“Mengkaitkan bom buku dengan upaya penegakkan khilafah merupakan cara konyol untuk mendeskriditkan gerakan khilafah,” ujar Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Sabtu (19/3) malam di Jakarta.

Cara konyol itu dilakukan lantaran tidak satu jalan pun yang dapat digunakan mereka untuk melawan atau membuktikan baik secara intelektual , rasional, emosional, maupun secara legal yang dapat mematahkan arus dukungan terhadap penegakkan khilafah.

“Secara legal, berdakwah untuk menyadarkan kaum Muslim agar kembali menegakkan khilafah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi atau UU yang ada,” ujarnya.

Secara emosional, justru khilafah dekat dengan emosi umat Islam yang saat ini merasa tertindas, merasa lemah , tidak mampu menghadapi berbagai tantangan yang menghadang datang dari musuh musuh Islam, kecuali bersatu dalam satu komando seorang khalifah.

Secara rasional. ”Apalagi yang bisa ditempuh umat Islam untuk menghadapi begitu banyak problem kecuali kembali kepada syariah dan khilafah?” tanyanya retorik.

Secara intelektual ini adalah gagasan yang mempunyai basis teori yang sangat kokoh baik secara teologi, maupun secara historis. “Ditambah lagi bahwa pengusungnya, HTI, itu tidak pernah menggunakan jalan kekerasan di dalam menyampaikan penyadaran ini,” ungkapnya.

“Sekali lagi, mereka sangat kesulitan untuk membendung berkembangnya gagasan yang semakin hari semakin diterima oleh masyarakat,” tegasnya

Hal itu setidaknya dibuktikan dari berbagai survei. “Baik dilakukan oleh lembaga riset nasional, baik yang netral maupun yang jelas-jelas berkiblat pada paham sekuler, seperti Setara Institute beberapa bulan lalu,” paparnya.

Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Ansyaad Mbai dalam diskusi “Setelah Bom Buku, Terbitlah Isu” yang diadakan Radio Trijaya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Maret 2011 menyatakan bahwa target dari bom buku ini adalah para penghalang khilafah. Namun para pengamat menilai bom berdaya ledak rendah ini merupakan bentuk pengalihan isu yang dilakukan pemerintah karena tersudut dengan berbagai pemberitaan yang mengungkap skandal pemerintah, seperti kasus Wikileaks, Century, dan Gayus. [] joko prasetyo/mediaumat.com

Iklan