Banyak kasus besar tertutupi dengan kasus Ahmadiyah. Selain itu, isu pembubaran ormas muncul kembali.

Tuntutan pembubaran Ahmadiyah bergema puluhan tahun yang lalu. Ibarat pepatah, “anjing menggonggong kafilah berlalu”, tuntutan itu tak pernah dipenuhi pemerintah. Pemerintah baru bereaksi bila sudah ada bentrokan di tengah masyarakat.

Mantan juru bicara Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menyebut, kasus Ahmadiyah sengaja dipelihara oleh pemerintah dan digunakan bila diperlukan. ”Khusus Ahmadiyah memang digantung seperti dipelihara, kalau ada kepentingan baru dikeluarkan. Jadi sengaja didesain untuk mengalihkan isu yang menyudutkan pemerintah,” kata Adhie seperti dikutip inilah.com, Senin (7/2). Ia menyebut, kasus Ahmadiyah ini bisa menutup isu kebohongan SBY yang dilemparkan para tokoh agama, gaji pejabat yang mau naik, mafia pajak Gayus Tambunan, persoalan ekonomi, ancaman demo Mesir menular ke Indonesia, krisis pangan, termasuk rekening gendut Polri yang baru saja diperintahkan dibuka oleh Komisi Informasi Publik (KIP). “Jadi menutupi isu-isu tersebut,” ungkapnya.

Kasus Ahmadiyah ini pun menjadi makanan empuk kalangan liberal. Mereka mendompleng setiap ada kasus Ahmadiyah untuk menyerang Islam dan kaum Muslimin. Dalam kasus Cikeusik misalnya, mereka memelintir persoalan Ahmadiyah ini menjadi pembubaran ormas yang mereka anggap radikal. Padahal, tidak ada ormas Islam yang terlibat dalam kasus ter-sebut. ”Target dan tujuan akhir dari kasus ini mengisyaratkan adanya perencanaan, konspirasi dan bukan murni bentrokan alami antara warga dan pengikut Ahmadiyah,” kata Harist Abu Ulya, Ketua HTI.

Kalangan liberal ini tak pernah bereaksi ketika banyak orang ditembak Densus 88 tanpa bukti. Mereka juga tak pernah minta partai politik tertentu di-bubarkan karena massanya merusak fasilitas publik akibat kalah dalam Pemilukada atau rebutan lahan. Mereka tak ambil peduli dengan pertikaian antarkampung yang memakan korban jiwa. Mereka terdiam seribu bahasa ketika ada ormas pemu-da yang anarkhis.

Para begundal asing ini memanfaatkan isu Ahmadiyah un-tuk mengangkat opini toleransi ala Barat dalam bingkai sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Seolah-olah negeri yang mayoritas Muslim ini adalah negeri anarkis dan kaum Muslim tak mau hidup berdampingan dengan non Muslim. Setiap ada masalah yang memojokkan kalangan minoritas, mereka membela dengan membabi buta tanpa mendudukkan kasusnya secara proporsional.
Dalam kasus Ahmadiyah, mereka selalu menganggap kaum Muslim telah melanggar HAM Ahmadiyah. Padahal, menurut Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, justru Ahmadiyah-lah yang melanggar HAM umat Islam. ”Penodaan agama adalah pelanggaran HAM. Nah, kafir Ahmadiyah itu telah menodai ajaran Islam, berarti kafir Ahmadiyah-lah yang telah melakukan pelanggaran HAM,” katanya kepada Media Umat.

Para pembela Ahmadiyah ini beberapa waktu sebelumnya tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Selain aktivis liberal dan LSM komprador, aliansi ini pun beranggotakan orang-orang Kristen dan Katolik. Mereka disatukan dalam satu kata, ideologi kapitalis-sekuler. Tujuan mereka sebenarnya satu merusak citra Islam dan menundukkan negeri ini secara halus dengan demokrasi dan HAM.
Tentu di balik mereka ada Amerika. Dalam kasus Cikeusik, sebelum kalangan liberal ini ngoceh di mana-mana, Dubes Amerika Scot Marchel telah men-dahului. Ia menyatakan prihatin terhadap kekerasan yang diterima Ahmadiyah dan mendukung sepenuhnya  usaha pemerintah dalam menjaga toleransi antar-agama dan melindungi hak-hak yang dimiliki semua golongan masyakarat. Bukankah ini intervensi nyata Amerika?

Prakondisi

Munculnya isu pembubaran ormas menarik untuk disimak. Sebab, sekarang pemerintah se-dang mengajukan revisi UU keormasan ke DPR. Mungkinkah adanya kasus Cikeusik dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi batu loncatan bagi pe-merintah dengan dukungan asing menggolkan UU tersebut.
Draft UU tersebut yang sempat beredar mengindikasikan pemerintah semakin mempersempit gerakan ormas, khususnya ormas Islam. Ormas akan dikotakkan sedemikian rupa sehingga tidak leluasa lagi menyampaikan dakwahnya seperti sekarang.

Selain itu, Harits Abu Ulya menilai ada upaya mempergu-nakan isu Ahmadiyah ini sebagai jalan deradikalisasi kaum Mus-limin. ‘Proyek’ ini adalah skenario besar Amerika untuk membe-rangus kekuatan Islam yang kini mulai tumbuh di seluruh dunia.

Proyek tersebut sudah bergulir. Kalangan liberal banyak ter-libat proyek ini di kalangan akar rumput. Sementara di tingkat pusat, deradikalisasi ini menjadi milik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Badan baru ini sedang berkeliling Indonesia untuk kampanye ”anti kelompok yang memperjuangkan syariah dan daulah khilafah”.

Dalam mainstream tersebut, para pendukung proyek ini menuding kalangan yang dianggap radikal menjadi inspirator di balik berbagai aksi kekerasan selama ini apakah kasus terorisme, termasuk apa yang diterima oleh kalangan Ahmadiyah. Karenanya, mereka mendesak pemerintah membubarkan ormas Islam karena dianggap meresahkan. Padahal yang sebenarnya, mereka sangat membenci ormas Islam yang lurus karena menghalangi langkah mereka merusak negeri ini. Ditambah lagi, mereka tak menginginkan Islam bangkit dan memimpin negeri ini.[] mujiyanto