Archive for Maret, 2011


“Mengkaitkan bom buku dengan upaya penegakkan khilafah merupakan cara konyol untuk mendeskriditkan gerakan khilafah,” ujar Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Sabtu (19/3) malam di Jakarta.

Cara konyol itu dilakukan lantaran tidak satu jalan pun yang dapat digunakan mereka untuk melawan atau membuktikan baik secara intelektual , rasional, emosional, maupun secara legal yang dapat mematahkan arus dukungan terhadap penegakkan khilafah.

“Secara legal, berdakwah untuk menyadarkan kaum Muslim agar kembali menegakkan khilafah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi atau UU yang ada,” ujarnya.

Secara emosional, justru khilafah dekat dengan emosi umat Islam yang saat ini merasa tertindas, merasa lemah , tidak mampu menghadapi berbagai tantangan yang menghadang datang dari musuh musuh Islam, kecuali bersatu dalam satu komando seorang khalifah.

Secara rasional. ”Apalagi yang bisa ditempuh umat Islam untuk menghadapi begitu banyak problem kecuali kembali kepada syariah dan khilafah?” tanyanya retorik.

Secara intelektual ini adalah gagasan yang mempunyai basis teori yang sangat kokoh baik secara teologi, maupun secara historis. “Ditambah lagi bahwa pengusungnya, HTI, itu tidak pernah menggunakan jalan kekerasan di dalam menyampaikan penyadaran ini,” ungkapnya.

“Sekali lagi, mereka sangat kesulitan untuk membendung berkembangnya gagasan yang semakin hari semakin diterima oleh masyarakat,” tegasnya

Hal itu setidaknya dibuktikan dari berbagai survei. “Baik dilakukan oleh lembaga riset nasional, baik yang netral maupun yang jelas-jelas berkiblat pada paham sekuler, seperti Setara Institute beberapa bulan lalu,” paparnya.

Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Ansyaad Mbai dalam diskusi “Setelah Bom Buku, Terbitlah Isu” yang diadakan Radio Trijaya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Maret 2011 menyatakan bahwa target dari bom buku ini adalah para penghalang khilafah. Namun para pengamat menilai bom berdaya ledak rendah ini merupakan bentuk pengalihan isu yang dilakukan pemerintah karena tersudut dengan berbagai pemberitaan yang mengungkap skandal pemerintah, seperti kasus Wikileaks, Century, dan Gayus. [] joko prasetyo/mediaumat.com

Iklan

Di tengah  kaum Muslim berlangsung berbagai insiden mengejutkan dan tiba-tiba, yang terjadinya tidak terbayangkan sebelumnya oleh kebanyakan orang. Menyaksikan berbagai insiden ini, ada sebagian  yang bertanya, di mana Hizbut Tahrir terkait apa yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslim ini? Bagaimana sikapnya terkait berbagai insiden ini? Mengapa media massa sama sekali tidak mempublikasikan informasi yang menunjukkan sikap dan aktivitas Hizbut Tahrir? Mengapa gerakan-gerakan yang lain tampil dalam berbagai insiden yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslim, sementara Hizbut Tahrir tidak tampil sebagaimana gerakan-gerakan yang lain ini? Mengapa Hizbut Tahrir tidak memimpin masyarakat dengan idenya (ide Khilafah), sebagaimana gerakan-gerakan yang lain memimpin masyarakat dengan slogan-slogan kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada dua hal yang harus diketahui dahulu: Pertama, realitas gerakan-gerakan Islam yang beraktivitas di tengah-tengah kaum Muslim, dan pandangan Barat terhadap gerakan-gerakan tersebut. Kedua, realitas Hizbut Tahrir dan pandangan Barat serta para penguasa yang menjadi anteknya terhadap Hizbut Tahrir.

Gerakan-gerakan Islam yang bermain di dalam dan di luar negeri-negeri kaum Muslim, tidak keluar dari salah satu empat jenis ini: Pertama, gerakan-gerakan Islam yang menyerukan demokrasi dan kebebasan, serta ikut berpartisipasi politik dalam sistem pemerintahan yang ada, dan mengambil pemikiran Islam secara umum (terbuka) sebagai landasannya, seperti gerakan (Ikhwanul Muslimin) di Mesir, Yordania dan negara-negara lain.

Kedua, gerakan-gerakan Islam yang menyerukan demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia, serta berusaha untuk membangun hubungan baik dengan Barat. Gerakan-gerakan Islam seperti ini tidak menemukan sesuatu yang salah dalam bekerjasama dengan lembaga, badan atau aliansi politik, dan mengambil pemikiran Islam sebagai landasannya, serta berusaha untuk mengambil alih kendali pemerintahan, seperti Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)-setelah sebelumnya bernama Partai Refah (Kesejahteraan) yang dibubarkan pada 1998-di Turki.

Ketiga, gerakan-gerakan Islam jihadis yang menjadi pemikiran Islam sebagai landasannya. Di antara gerakan-gerakan ini ada yang menyerukan ide kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia; dan ada juga yang menolak ide-ide tersebut, serta mengambil ideologi pemisahan penuh dengan pemikiran Barat. Gerakan jihadis ini terbagi dalam dua kategori: (1) Gerakan jihadis yang bertujuan membebaskan negeri-negeri kaum Muslim dari kekuatan dan serangan kaum kafir penjajah, seperti gerakan jihadis yang ada di Irak, Afghanistan, Pakistan dan Palestina; (2) Gerakan jihadis yang menjadikan jihad sebagai cara meraih kekuasaan, yaitu dengan cara menghancurkan penghalang-penghalang fisik yang menghambat berdirinya pemerintahan Islam, seperti gerakan Jihad Islam di Mesir.

Keempat, partai-partai politik yang menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dalam melakukan seluruh aktivitas politik (yakni dalam mengurusi urusan-urusan kaum Muslim), dan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan atas dasar Islam. Kelompok ini sama sekali tidak percaya dengan pemikiran (yang bersumber dari ideologi) Barat, dan tidak menerima apapun bentuk partisipasi atau kerjasama dengan kekuatan-kekuatan di luar Islam, atau kekuatan Islam yang menjadikan Barat sebagai sekutunya. Dan kelompok seperti ini hanya ada satu di seluruh dunia, yaitu Hizbut Tahrir.

Saya tidak ingin membahas secara detail tentang realitas gerakan-gerakan ini dan aktivitasnya. Dalam hal ini, sudah ada berbagai hasil penelitian dan buku yang membahas masalah ini, baik itu menyangkut definisi gerakan, atau mereka yang menulisnya. Namun di sini kami ingin fokus pada point tertentu, yaitu sikap media terhadap gerakan-gerakan ini, khususnya Hizbut Tahrir.

Dan sebagai pengantar saya katakan bahwa media terhadap gerakan-gerakan ini memiliki dua sikap: Pertama, memuji dan terus-terus menyorotinya. Kedua, melakukan perang pemikiran dan membuat berbagai tuduhan melalui media, sementara pada saat yang sama melakukan pemboikotan media dan tidak menyorotinya.

Sementara fakta yang sesungguhnya bahwa sikap media-baik internasional maupun regional-terhadap Hizbut Tahrir adalah mencela dan membuat berbagai tuduhan, sementara pada saat yang sama tidak menyorotinya, bahkan lebih dari itu media justru melakukan pemutarbalikan fakta dan pendistorsian terkait Hizbut Tahrir.

Alasan dari semua ini adalah realitas media dan tujuannya di dalam dan di luar negeri-negeri Islam, serta realitas Hizbut Tahrir dan tujuannya. Di mana ide-ide Hizbut Tahrir berbenturan langsung dengan rezim-rezim yang ada di negeri-negeri kaum Muslim, serta berbenturan langsung dengan Barat dan ide-ide kapitalis demokratisnya!

Hizbut Tahrir, seperti yang kita tahu, senantiasa menelanjangi kebobrokan rezim-rezim yang ada di dunia Islam ini tanpa kecuali, serta menuduhnya sebagai antek dan boneka Barat dan entitas Yahudi; Hizbut Tahrir menyerukan dan berusaha untuk menggulingkannya, kemudian mendirikan negara Islam di atas puing-puing reruntuhannya. Hizbut Tahrir juga menelanjangi kebusukan pemikiran Barat, termasuk kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia, serta menelanjangi negara-negara yang tegak di atas pemikiran sampah ini, seperti Amerika, Prancis, Inggris, Jerman dan lainnya.

Jika kita tahu bahwa media-media, baik yang lahir di Barat maupun di negeri-negeri kaum Muslim memiliki tujuan yang sama, yaitu memoles citra pemikiran kapitalis, memperkokoh pilar-pilar negara-negara boneka Barat yang ada di dunia Islam ini, serta menyerukan agar ikut berpartisipasi bersama rezim-rezim boneka yang ada di negeri-negeri kaum Muslim, maka di sinilah kami membuat gambaran tentang kebijakan media ini dan sikapnya terhadap partai idelogis yang berlawanan arus dengan pemikiran Barat, dan berusaha menggulingkan para anteknya di negeri-negeri kaum Muslim, serta berusaha mendirikan pemerintahan Islam, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Barat atau pemikirannya.

Oleh karena itu, saya melihat melalui pengamatan saya terhadap media dan cara media memperlakukan Hizbut Tahrir sepanjang terjadinya berbagai insiden baru-baru ini, bahwa media-media ini, baik cetak, radio maupun televisi, semuanya melakukan pemboikotan penuh terhadap Hizbut Tahrir dan semua aktivitasnya di dunia Islam. Sebaliknya, media justru melancarkan perang pemikiran yang tak kenal lelah terhadap Hizbut Tahrir melalui orang-orang yang menyebut dirinya sendiri sebagai ulama, atau melalui para politisi dan penulis yang sudah teracuni oleh budaya Barat, serta mereka yang ingin mengambil keuntungan materi dari Barat.

Hizbut Tahrir mengadakan long march (masîrah) hampir setiap minggu di dunia Islam, namun tidak ada satupun media yang berani menyoroti aktivitas-aktivitas ini. Hizbut Tahrir mendistribusikan jutaan nasyrah (selebaran atau bulletin) di negeri-negeri kaum Muslim, dan tidak satu pun media yang memberitakannya. Hizbut Tahrir melakukan kontak hampir setiap hari dengan para pembuat keputusan dan orang-orang berpengaruh, namun tidak ada media yang memberitakan hal ini. Para aktivis Hizbut Tahrir ditangkapi oleh pihak penguasa negara-negara di dunia Islam, puluhan atau mungkin ratusan setiap minggunya, namun tidak ada satu pun media yang memberitakannya, kecuali sangat sedikit sekali.

Hizbut Tahrir telah mengadakan konferensi di tingkat internasional, di Indonesia, Sudan dan Lebanon, namun hanya beberapa media yang melaporkannya, dan itu pun sebagai berita yang berlalu begitu saja, tidak ada perhatian, apalagi fokus pada hal itu. Sementara di sisi lain, media-media ini begitu peduli terhadap konferensi pers untuk kaum homoseksual, berita dari kebun binatang, berita tentang selebritis atau berita-berita yang tidak berguna lainnya, bahkan topik mengenal sejarah Hizbut Tahrir tidak ada dipublikasikan oleh media, padahal  beberapa TV channel mempublikasikan secara berseri tentang beberapa kelompok Islam, aktivitasnya, sejarahnya dan lainnya. Bahkan lebih buruknya lagi, bahwa ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir di beberapa daerah, namun oleh media diberitakan dengan nama kelompok lain, artinya media-media ini akan rela melakukan kebohongan publik jika hal itu terkait dengan Hizbut Tahrir dan aktivitasnya.

Dari sini baru saya akan menjawab pertanyaan, yaitu di mana Hizbut Tahrir terkait insiden Tunisia, Mesir dan lain-lainnya?!

Yang benar, jawaban untuk itu tidak pernah ditemukan di media dari segala jenisnya. Bahkan media secara terbuka tidak henti-hentinya memerangi Hizbut Tahrir. Namun kami katakan kepada masyarakat, dan kami sampaikan sebagai berikut:

  1. Hizbut Tahrir telah mendistribusikan jutaan nasyrah (selebaran atau bulletin) di tengah-tengah berlangsungnya insiden ini. Bahkan nasyrah-nasyrah ini telah sampai ke pusat insiden demonstrasi Tunisia, Yaman, Yordania, Mesir dan lainnya. Lebih dari itu Hizbut Tahrir terus-menerus melakukan kontak dengan masyarakat yang dilakukan secara individual dan kolektif.
  2. Hizbut Tahrir telah menyampaikan pendapatnya dan nasyrah-nasyrahnya kepada semua media yang terkemuka, namun tidak satu pun yang mempublikasikannya.
  3. Hizbut Tahrir telah melakukan kontak dengan ribuan orang di Mesir dan Tunisia melalui jaringan internet dan sarana lainnya yang memungkinkan untuk bisa diaksesnya.
  4. Hizbut Tahrir dan para aktivisnya di Tunisia telah melakukan banyak sekali aksi long march (masîrah), namun tidak ada satu pun media yang mempublikasikannya. Bahkan Hizbut Tahrir telah bekerjasama dengan masyarakat dalam pembentukan komite rakyat untuk melindungi masyarakat dan kekayaannya.
  5. Hizbut Tahrir juga telah mengadakan ratusan seminar, ceramah dan khotbah Jum’at di pusat insiden tersebut, namun sekali lagi tidak ada media yang mempublikasikannya, sekali pun hanya dalam berita berjalan.
  6. Hizbut Tahrir telah mengadakan sejumlah long march (masîrah) dan aksi massa di luar tempat-tempat insiden, di Inggris, Indonesia, Lebanon, Palestina, dan di tempat-tempat lainnya. Ini semua dilakukan untuk menunjukkan sikap Hizbut Tahrir terhadap insiden-insiden tersebut.
  7. Hizbut Tahrir telah berjuang dan berusaha keras untuk memperbaiki langkah-langkah dalam melakukan berbagai protes dan long march (masîrah) atau unjuk rasa dengan mengarahkan masyarakat agar menyempurnakan perjalanan akhir upaya pembebasan dari ketidakadilan ini, dan memberikan cara yang benar untuk mencapainya.

Ini adalah sebagian dari aktivitas nyata yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir di beberapa negeri kaum Muslim. Adapun persepsi dari beberapa orang bahwa Hizbut Tahrir tidak memiliki kemampuan untuk melakukan long march (masîrah) atau demontrasi seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir, maka yang benar, bahwa analog ini adalah salah, dan tidak menunjukkan pada kesadaran yang benar. Sebab aksi long march (masîrah) atau demonstrasi yang berlangsung di Mesir dan Tunisia adalah gerakan massa, dan tidak spesifik dengan arahan tertentu. Aksi itu merupakan gerakan penentangan terhadap ketidakadilan dan pembebasan dari penindasan. Sedangkan para aktivis Hizbut Tahrir adalah seperti orang-orang yang lain dalam hal penolakan terhadap ketidakadilan. Bahkan masyarakat melakukan itu karena terpengaruh apa yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir sebelumnya, di mana Hizbut Tahrir menyebut rezim-rezim ini sebagai antek yang senantiasa berkonspirasi, serta begirtu tergantung dengan Barat, dan sebagainya.

Bahkan ada sebagian yang berusaha menjadi kutu loncat untuk memimpin gerakan spontan ini dengan dukungan dan arahan dari media; dan ada pula yang ingin mengarahkan dengan cara lain, namun saya tidak ingin menjelaskan secara detail di sini.

Akan tetapi saya katakan bahwa long march (masîrah) atau demontrasi ini saja, tanpa dukungan dari para pemilik kekuatan dan pengaruh, tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan, sekalipun berhasil mengubah wajah presiden dan rezim. Dan mungkin yang akan menuai buah dari aktivitas massa ini adalah justru orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan insiden-insiden tersebut, seperti dalam revolusi pembebasan yang terjadi di awal abad yang lalu!

Hizbut Tahrir mampu melakukan long march (masîrah) atau demontrasi dengan ratusan ribu massa di beberapa negeri kaum Muslim. Namun ini bukan metode yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir. Sebab cara-cara seperti ini target dan tujuannya sangat terbuka, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, sekalipun massa yang melakukan sangat ikhlas dan spontanitas.

Namun Hizbut Tahrir dalam melakukan aksi long march (masîrah) atau demontrasi selalui dikaitkan dengan tujuannya, tidak boleh tunduk atau diarahkan oleh orang tertentu, seperti di Indonesia ketika melakukan aksi long march (masîrah) sejuta massa di  Jakarta yang menyerukan pembentukan pemerintahan Islam; aksi long march (masîrah) yang diadakan di Sudan yang menyerukan untuk memerangi ide pemisahan Selatan; aksi long march (masîrah) yang dilakukan di Palestina untuk melawan likuidasi masalah Palestina; juga aksi long march (masîrah) yang dilakukan di Lebanon; aksi long march (masîrah) yang dilakukan di beberapa kota di Pakistan; dan aksi long march (masîrah) yang dilakukan di Bangladesh untuk melawan kebijakan Amerika Serikat, dan kerjasama para penguasa dengan Amerika dalam memerangi kaum Muslim.

Sebelum saya mengakhiri tulisan ini, saya katakan bahwa tujuan Hizbut Tahrir melakukan aksi long march (masîrah) atau aksi-aksi yang lainnya, bukan untuk meraih kekuasaan, karena cara ini tidak akan bisa meraih kekuasaan, sekalipun berhasil mengubah presiden melalui kekuatan pihak lain. Namun tujuan Hizbut Tahrir melakukan aksi long march (masîrah) ini adalah untuk menyampaikan pemikiran atau memerangi pemikiran; atau mensosialisasikan dakwah dan Hizbut Tahrir di wilayah tertentu. Adapun metode Hizbut Tahrir sudah jelas dan semua orang tahu, yaitu thalabun nushrah (mencari dukungan) dengan cara yang terprogram dan cermat melalui pusat-pusat kekuasaan, setelah mereka yakin sepenuhnya dengan pemikiran dan tujuan Hizbut Tahrir. Dan terkait metode ini, dalam Hizbut Tahrir sudah ada orang-orang yang ditugasi, mereka masuk dalam “jihâz thalabun nushrah” di mana orang-orangnya tidak dikenalkan pada masyarakat, serta sangat rahasia dalam melakukan aktivitasnya.

Terakhir saya katakan bahwa ide Hizbut Tahrir untuk mendirikan negara Islam di dunia Islam telah menjadi sesuatu yang diyakini oleh sebagian besar kaum Muslim, dan telah menjadi tujuan bagi kaum Muslim. Sungguh ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah. Dan Hizbut Tahrir adalah yang pertama dalam bidang ini. Hanya saja masyarakat belum memiliki kesadaran secara rinci terkait hal ini, serta cara untuk meraihnya, sementara yang ada masih berupa kesadaran umum. Dan saya yakin bahwa hal ini tidak mungkin terjadi begitu saja di tengah-tengah kaum Muslim kecuali melalui pembinaan secara intensif dalam halqah-halqah dan kajian-kajian umum yang terus-menerus dilakukan. Dalam hal ini, betapapun Hizbut Tahrir mengerahkan semua kemampuannya sebelum berdirinya negara, maka kesadaran secara rinci tidak akan pernah sempurna pada kelompok umat kecuali setelah berdirinya negara Islam, hal itu akibat dari perang dan penyesatan yang terencana di negeri-negeri kaum Muslim.

Kami memohon kepada Allah SWT semoga mempercepat berdirinya negara Islam, yang akan menghapus semua racun-racun pemikiran ini, dan menempatkan semuanya pada tempatnya yang benar (Hamad Thabib).

Sumber: pal-tahrir.info, 22/2/2011

Memasuki Maret 2011, publik dihentak dengan penangkapan sejumlah selebritis pemakai narkoba. Diawali dengan Yoyok ‘Padi’, dilanjutkan dengan pencidukan mantan artis cilik dan remaja Iyut Bing Slamet, dan terakhir rombongan anggota dan kru grup musik Kangen Band meski kemudian sebagian dari mereka dilepas lagi oleh kepolisian.

Pada awal tahun ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya sempat menyatakan bahwa 17 artis menjadi target operasi dalam kasus narkotik (Tempointeraktif.com,10/3). Artinya, bukan tidak mungkin daftar selebritis yang terjaring operasi narkoba bertambah lagi.

Persoalan Besar

Kejahatan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan. Data BNN (lihat grafik) menunjukkan kejahatan narkoba terus emningkat tiap tahun. Dimana ibukota negara RI, Jakarta, menjadi daerah paling rawan kejahatan narkoba.

Pada akhir 2010, Wakadiv Humas Polri, Brigjen Untung menyatakan kasus narkoba naik 65% dibanding tahun 2009 yang berjumlah 9661 kasus. (Tempointeraktif.com, 28/12/10). Kasus narkoba jenis sabu-sabu meningkat signifikan dari 9.661 kasus di 2009 menjadi 16.948 kasus di 2010 atau meningkat . 75,4 %. Sementara untuk jenis heroin, barang bukti yang berhasil disita meningkat dari 11,024 kg di tahun 2009, menjadi 23,773 kg di 2010. Artinya meningkat 115%.

Sepanjang tahun 2010, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita 18 ton daun ganja, 23 kg heroin, 281 kg sabu-sabu dan 369 ribu tablet ekstasi dengan nilai Rp 892 miliar.

Kejahatan narkoba menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan generasi. Hal itu mengingat sangat banyaknya orang yang terlibat. Di tahun 2006 menurut Kalakhar BNN kala itu, Brigjen Pol dr Eddy Saparwoko, jumlah pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3,2 juta orang, terdiri atas 69% kelompok teratur pakai, dan 31% merupakan kelompok pecandu dimana laki-laki 79% dan perempuan 21% (Kapanlagi.com, 28/3/2006).

Sementara itu, data sementara BNN hasil penelitian BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan total penyalahguna narkoba ada 1,99 persen penduduk Indonesia atau sekitar 3,6 juta jiwa (jurnas.com, 26/1/11).

Yang makin memiriskan, berdasarkan data hasil Survei BNN terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total pelajar dan mahasiswa di Tanah Air adalah sebagai pengguna barang haram tersebut. (Suaramerdeka.com, 19/2/11)

Disamping itu, kasus narkoba terjadi di berbagai kalangan. Bukan saja di kalangan selebritis, tapi juga pejabat dan wakil rakyat. Tahun 2010 lalu, tes urine terhadap sejumlah pejabat daerah eselon I – III yang dilakukan pemprop Sumsel bekerja sama dengan Badan Narkotik Propinsi menemukan 15 orang diduga pengguna narkoba (news.okezone.com,3/3/2010).

Sementara itu, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mencatat selama 2010 hingga awal Februari 2011, enam anggota DPRD se-Jateng terlibat kasus penyalahgunaan narkoba (tvonenews.tv, 07/02).

Salah Penanganan

Jika diperhatikan, makin akutnya kejahatan narkoba, disebabkan penanganan yang salah dan penegakan hukum yang lemah serta hukuman yang tidak memberikan efek jera.

Ambil contoh adalah adanya wacana bahwa pemakai narkoba tidak akan dikriminalkan. Ibu Negara Ani Yudhoyono pada tahun lalu menyatakan bahwa seharusnya para pemakai narkoba ditempatkan di panti rehabilitasi bukan penjara. Ia tidak setuju dengan keputusan Kapolri saat itu yang justru akan menyeret pengedar dan pemakai narkoba (kompas.com, 30/01/2010).

Pendapat serupa juga datang dari Ketua BNN Gories Mere. Hal ini, katanya, sesuai dengan UU N0 35 tahun 2009 tentang narkotika yang memandang pecandu narkotika bukan sebagai pelaku kriminal tapi penderita yang harus direhabilitasi (waspada.co.id, 27/06/2010).

Hal itu jelas sangat rancu. Di satu sisi penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai kriminalitas, tapi di sisi lain seorang pengguna – yang jelas-jelas menyalahgunakan narkoba – justru dianggap bukan pelaku kriminal. Hanya produsen dan pengedar yang dikriminalkan.

Padahal, bukankah tidak akan ada penawaran jika tidak ada permintaan? Bukankah pengguna narkoba mengkonsumsinya atas dasar kesadaran, bukan karena paksaan? Lalu di sisi mana mereka bisa dianggap sebagai korban?

Wacana itu justru bisa meningkatkan jumlah pengguna narkoba. Sebab mereka tidak akan takut karena tidak akan dikriminalkan. Apalagi penegakan hukum dalam masalah narkoba ini sangat buruk. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para narapidana narkoba masih bisa terus menjalankan bisnis narkobanya dari dalam penjara. Terungkapnya sindikat narkoba internasional yang beroperasi di LP Nusa Kambangan dengan omset miliaran rupiah jelas menegaskan hal itu. Seorang kurir narkoba di Ekuador, Amerika Latin, mendapatkan order narkoba dari Nusakambangan. Padahal, di sana diberlakukan keamanan tingkat tinggi (vivanews.com, 9/3).

Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus narkoba yang tidak memberikan efek jera makin memperparah masalah. Sejumlah terpidana narkoba justru menikmati perlakukan istimewa di dalam rutan. Sebagian lagi mendapatkan keringanan hukuman. Dari 57 terpidana mati kasus narkoba, Mabes Polri malah mendapati 7 terpidana mati kasus narkoba mendapatkan keringanan hukuman. Jangankan membuat jera orang lain, orang yang sudah dihukum pun tidak jera.

Maka, keinginan menjadikan Indonesia bebas narkoba, adalah bak jauh panggang dari api. Karena apa yang dilakukan seperti menegakkan benang basah.

Kapitalisme Biangnya

Pesatnya kejahatan narkoba sebenarnya buah dari sistem sekulerisme-kapitalisme yang dengan standar manfaatnya melahirkan gaya hidup hedonisme, gaya hidup yang memuja kenikmatan jasmani. Doktrin liberalismenya mengajarkan, setiap orang harus diberi kebebasan mendapatkan kenikmatan setinggi-tingginya. Maka contoh akibatnya, tempat-tempat hiburan malam yang sering erat dengan peredaran narkoba makin marak dan tidak bisa dilarang. Dan dengan dibingkai oleh akidah sekulerisme yang meminggirkan agama, maka sempurnalah kerusakan itu. Tatanan kemuliaan hidup masyarakat pun makin terancam. Maka jelaslah bahwa akar masalah narkoba itu adalah pandangan hidup sekulerisme kapitalisme.

Solusi Islam

Memberantas narkoba harus dilakukan dengan membongkar landasan hidup masyarakat yang rusak dan menggantikannya dengan yang benar; yang sesuai fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati, yaitu akidah Islam.

Dari sisi akidah, islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapat ganjaran di akhirat. Dan sebaliknya setiap perbuatan dosa, termasuk penyalahgunaan narkoba, akan dijatuhi siksa yang pedih di akhirat, meskipun pelakunya bisa meloloskan diri dari sanksi di dunia.

Rasulullah saw. bersabda:

« كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ »

“Sesungguhnya Allah harus memenuhi janji bagi siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan untuk memberinya minum thînatal khabâl”. Mereka bertanya, “ya Rasulullah apakah thînatal khabâl itu?”, Rasulullah saw bersabda: “keringat penduduk neraka atau ampas (sisa perasan) penduduk neraka” (HR Muslim no 2003, dari Ibnu Umar)

Lalu Islam mewajibkan negara untuk senantiasa memupuk keimanan rakyatnya. Maka jika sistem islam diterapkan hanya orang yang pengaruh imannya lemah atau terpedaya oleh setan yang akan melakukan dosa atau kriminal.

Jika pun demikian, maka peluang untuk itu dipersempit atau bahkan ditutup oleh syariah islam melalui penerapan sistem pidana dan sanksi dimana sanksi hukum bisa membuat jera dan mencegah dilakukannya kejahatan.

Hal tu sebab, narkoba jelas hukumnya haram. Ummu Salamah menuturkan:

« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ»

Rasulullah saw melarang setiap zat yang memabukkan dan menenangkan (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Mufattir adalah setiap zat relaksan atau zat penenang, yaitu yang kita kenal sebagai obat psikotropika. Al-‘Iraqi dan Ibn Taymiyah menukilkan adanya kesepakatan (ijmak) akan keharaman candu/ganja (lihat, Subulus Salam, iv/39, Dar Ihya’ Turats al-‘Arabi. 1379).

Mengkonsumsi narkoba apalagi memproduksi dan mengedarkannya merupakan dosa dan perbuatan kriminal. Disamping diobati/direhabilitasi, pelakunya juga harus dikenai sanksi, yaitu . Yaitu sanksi ta’zir, dimana hukumannya dari sisi jenis dan kadarnya diserahkan kepada ijtihad qadhi. Sanksinya bisa dalam bentuk ekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat. Pelaksanaan hukuman itu harus dilakukan secepatnya, tanpa jeda waktu lama dari waktu terjadinya kejahatan dan pelaksanaannya diketahui atau bahkan disaksikan oleh masyarakat seperti dalam had zina (lihat QS an-Nur[24]: 2). Sehingga masyarakat paham bahwa itu adalah sanksi atas kejatahan itu dan merasa ngeri. Dengan begitu seiap orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan yang serupa. Maka dengan itu kejahatan penyalahgunaan narkoba akan bisa diselesaikan tuntas melalui penerapan syariah Islam.

Wahai Kaum Muslim

Tampak jelas sekali bahwa sistem sekulerisme kapitalisme saat ini gagal total memberantas narkoba. Akibatnya masyarakat terus menerus terancam.

Juga tampak jelas sekali bahwa tidak ada jalan lain memberantas narkoba kecuali dengan menegakkan syariat Islam dalam bingkai Khilafah Rasyidah. Maka apa lagi yang ditunggu, wahai kaum muslim? Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi (Kompas, 2/3).

Sejalan dengan itu, perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II dipastikan tidak sekadar wacana. Staf Khusus Presiden bidang Informasi, Heru Lelono, di Kantor Presiden, Senin (7/3) seperti dikutip harian Republika (8/3) mengatakan, “Ini (reshuffle) konkret karena sudah mau dibicarakan”.

Isu penataan koalisi dan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bukan baru muncul sekarang. Isu itu sudah mengemuka sejak berjalannya proses Pansus Century. Pemicunya kala itu, perbedaan pandangan dan sikap fraksi partai peserta koalisi terkait rekomendasi Pansus. Pandangan akhir fraksi Golkar dan PKS di Pansus memandang ada indikasi bail out bank Century bermasalah dan menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani dan sejumlah nama yang terkait harus beranggungjawab. Fraksi PAN dan PPP memandang ada indikasi bail out bermasalah tanpa menyebut nama yang harus bertanggungjawab. Sementara fraksi PD dan PKB memandang bail out sudah benar. Perbedaan itupun segera memunculkan isu penataan koalisi dan reshuffle Kabinet. Lobi-lobi yang dihiasi dengan ancaman reshuffle tidak banyak merubah. Dalam voting di paripurna DPR 3/3/2010 untuk menentukan kesimpulan Pansus Century, Partai Demokrat, PKB dan PAN mendukung opsi A bahwa pemberian dana talangan Bank Century dan penyalurannya tidak ada masalah. Sedangkan Golkar, PKS dan PPP mendukung opsi C -yang akhirnya unggul lewat voting- yang menyatakan ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pinjaman jangka panjang untuk Bank Century sehingga perlu ditindaklanjuti untuk diproses secara hukum.

Selanjutnya dilakukanlah upaya mengharmonisasi pandangan dan sikap partai koalisi dengan dibentuknya Setgab pada Mei 2010. Terlihat Setgab manjur untuk merealisasi hal itu untuk beberapa bulan.

Ketika muncul usulan hak angket untuk kasus mafia pajak koalisi kembali terbelah. Keterbelahan itu memuncak saat paripurna DPR untuk memutuskan hak angket mafia pajak. Partai Demokrat, PKB, PAN dan PPP menolak hak angket pajak -yang akhirnya unggul lewat voting dengan selisih hanya dua suara-. Sedangkan Golkar dan PKS mendukung hak angket mafia pajak. Fenomena terakhir inilah yang membulatkan ide penataan koalisi dan reshuffle Kabinet hingga keluar pernyataan Presiden SBY tersebut.

Dominannya Nalar Pragmatis

Keretakan di tubuh koalisi itu adalah sesuatu yang wajar. Sebab sejak semula koalisi itu dibangun di atas pondasi yang rapuh. Formasi koalisi antara Presiden SBY dan Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB itu pada intinya dibangun berdasarkan kesepakatan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kekuasaan hingga akhir 2014. Hal itu dengan jelas terlihat dengan dimasukkannya Partai Golkar yang memiliki 107 wakil di DPR ke dalam koalisi, padahal Golkar tidak ikut menggolkan pasangan SBY-Boediono dalam pilpres. Maka koalisi pun menguasai 423 (75%) suara di DPR. Dengan jumlah suara sebesar itu koalisi akan mudah mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga diharapkan pemerintahan akan stabil dan aman hingga akhir 2014.

Untuk menjamin terealisasinya hal itu, maka seluruh partai peserta koalisi harus merasa memiliki pemerintahan. Untuk itu masing-masing partai diberi jatah kursi menteri di Kabinet. Ada 19 menteri yang berasal dari Parpol di KIB II. Dari situ terlihat betapa pembentukan KIB II kental diwarnai bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. Para menteri dari parpol itu secara formal adalah bawahan Presiden. Tapi disisi lain keberadaan mereka di KIB II itu juga menjadi representasi dan karena Parpol masing-masing. Akibatnya loyalitas para menteri itu juga terbagi ke Parpol. Sikap bahkan kebijakan mereka pun dinilai berbagai kalangan banyak mencerminkan sikap parpol. Semua itu memperlihatkan dengan jelas bahwa politik transaksional atau “politik dagang sapi” menjadi salah satu pondasi dibangunnya pemerintahan. Wajar jika KIB II akhirnya tidak padu dan rapuh.

Fakta itu menunjukkan bahwa belum ada yang berubah dalam perpolitikan negeri ini meski reformasi sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Politik tetap saja berkutat pada bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan mengesampingkan ideologi dan visi ri’ayah (pemeliharaan) kemaslahatan rakyat. Partai-partai dan para politisinya berpolitik tanpa arah yang jelas. Nalar pragmatis tampak begitu dominan sehingga kepentingan lebih dikedepankan. Kerjasama politik lebih dilakukan dengan pola politik transaksional yang berporos pada kepentingan sehingga melahirkan kerjasama semu. Bersatu jika ada kesamaan kepentingan dan bubar jika kepentingan tidak terakomodasi. Hal itu makin menegaskan jargon politik sekuler demokrasi bahwa tidak ada musuh atau kawan yang abadi, yang pasti dan langgeng adalah kepentingan.

Akibatnya, hiruk pikuk perpolitikan tidak bersinggungan langsung dengan nasib rakyat. Bahkan rakyat lebih sering menerima getahnya sedangkan nangkanya dinikmati oleh penguasa, pejabat, para politisi dan pemodal mereka. Rakyat pun tidak kunjung menemukan jawaban-jawaban dari berbagai problem yang melilit. Para pejabat dan politisi sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Sementara di sisi lain, rakyat dibiarkan sendirian berjibaku menghadapi berbagai persoalan. Mereka di pisahkan jarak “opurtunisme dan pragmatisme” politik.

Terpinggirnya Kepentingan Rakyat

Dengan realitas seperti itu maka pertanyaan mendasar yang perlu diajukan dalam isu penataan koalisi dan reshuffle ini adalah: dikemanakan kepentingan rakyat? Dan apakah semua itu demi memujudkan kemaslahatan rakyat? Rasanya rakyat sulit menemukan jawabannya “ya”.

Sejauh ini tidak terlihat relevansi antara hiruk pikuk para elit politik itu dengan problem rakyat yang butuh solusi kongkrit. Realitas yang ada menunjukkan nalar pragmatis dan politik kekuasaan tetap begitu dominan. Isu penataan koalisi tetap begitu kental dengan upaya mengamankan kekuasaan dan berporos pada kepentingan. Disitulah makna adanya kegigihan upaya untuk memasukkan partai lain (PDIP dan Gerindra?) untuk menggantikan partai yang akan didepak dari koalisi.

Begitu pun dalam isu reshuffle, lebih didominasi kepentingan. Sebab reshuffle itu lebih dijadikan ikutan atau konsekuensi dari penataan koalisi. Seperti pada saat pembentukan KIB II, Reshuffle kali ini tetap menggunakan pola politik transaksional dan yang terlihat hanya bagi-bagi kue kekuasaan.

Dengan begitu penataan koalisi dan reshuffle tidak akan menyelesaikan masalah dan membawa kebaikan yang hakiki. Sebab keduanya dilakukan dengan pondasi dan pola yang sama pada saat pembentukannya yang menjadi sumber masalah. Reshuffle model ini justru akan mengundang bencana sebab lebih didasarkan pada kepentingan bukan pada kelayakan, kapasitas dan kapabilitas, komitmen untuk kemaslahatan rakyat dan ketakwaan. Rasul saw telah mengingatkan:

« إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »

Jika urusan disandarkan (diserahkan/dipercayakan) kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran(HR. Bukhari dan Ahmad)

Saatnya Kembali ke Sistem Islam

Sebab mendasar semua itu adalah doktrin demokrasi yang menyerahkan pengaturan hidup kepada manusia (rakyat) yang dalam prakteknya berada di tangan sekelompok kecil wakil rayat, para politisi, pejabat dan pengusaha. Itulah oligarki politik yang menjadi fakta empiris dalam demokrasi. Kekuasaan dikuasai oleh sekelompok kecil para penguasa, politisi dan pengusaha. Nasib rakyat kebanyakan akhirnya tergadai pada sekelompok kecil itu. Karena itu, selama sekularisme dengan demokrasinya yang diterapkan, selama itu pula kerusakan terjadi, kepentingan rakyat terpinggirkan dan kemaslahatan umat terabaikan.

Dalam Islam, pengaturan kehidupan termasuk pemerintahan dan urusan politik harus berporos pada hukum-hukum yang diberikan oleh Allah SWT. Tolok ukurnya adalah kesesuaian dengan syariah, bukan keinginan hawa nafsu dan kepentingan. Politik dan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan syariah bukan dengan pola politik transaksional. Sehingga penguasa, pejabat dan politisi akan berkhidmat demi kepentingan rakyat dan merealisasi kemaslahatan umat.

Maka hanya syariah Islam lah yang bisa menjamin keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan menebar kebaikan. Semua itu akan bisa dirasakan oleh semua. Lalu apakah sekulerisme demokrasi aan tetap dipertahankan? Maka bagaimana kita akan menjawab pertanyaan Allah SWT di dalam al-Quran:

} أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Untuk itu, negeri ini harus segera mengubur sekularisme, lalu menggantinya dengan akidah dan syariah Islam. Segera tinggalkan demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, lalu ubah dengan sistem Khilafah dengan kedaulatan hukum syariahnya. Inilah yang akan menjamin kesejahteran, keadilan dan keberkahan di dunia serta kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Wallahu a’lam. []

%d blogger menyukai ini: