari penghuni kamar meningkat,”kata Heri. Tetapi Heri Nurdianto menegaskan jika peningkatan pasokan kondom pada Pebruari ini bukan karena momen Valentin.

Distribusi kondom ke hotel hotel sudah rutin dilakukan dan tergantung permintaan setiap hotel.”kami secara reguler tetap memasok kondom. Jumlahnya tergantung permintaan,”lanjut Heri.

Heri Nurdianto menambahkan, penyediaan kondom di hotel tidak dimaksudkan untuk mendukung praktik prostitusi di masyarakat. Tetapi sebagai upaya pencegahan terjadinya penularan virus penyakit kelamin lewat hubungan seksual terutama virus HIV-AIDS.”kita tekan semaksimal mungkin penularan IMS lewat hubungan seksual,”pungkas Heri. (republika.co.id, 14/2/2011)

Jakarta, mediaumat.com- Terkait masalah bentrok Ahmadiyah, sejumlah Tokoh ormas Islam menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dan tidak fokus kepada akar permasalahan.

Kekerasan dalam setiap bentrok antara warga dengan Jamaah Ahmadiyah sebenarnya hanyalah akibat. Sedangkan penyebabnya adalah penistaan yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah terhadap ajaran pokok Islam. Ahmadiyah mengaku sebagai bagian dari umat Islam tetapi meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Jelas itu bertentangan dengan ajaran pokok Islam yang menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir.

Tetapi anehnya, SBY malah meminta aparat hukum untuk mencarikan UU yang dapat membubarkan ormas pelaku tindak kekerasan namun membiarkan Ahmadiyah tetap mengacak-acak ajaran pokok Islam.

“Kalau seperti itu saya jamin kekerasan ini tidak akan pernah selesai bila pemerintah tidak segera membubarkan Ahmadiyah,” ujar KH Ahmad Nazri Adlani, Ketua Umum PP Al Ittihadiyah saat konferensi pers Tokoh-Tokoh Ormas Islam terkait Bentrok Ahmadiyah dan Pembubaran Ormas, Jum’at (11/2) sore di Kantor DPP HTI, Jakarta.

“SBY ingin menampakan diri sebagai orang yang tegas, malah dengan sikapnya itu makin menunjukkan ketidaktegasannya,” tuding Jubir Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto.

Menurut Ismail, ormas mana yang terkategori ormas yang mengusung tindak kekerasan itu tidak jelas, kalaupun ada, itu sebenarnya hanyalah reaksi atau akibat dari sebab. Sebabnya adalah ketidaktegasan SBY terhadap Ahmadiyah.

Terkait dengan kekerasan, kalau mau ditindak, semestinya oknum pelaku kekerasannya saja, bukan ormasnya. Kalau ada anggota ormas melakukan tindak kekerasan, ormasnya dibubarkan. Maka kalau mau fair bukan hanya ormas yang dibubarkan tetapi parpol juga dibubarkan karena seringkali anggota parpol melakukan tindak kekerasan bila merasa dicurangi dalam perhitungan suaranya.

Dalam forum itu nampak pula perwakilan dari ormas Islam lainnya. Di antaranya adalah Ketua Umum Syarikat Islam KH Djauhari Syamsuddin; Ketua Daarut Tauhid Jakarta KH Sofar Mawardi; Ketua Kahmi Fahrur Radzi; Jubir Jamaah Anshoru Tauhid Son Hadi; Ketua Umum Al Wasliyah KH Muslim Nasution; dan Biro Humas Hidayatullah Rusman.

Semua tokoh menyayangkan adanya tindak kekerasan apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Tetapi jauh lebih disayangkan lagi sikap SBY yang tidak tegas terhadap Ahmadiyah yang jelas-jelas merupakan aliran sesat dan menyesatkan.

Untuk menyelesaikan masalah itu semuanya sepakat, pemerintah dalam hal ini SBY harus bertindak tegas dengan segera membubarkan Ahmadiyah.

Semua tokoh menyatakan ormasnya siap membina mantan anggota Ahmadiyah yang ingin bertobat dan kembali ke ajaran pokok Islam. Bagi yang tidak mau, maka pemerintah atau anggota Ahmadiyah harus segera menyatakan bahwa Ahmadiyah terlepas dari ajaran Islam dan menjadi agama tersendiri dan tidak boleh lagi menggunakan simbol-simbol Islam.(mediaumat.com)

بسم الله الرحمن الرحيم

Jawab Soal

Pemanfaatan Darah Dan Virus

Pertanyaan:

a.       Orang-orang mendonorkan darah secara gratis ke bank darah karena sebab-sebab yang telah diketahui. Bank menguji darah tersebut. Jika darah itu sehat maka digunakan pada orang lain yang sakit. Sebaliknya jika darah tersebut tercemar dan mengandung virus, misalnya virus Hephatitis atau Aids, maka sejumlah darah yang sakit tersebut dihancurkan. Sekarang kami memerlukan darah yang tercemar itu untuk dilakukan percobaan di laboratorium kami. Lalu apakah boleh kami mengambil darah tersebut secara gratis dari bank darah dan melakukan percobaan terhadapnya kemudian darah yang tersisa kami hancurkan dalam bentuk yang tidak membahayakan seorang pun maupun lingkungan?

b.      Pada beberapa kondisi kami melakukan pemurnian virus yang ada di dalam darah melalui tindakan ilmiah yang rumit dan mahal biayanya, sehingga kami memperoleh virus murni. Sebagian kami gunakan di laboratorium kami untuk mengembangkan penelitian ilmiah dalam membuat detektor. Dan sisanya kami jual ke laboratorium lain. Dan pada kondisi di mana kami tidak bisa memperoleh virus murni, maka kami membeli virus murni dari laboratorium lain. Lalu bolehkah memperjual belikan virus tersebut untuk tujuan ini?

Jawab:

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut kami jelaskan hal-hal berikut:

1. Darah merupakan najis dan dia haram

Dalil kenajisan darah manusia adalah hadits al-Bukhari dan Muslim dari Asma’ ra., ia berkata:

«جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيْهِ»

Seorang wanita datang kepada Nabi saw dan berkata: “salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haidh, apa yang harus ia perbuat?” Nabi saw bersabda: “ia kupas dan lepaskan darah itu lalu ia kerok dengan ujung jari dan kuku sambil dibilas air kemudian ia cuci kemudian ia shalat dengannya

Bahwa wanita itu diperintahkan untuk mencucinya sebelum ia shalat dengannya adalah dalil kenajisan darah.

Adapun dalil keharamannya, memakan dan meminumnya … adalah firman Allah SWT:

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ…»

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, … (QS al-Maidah [5]: 3)

Dan firman Allah SWT:

«قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor– atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-An’am [6]: 145)

2. Pemanfaatan najis dan sesuatu yang haram adalah haram. Diantara dalilnya adalah:

–          Imam al-Bukhari mengeluarkan hadits dari Jabir bin Abdullah ra., bahwa ia mendengar Rasulullah saw pada hari Fath Mekah pada saat di Mekah Beliau bersabda :

«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Lalu dikatakan: ya Rasulullah bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai, itu bisa untuk memvernish kapal, melumasi kulit dan dipakai orang untuk penerangan”. Maka Rasul saw bersabda: “tidak, lemak bangkai itu haram” kemudian pada saat demikian Rasulullah saw bersabda: “celakalah Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak hewan lalu mereka jadikan samin kemudian mereka jual dan mereka makan harganya

–          Di dalam Tahdzîb al-Atsar karya ath-Thabari dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

«لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بِشَيْءٍ»

Jangan kalian memanfaatkan dari bangkai denagn sesuatu pun

–          Dikecualikan kulit bangkai sebagaimana yang ada di hadits Abu Dawud dari Ibn Abbas. Musaddad dan Wahab berkata dari Maimunah, ia berkata: “untuk mawla perempuan kami dihadiahkan sekor domba dari domba shadaqah lalu domba itu mati. Lalu Nabi saw melaluinya dan Beliau bersabda:

«أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

“tidakkah kalian samak kulitnya lalu kalian manfaatkan?” Mereka berkata: “ya Rasulullah ini bangkai”. Rasulullah saw bersabda: “melainkan yang diharamkan adalah memakannya”.

–          Imam al-Bukhari mengeluarkan hadits dari Jabir bin Abdullah ra., bahwa ia mendengar Rasulullah saw pada hari Fath Mekah pada saat Beliau di Mekah, Beliau bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ»

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr

–          Imam al-Bukhari juga mengeluarkan dari Anas ra.: “aku orang yang menuangkan minuman sekelompok orang di rumah Abu Thalhah, pada waktu itu (kebiasaan minum) khamr mereka sangat jelas. Lalu Rasulullah saw memerintahkan penyeru untuk menyerukan

«أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ»

Ketahuilah, sesungguhnya khamr telah diharamkan

Anas berkata: “maka Abu Thalhah berkata kepadaku: “keluarlah dan tumpahkan khamr itu”. Anas berkata: “maka aku keluar dan aku tumpahkan sehingga khamr mengaliri parit-parit Madinah”

–          Abu Dawud mengeluarkan hadits dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ»

Sesungguhnya Allah mengharamkan khamr dan harganya, mengharamkan bangkai dan harganya dan mengharamkan babi dan harganya

3.       Dari keharaman itu dikecualikan berobat. Berobat dengan sesuatu yang haram dan najis adalah tidak haram:

–          Adapun berobat dengan sesuatu yang haram adalah tidak haram maka itu berdasarkan hadits dari Anas:

«رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»

Rasulullah saw memberi keringanan atau diberikan keringanan (diberi rukhshah) kepada Zubair bin al-‘Awam dan Abdurrahman bin ‘Awf untuk memakai sutera karena penyakit kulit keduanya

Memakai sutera bagi laki-laki adalah haram. Akan tetapi hal itu diperbolehkan dalam hal berobat. Demikian pula hadits an-Nasai, Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan lafazh an-Nasai: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Thurafah dari kakeknya ‘Arfajah bin As’ad bahwa ia pada hari al-Kulab semasa masih jahiliyah, hidungnya terluka (koyak) lalu ia menggunakan hidung dari perak sehingga menimbulkan bau tidak sedap.

«فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ»

Maka Nabi saw menyuruhnya memakai hidung dari emas

Emas bagi laki-laki adalah haram. Akan tetapi itu diperbolehkan dalam hal berobat.

–          Sedangkan berobat dengan najis adalah bukan haram, maka itu berdasarkan hadits riwayat imam al-Bukhari dari Anas ra.:

«أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا…»

Ada orang-orang yang ijtawaw di Madinah lalu Nabi saw menyuruh mereka untuk menyusul penggembala Beliau yaitu (penggembala) unta sehingga mereka bisa meminum susunya dan air kencing unta itu, maka mereka menyusul penggembala itu dan mereka meminum susu dan air kencing unta itu…

Ijtawaw artinya makanannya tidak cocok dengan mereka sehingga mereka sakit. Rasul saw memperbolehkan “air kencing” untuk mereka dalam hal berobat padahal “air kencing” itu adalah najis. Imam al-Bukhari mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah ra., ia berkata:

«قَامَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»

Seorang arab baduwi kencing di Masjid lalu orang-orang akan menindaknya. Maka Nabi saw bersabda: “biarkan dia dan siram bekas kencingnya dengan satu timba penuh air, melainkan kalian diutus sebagai orang-orang yang memberi kemudahan dan kalian tidak diutus sebagai orang-orang yang menimbulkan kesulitan

4. Hukum asal sesuatu adalah mubah selama tidak datang dalil yang mengharamkannya. Dantara dalilnya adalah:

Firman Allah SWT:

أَلَمْ تَرَوا أنَّ اللهَ سخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمواتِ ومَا في الأرْضِ

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi (QS Luqman [31]: 20)

«أَلَمْ ترَ أَنَّ اللهَ سخَّرَ لكُمْ مَا في الأرض»

Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi (QS al-Hajj [22]: 65)

«وسخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه»

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (QS al-Jatsiyah [45]: 13)

Dari nas-nas ini jelas bahwa asy-Syâri’ memperbolehkan segala sesuatu, seluruhnya, dengan makna menghalalkannya. Kebolehan sesuatu maknanya adalah halal, yakni lawan dari haram. Dengan demikian pengharaman sebagian dari sesuatu itu memerlukan nas yang mengecualikannya dari apa yang pada asalnya diperbolehkan. Begitulah jadi hukum asal sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dan itu berbeda dengan perbuatan. Karena hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara’ baik taklifi maupun wadh’i “fardhu, mandub … sebab, syarat…” seperti yang telah diketahui di pembahasan ushul fiqh.

♦  Jawaban atas dua pertanyaan di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, jika pengujian darah yang terkontaminasi adalah pengujian pengobatan untuk mengetahui penyakit dan obatnya yang sesuai dan semacam itu maka boleh. Jika pengujian darah terkontaminasi itu tidak ada hubungannya dengan pembuatan obat untuk mengobati penyakit dan semacamnya maka tidak boleh.

Hal itu karena darah adalah najis dan haram. Pemanfaatan najis dan sesuatu yang haram adalah haram, kecuali untuk pengobatan.

Kedua, jika pemisahan virus dari darah adalah untuk melakukan percobaan dan penelitian pengobatan maka boleh. Artinya jika penempatan darah terkontaminasi pada perlakuan percobaan untuk memisahkan virus dari darah adalah dalam rangka melakukan percobaan terhadap virus untuk kepentingan pengobatan untuk mengetahui obat yang sesuai, maka boleh.

Sedangkan jika pemisahan virus dari darah untuk melakukan percobaan yang bukan bersifat pengobatan maka tidak boleh. Sebab darah terkontaminasi tersebut adalah najis dan haram. Dan pemanfaatannya adalah tidak boleh.

Ketiga, virus adalah suci karena virus itu adalah benda dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi virus itu suci sesuai dengan kaedah syara’ yang telah disebutkan. Atas dasar itu maka jika ada virus saja artinya tidak terkontaminasi dengan darah, maka boleh memperjualbelikannya dan melakukan penelitian ilmiah terhadapnya. Tentu saja penelitian ilmiah itu wajib untuk manfaat manusia dan bukannya untuk menimpakan dharar kepada manusia. Sebab Rasul saw bersabda:

«لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain

22 Shafar 1432 H/26 Januari 2011

%d blogger menyukai ini: