Archive for April, 2011


Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah akan menghapus BBM jenis premium dan juga tidak akan memberikan subsidi untuk Pertamax. Kapan waktunya, masih sangat tergantung dengan koordinasi kementerian energi sumber daya mineral (ESDM) dan DPR-RI.

Ia menegaskan, ada dua prinsip terkait pembatasan BBM bersubisi. Pertama, Premium secara bertahap yakni dihapus dari sisi subsidi maupun produknya di pasaran. Kedua, tidak akan memberikan subsidi untuk BBM jenis Pertamax yang selama ini sudah dijual sesuai tingkat keekonomiannya.

“Kalau saya dua prinsip yang saya dijaga memang secara bertahap dan pasti yaitu premium itu harus hapus, keberadaan premium bertahap tapi pasti harusnya dihapus, hapus artinya tidak diteruskan, pertama kali subsidinya, kemudian produknya, kan oktannya juga kurang tinggi,” katanya ketika ditemui di sela-sela Musrenbangnas, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Masalah kedua adalah, soal produk pertamax yang tidak selayaknya mendapat subsidi dari pemerintah, mengingat harganya sudah dilepas melalui mekanisme pasar.

“Kedua mohon jangan memberikan subsidi pada pertamax karena pertamax harus mencerminkan pasar,” tegasnya.

Dikatakannya pembatasan BBM  subsidi harus melalui kesepakatan ESDM dan akan dibicarakan komisi VII DPR-RI. Agus Marto juga menyinggung soal cara China, yang dalam waktu 4 bulan sudah menaikkan harga BBM hingga dua kali.

“Kamu lihat di China, di China itu betul-betul tegar seperti kita beberapa saat yang lalu di China bulan Februari dilakukan penyesuaian harga minyak, di bulan April lakukan lagi penyesuaian harga minyak,” ungkapnya.

Untuk itu, Agus Marto menyatakan Indonesia perlu melakukan hal tersebut ke depannya guna menumbuhkan prinsip penghematan dan kehati-hatian.

“Nanti, kalau tidak nanti nggak ada prinsip kehati-hatian dan penghematan,” tandasnya. (detikfinance.com, 28/4/2011)

Iklan

Demokrasi Memuakkan !

Akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa yang membuat kita semakin muak terhadap demokrasi. Pertama, arogansi wakil rakyat. Meskipun telah diprotes oleh banyak pihak pembangun gedung DPR senilai lebih dari 1 trilyun dengan gigih dipertahankan oleh sebagian wakil rakyat. Berdasarkan jejak pendapat Kompas 82,2 persen responden tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru, 75,2 persen juga menilai pembangunan gedung baru DPR bukan kebutuhan yang mendesak atau prioritas utama. Tidak hanya itu DPR RI Juga mengusulkan kenaikan anggaran dari 3,025 trilyun menjadi 3,5 trilyun untuk tahun anggaran 2012, naik 16 % (480 milyar) .

Belajar dari pengalaman sebelumnya kenaikan anggaran untuk fasilitas wakil rakyatnya ini tidak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat. Buktinya , DPR justru banyak mensahkan kebijakan yang menambah derita rakyat. Disisi lain, tidak peduli dengan persoalan nyata rakyat seperti kemiskinan, penggangguran, kebobrokan pelayanan transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Kedua, bobroknya prilaku wakil rakyat. Kita dikagetkan ulah wakil rakyat , yang melihat hal yang tidak senonoh saat rapat penting. Hal ini melengkapi kadar bobrok wakil rakyat sebelumnya yang terlibat korupsi hingga perzinaan. Kita tidak perlu menyebutkan partai apa karena hampir semau partai melakukan hal itu. Sama tidak perlunya kita menyebutkan partai yang berideologi apa , karena semua partai sesungguhnya adalah partai sekuler yang pragmatis !

Semua ini semakin menunjukkan kepada kita fakta yang nyata bahwa demokrasi yang mengklaim wakil rakyat, berkerja untuk kepentingan rakyat hanyalah dusta belaka. Bahaya jebakan demokrasi yang sering kita ingatkan juga terbukti. Demokrasi telah menggerus idealisme seorang muslim. Sidang wakil rakhyat dimana seharusnya mereka bicara tegas berdasarkan syariah Islam , justru digunakan untuk prilaku yang melanggar syariah Islam.

Pada level internasional, kebobrokan demokrasi tidak kalah memuakkannya. Sikap hipokrit negara-negara yang mengklaim kampiun demokrasi sudah demikian menjijikkan. Di Prancis, mulai senin (11/04) larangan pemakaian niqab (cadar ) mulai berlaku. Perempuan yang tidak mengindahkan larangan ini akan dikenakan denda.

Pelanggar aturan ini kena denda sebesar 150 euro (215 dolar AS) atau kerja sosial. Sementara bagi seseorang yang memaksa perempuan mengenakan burqa akan didenda 30 ribu euro (43 ribu dolar AS). Di satu sisi mereka mengagung-agungkan kebebasan beragama, di sisi lain mereka justru melarang muslimah untuk menjalankan keyakinan agamanya untuk menggunakan burqa.

Atas nama kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berekspresi, pengikut pengikut Terry Jones dilegalkan membakar al Qur’an. Sikap anti Islam Terry Jones dilindungi demokrasi, dengan percaya diri dia mengatakan : “Aku lebih suka mati daripada berhenti berkhutbah tentang Islam,” .

Hal ini melengkapi penghinaan Islam yang juga dilakukan Geert Wilders di Belanda, atau penerbitan kartun nabi yang melecehkan, semuanya atas nama demokrasi. Sebaliknya mereka mengkriminalkan siapapun yang mempersoalkan dan mengkritisi hollocoust dengan tuduhan anti semit.

Sama hipokritnya ketika negara-negara poros imperilis membombardir Libya dengan alasan melindungi rakyat Libya dari diktator Qodzafi. Padahal selama puluhan tahun Barat diam dengan kebengisan Qadzafi, berhubungan baik dengan Qodzafi, menjual senjata kepada rezim bengis ini. Kenapa pula mereka tidak membombardir negara Zionis Israel yang telah membunuh umat Islam di Palestina secara sistematis hingga kini.

Demokrasi memang menjijikkan, karena itu sungguh aneh kalau masih ada umat Islam yang mengagung-agungkan sistem ini. Apalagi sistem ini jelas merupakan sistem kufur, karena telah menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia atas nama rakyat. Sementara dalam Islam hak membuat hukum adalah milik Allah SWT semata.

Karena itu, umat Islam wajib mencampakkan sistem demokrasi kufur ini ke tong sampah peradaban. Demokrasi telah menjadi jalan yang menggelincirkan umat Islam pada kekufuran. Sistem ini juga telah menjadi alat penjajahan Barat untuk menghalangi tegaknya syariah Islam dengan alasan kedaulatan di tangan rakyat bukan pada hukum syara’.

Demokrasi juga secara efektif menumbuh suburkan kekufuran dengan alasan kebebasan beragama, melegitimasi kemaksiatan dengan dalih kebebasan bertingkah laku. Memecah belah negeri Islam (disintegrasi)dengan alasan hak menentukan nasib sendiri. Dan memberikan jalan penjajahan ekonomi dengan dasar kebebasan pemilikan yang menjadi pilar ekonomi liberal.

Akankah umat Islam terperosok pada lubang yang sama berulang-ulang ? Lubang yang membahayakan aqidah umat Islam, membahayakan secara politik maupun ekonomi ? Bukankah Rosulullah saw bersabda : ” Seorang mukmin tidak akan terperosok di dalam lubang yang sama dua kali” (HR Bukhari). Campakkan demokrasi sekarang, bukan nanti ! (Farid Wadjdi)

http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/21/demokrasi-memuakkan/

Oleh: Harits Abu Ulya
(Pemerhati Kontra-Terorisme & Ketua Lajnah Siyasiyah DPP-HTI)

Siapa yang tidak kenal dengan Densus 88?, hampir semua orang Indonesia familiar dengan satu nama ini. Apalagi dalam isu terorisme selalu tampil bak bintang film dan “pahlawan”. Tapi saat ini banyak orang mulai akrab dengan sebuah lembaga baru yang bernama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), karena para pejabatnya sering nongol di layar kaca menjadi “artis” dalam isu “terorisme”,  dipimpin seorang yang selevel menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Apa bedanya antara dua institusi diatas? Yang paling penting adalah, BNPT memiliki kewenangan luas dan khusus di bidang kontra-terorisme. Dan Densus 88 menjadi bagian dari instrumen penindakan BNPT. Isi BNPT juga nyaris bukan orang baru, banyak orang Densus 88 ditarik menjadi Deputi atau direktur di Lembaga baru ini yang dibentuk  melalui kepres No 46 tahun 2010, resmi di-teken Presiden tanggal 16 Juli 2010. Dan sejak BNPT berjalan maka isu-isu terkait “terorisme” orang-orang BNPT yang sering tampil di muka media. Bahkan ketua BNPT, Ansyad Mbai Laksana seorang orator politik; banyak membangun opini dan propaganda yang tendensius dengan seabrek kepentingan politiknya dibanding bicara fakta. Sejauh ini belum terbuka di hadapan publik tentang mekanisme kontrol terhadap kerja lembaga BNPT.

Hal yang menarik dari BNPT, keseriusannya melakukan langkah “lembut” (soft measure) dibawah payung strategi yang bernama “deradikalisasi”. Sebuah strategi bagian dari proyek “kontra-terorisme”. Dan ini harus jalan karena pendekatan secara keras dianggap belum bisa mereduksi dan menghabisi seluruh potensi yang mengarah kepada tindakan “terorisme”. Bahkan dianggap belum efektif menyentuh akar persoalan terorisme secara komprehensif. Strategi penegakan hukum juga dirasa kurang memberikan efek jera dan belum  bisa menjangkau ke akar radikalisme. Sekalipun diakui cukup efektif untuk “disruption“, ia tidak efektif untuk pencegahan dan rehabilitasi sehingga masalah terorisme terus berlanjut dan berkembang. Jadi ini adalah sebuah program yang lebih banyak berbentuk pendekatan lunak (soft approach), baik kepada masyarakat luas, kelompok tertentu maupun individu tertentu yang dicap “radikal”, “teroris” dan semacamnya.

Maka wajar saja jika proyek seperti ini rawan munculnya teknik kotor untuk memuluskan. Artinya perlu diciptakan kondisi dan situasi yang bisa memediasi program ini berjalan seperti yang diharapkan. Mengingat dari strategi yang ditempuh, obyek sasaran jangka panjangnya jelas-jelas adalah kelompok yang dianggap mengusung ideologi radikal atau fundamentalis. Dalam konteks ini ada pendekatan formal, misalnya langkah BNPT menggandeng MUI di akhir 2010 dengan membuat program Halqoh Nasional Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme.

Acara ini diselenggarakan di enam kota besar Indonesia, meliputi Jakarta (11 Nopember), Solo ( 21 Nopember), Surabaya (28 Nopember), Palu (12 Desember) dan terakhir di Medan (30 Desember) tahun lalu. Proyek BNPT tapi Penggagas acara ini diatas-namakan MUI Pusat dan Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN) yang diketuai oleh Wahyu Muryadi (Pimred Majalah Tempo). Ketika agenda ini berlangsung, fakta berbicara lain; hampir di semua tempat mendapatkan resistensi dari kalangan ulama’ dan tokoh masyarakat, audien cukup kritis, karena melihat banyak kesenjangan dan kejanggalan antara “niat baik” BNPT dengan fakta di lapangan yang membuat umat Islam merasa terdzalimi. Sebuah fakta yang tidak bisa diingkari dalam upaya menumpas “terorisme”; sarat pelanggaran HAM, extra judicial killing terhadap orang-orang yang disangka “teroris”, seolah berjalan nyaris tanpa koreksi. Bahkan tindakan “Hard Power” ini menjadi sumber kekerasan dan membuat siklus kekerasan yang tidak berujung. Negara seolah berubah menjadi “state terrorism”, kemudian melahirkan perlawanan baru dari berbagai level dengan beragam cara.

Di sisi lain, cara-cara yang tidak terbuka juga sangat mungkin dilakukan agar proyek deradikalisasi dengan motif jangka panjangnya mulus berjalan. “Mindset control” melalui media adalah keniscayaan dan krusial menjadi kebutuhan proyek ini. Maka dalam konteks ini, kita bisa membaca relevansi antara isu yang dikembangkan media  tentang NII. Pertanyaannya, kenapa harus NII? Jawaban yang logis adalah; eksistensi NII adalah fakta sejarah di bumi Indonesia, dengan berbagai variannya NII hingga kini (varian tertentu) menjadi anak asuh dari entitas kekuasaan dengan kepentingan politiknya. Maka jika hari ini dihembuskan ulang tentang NII, bidikan sesungguhnya bukan dalam rangka menghancurkan dan memberangus NII. Tapi mengambil satu aspek, yakni terminologi “negara Islam” (alias: darul Islam, daulah Islam). Proyek deradikalisasi, mengharuskan target bisa diraih diantaranya; masyarakat  resisten terhadap terminologi dan visi politik dari sebuah kelompok yaitu “negara Islam”. Penerapan Islam dalam format Negara harus menjadi momok bagi kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia, sekalipun penghuninya mayoritas adalah orang Islam. Karena format Indonesia yang sekuler dan liberal dalam bingkai demokrasi adalah “harga mati” menjadi muara dari proyek ini, karenanya wajib mengeliminasi setiap “ancaman” terhadapnya.

Masyarakat masih segar ingatannya; ketika terjadi peristiwa kriminal perampokan Bank CIMB di kota Medan-Sumut, Kapolri saat itu (Bambang HD) menyatakan bahwa  motif perampokan adalah hendak mendirikan negara Islam. Dan ini terulang pada kasus paket Bom Buku, pihak BNPT (Ansyad Mbai) “berorasi” bahwa pelakunya adalah pengusung dan pejuang negara Islam (Khilafah) dan yang menjadi obyek sasarannya adalah penghalang Khilafah. Dengan logika sehat, sulit rasanya untuk membaca hubungan tindakan dengan motif politiknya dalam kasus-kasus diatas, tapi masyarakat melihat pihak BNPT dan instrumennya ngotot mempropagandakan tentang visi politik dari setiap peristiwa yang mereka klaim sebagai “terorisme”.

Maka sesungguhnya ini adalah perang  opini dan propaganda, berangkat dari sikap Islamphobia. Sikap paranoid yang berlebihan, sebagaimana berlebihnya pemerintah mengumumkan “Siaga 1″ untuk seluruh wilayah Indonesia menjelang  “Paskah” umat kristiani dengan alasan dan argumentasi yang tidak bisa dicerna oleh orang-orang yang paham betul masalah aspek-aspek keamanan dan pertahanan ini.

Ala kulli haal, isu NII adalah tidak lebih layaknya pemanis dan menjadi “sambal” dari sebuah menu. Bisa juga menjadi “teror NII“, Ia diangkat ke permukaan untuk di ambil visi politiknya saja, di bawa untuk mendramatisir dan sifat mendesaknya sebuah proyek deradikalisasi harus berjalan dengan maksimal dan melibatkan banyak pihak, bahkan kebutuhan mendesak adanya regulasi (UU) yang bicara tentang keamanan negara, karena dengan berbagai peristiwa “terorisme” dibangun sebuah wacana Indonesia dalam sikon “gawat darurat” karena menghadapi gejala tumbuh suburnya Ideologi impor yang hendak menjadikan Indonesia Darul Islam (negara Islam).Wajar kalau saat ini masyarakat banyak terprovokasi, misalkan komponen ormas NU melalui Ansor-nya hendak membuat Densus-99 untuk menangkap setiap kelompok yang dicurigai melakukan pelatihan dan mengembangkan paham radikal, sama berlebihannya dengan mengintruksikan kepada seluruh  anggotanya untuk melakukan swepping di seluruh masjid NU se-Indonesia untuk membersihkan dari paham radikal dan fundamentalis.

Deradikalisasi menjadi media baru lahirnya adu domba dan potensial memprovokasi lahirnya kontraksi dan gesekan sosial lebih serius antar umat Islam sendiri. Umat Islam dalam jebakan adu domba yang bernama proyek “kontra-terorisme” dengan berbagai strateginya termasuk deradikalisasi. Waspadalah wahai kaum muslimin, karena orang-orang munafik yang benci kepada Islam, siang dan malam menyusun rencana dan agenda untuk memadamkan cahaya Islam atas alasan “demokrasi”,”toleransi”, dan “kebinekaan“. Wallahu a’lam bisshowab

http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/27/deradikalisasi-isu-pemanis-nii-membaca-relevansi-isu-dan-target/

Kelompok Pepi Fernando, mantan wartawan infotainment dari rumah produksi Otista, merencanakan akan meledakkan bom dengan berat total sebesar 150 kilogram di dalam saluran gas di depan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang. Ia berniat merekam peristiwa ini dan menyiarkannya ke media internasional. Menurut Polri, motif dari peledakan bom tersebut murni urusan bisnis.

“Ya, itu murni urusan bisnis. Tapi kita belum mendapatkan keterlibatan media asing,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar yang ditemui Republika di kantornya, Senin (25/4).

Boy menambahkan urusan bisnis tersebut dapat dilihat dari rencana peliputan khusus yang akan direkam Imam Firdaus (IF) atas permintaan Pepi, yang selanjutnya akan dijadikan film dokumenter. Kemudian mereka akan menjualnya ke media internasional untuk disiarkan. Pepi dan Imam sendiri telah lama akrab sejak sama-sama bekerja di rumah produksi Otista.

Boy juga menduga kelompok Pepi telah merencanakan akan melakukan serangkaian ledakan bom setelah bom di Gereja Christ Cathedral itu. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya bom yang ditemukan di rumah mertua Pepi yang berada di komplek perumahan elite di Bekasi, Perumahan Harapan Indah. “Buat apa ada bom sebanyak itu? Pasti mereka telah merencanakan bom lainnya,” tegasnya. (republika.co.id, 25/4/2011)

Pornografi di negeri ini makin hari makin marak. Hal itu diantaranya ditandai dengan maraknya bintang film porno asing yang didatangkan untuk membintangi film nasional. Meski film yang dibuat bukan ber-genre pornografi, tapi tetap saja para aktris itu diminta melakukan beberapa adegan yang menjual erotisme. Makin maraknya pornograf juga bisa dilihat dari banyaknya kasus pornografi hingga adegan seks yang dilakukan oleh orang dewasa hingga anak-anak dan pelajar yang beredar di internet.

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencemaskan kasus pornografi yang kian marak di masyarakat sehingga menyerukan darurat pornografi (Republika, 25/4). Berbagai pihak pun menyerukan agar pornografi diperangi dan para pelakunya ditindak. Sayangnya kesadaran untuk memerangi pornografi masih dinilai rendah.

Pornografi Menghancurkan Umat

Pornografi menyimpan daya rusak luar biasa terhadap masyarakat, diantaranya:
Pertama, pornografi ternyata merusak para penikmatnya terutama anak baik secara fisik maupun psikis. Diantara daftar bahaya itu terihat dalam box

Dampak fisik dan psikis pornografi terhadap anak:
• Cara menganalisis, menilai, pemahaman, pengambilan keputusan, makna hubungan dan hati nurani anak akan rusak.
• Anak mudah depresi, mudah tersinggung, menarik diri, lebih mengarah pada seks dalam berbahasa dan mengisolasi diri.
Menurut Mark B Kastleman, psikolog khusus penanganan bagi korban pornografi:
• Anak dan remaja memiliki mental model porno atau perpustakaan porno yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja
• Menyebakan kerusakan otak permanen: Visual Crack Cocain/Erototoksin)
• Anak yang belum baligh bisa menjadi pecandu pornografi seumur hidup sehingga iman akan rusak dan terkikis.
• 5 bagian otak bisa rusak : Orbito frontal midfrontal, Insula hippocampus temporal, Nucleus accumbers patumen, Cingalute dan Cerebellum.
Sumber: KPAI (Republika, 25/4)

Kedua, memicu terjadinya perzinaan dan perkosaan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2010, telah terjadi 40 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak setelah pelaku menonton video porno Ariel. Para pelaku mengaku sebelum memperkosa, mereka terangsang seteah menonton video itu.

Maret lalu, di Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah anak laki-laki berusia 12 tahun beberapa kali berpesta seks dengan pasangan mereka. Di kejadian kedua, beberapa anak memaksa dua bocah perempuan berusia 5 tahun melayani mereka, disaksikan bocah laki-laki lain. Yang ketiga kalinya, terjadi di sebuah lokasi pesta. Anak laki-laki memaksa perempuan di bawah umur mereka melakukan perbuatan seksual. Akibat perbuatan mereka, para orang tua pelaku dipanggil kepolisian (sumutpos.com, 21/3).

Ketiga, pornografi akan menyuburkan seks bebas alias perzinaan. Perzinaan pastinya mendatangkan resiko kehamilan di luar nikah. Karena kehamilan itu tidak dikehendaki, maka jalan pintasnya adalah diaborsi. Akibatnya asus aborsi akan makin banyak. Menurut data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tahun 2010, diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta. Parahnya, 800 ribu di antaranya terjadi di kalangan remaja (tribunnews.com, 1/12/2010).

Keempat, pornografi menyebabkan maraknya penyakit kelamin. Porografi memicu makin maraknya pelacuran dan seks bebas.        Akibatnya penyakit kelamin pun merebak, sebab penularannya mayoritas melalui pelacuran dan seks bebas itu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendapatkan temuan bahwa ribuan remaja di Jakarta menderita penyakit kelamin. Angka penderita penyakit kelamin di Jakarta berjumlah 9.060 orang, dengan rincian 5.051 orang berjenis kelamin perempuan dan sisanya laki-laki. Dari total jumlah penderita tersebut, 3.007 di antaranya masih berusia antara 14 dan 24 tahun (vivanews.com, 26/4). Sementara jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia mencapai 130 ribu orang pada tahun 2010 (antaranews.com, 15/11/2010). Angka sebenarnya diperkirakan lebih besar lagi sebab angka itu diyakini hanya sebagai puncak gunung es belaka.

Kelima, pornografi menyuburkan perilaku seks bebas yang bisa menyebabkan makin banyaknya kelahiran anak di luar nikah. Sementara perilaku sek bebas khususnya di kalangan mereka yang sudah menikah bisa mengancam keharmonisan suami-istri, kekacauan nasab, makin banyak keluarga yang hancur dengan segala akibatnya, merusak tatanan kehidupan keluarga dan menghancurkan institusi keluarga yang pada akhirnya akan makin memperbesar masalah sosial di tengah masyarakat.

Keenam, Pornografi dan seks bebas menyebabkan bencana kemanusiaan. Karena selain mendatangkan bahaya penyakit fisik, keduanya merusak kehormatan dan nasab manusia. Karena seks bebas, lahirlah ribuan anak-anak yang tak jelas nasabnya. Dalam pandangan Islam ini adalah dosa yang sangat besar. Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللهِ أَعْظَمُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِيْ رَحِمٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ

Tidak ada dosa sesudah syirik kepada Allah yang lebih besar dari dosa orang yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal baginya. (HR. Ibn Abiy Dunya).

Ketujuh, Pornografi jika dibiarkan akan mengundang datangnya bencana. Rasul saw mengingatkan:

« … لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمْ الطَّاعُوْنُ وَاْلأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمْ الَّذِيْنَ مَضَوْا …»

… Tidaklah fahisyah -perbuatan keji termasuk pornografi, pornoaksi dan zina- nampak di suatu kaum hingga mereka melakukannya terang-terangan kecuali akan menyebar di tengah mereka penyakit Tha’un dan berbagai penyakit yang belum terjadi di generasi-generasi yang sudah berlalu sebelum mereka. (HR. Ibn Majah, al-Bazar, al-Hakim, al-Bayhaqi, dan Abu Nu’aim)

Biangnya: Kapitalisme, Sekluerisme-Demokrasi & Liberalisme

Siapapun tidak ada yang ingin dirinya atau keluarganya menjadi korban pornografi, apalagi kejahatan seksual. Akan tetapi, selama sekulerisme-demokrasi dan kapitalisme menjadi pilar kehidupan bangsa, maka sepanjang itu pula masyarakat tidak akan bisa terlepas dari cengkraman pornografi dan kejahatan seksual. Sekularisme menolak peran agama dalam kehidupan umum. Nilai-nilai dan aturan agama (Islam) tidak boleh diikutkan dalam masalah publik. Liberalisme mengajarkan bahwa setiap manusia bebas berperilaku dan mengekspresikan diri selama tidak merugikan orang lain. Selama ini para pelau pornografi sealu berlindung dibalik ide kebebasan itu. Sementara demokrasi menyerahkan pembuatan aturan dan hukum kepada rakyat melalui wakil mereka. Hukum akhirnya dibelenggu oleh ide kebebasan, kepentingan dan dorongan hawa nafsu termasuk kepentingan para kapitalis.

Sementara kapitalisme mengajarkan untuk mencari keuntungan sebesar-sebarnya tanpa mempedulikan caranya benar atau salah, baik atau buruk bahkan meski mengancam masyarakat sekalipun. Pornografi dan eksploitasi erotisme menjadi jalan mudah menangguk kentungan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pornografi telah menjadi bisnis miliaran dolar. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring belanja akses situs porno dari Indonesia ternyata mencapai US$ 3.673 per detik atau setara dengan Rp 33 juta lebih setiap detiknya (vivanews.com, 15/7/2010).

Syariah Memberantas Pornografi

Melihat betapa besarnya dampak buruk, bahaya dan bencana yang bisa timbul dari pornografi, sudah sepatutnya umat menendang jauh budaya pornografi ini. Tidak ada kata lain kecuali pornografi harus dibabat habis. Namun hal itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam bngkai sistem yang ada sekarang. Sebab ideologi dan sistem sekarang yaitu sekulerisme-demokrasi dan kapitalisme justru menjadi biang penyebabnya. Alih-alih memberantasnya, di bawah payung kebebasan, sekulerisme dan demokrasi itu kebejatan pornografi justru dimungkinkan kian menjadi.

Hanya syariah islam sajalah yang bisa membabat pornografi dan menyelamatkan masyarakat dari bahayanya. Islam dengan tegs memandang pornografi sebagai kemungkaran yang harus dilenyapkan; bukan diatur, apalagi dilegalisasi. Untuk itu, syariah islam memiliki serangkaian aturan dan hukum yang bisa membabat pornografi itu. Islam mengatur tetang aurat, yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh ditampakkan. Islam juga melarang penyebaran segala bentuk pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Siapapun yang melanggarnya akan dikenai sanksi yang berat. Islam juga melarang beberapa perilaku yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Islam melarang tabarruj wanita (berhias berlebihan di ruang publik), ber-kh­alwat (berdua-duaan) dengan wanita bukan mahram (apalagi berpelukan dan berciuman), ber-ikhtilât (bercampur-baur antara pria-wanita), dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan pada perzinaan.

Hanya dengan penerapan syariat Islam secara total di bawah payung khilafah, umat dapat merasakan keamanan dan kehormatan sebagai manusia yang sebenarnya. Wanita dimuliakan dan pergaulan dibangun dengan landasan saling tolong menolong. Karena itu sudah saatnya umat membuang sekulerisme-demokrasi dan kapitalisme dan menggantinya dengan syariah Islam dalam bingkai Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian.

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ

Patuhilah seruan Tuhan kalian sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kalian tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari (dosa-dosa kalian) (QS asy-Syura [42]: 47).

Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/27/pornografi-menghancurkan-umat-mengundang-bencana/]

%d blogger menyukai ini: