Archive for Maret, 2012


aksi teatrikal HTI tolak kenaikan BBM did bundaran HI (27/3/2012)

aksi teatrikal HTI tolak kenaikan BBM di bundaran HI (27/3/2012)

Menarik ketika membaca berita di salah satu media online yang memuat pernyataan salah satu politisi dari partai politik yang mendukung kenaikan harga BBM pada 1 April 2012 mendatang. Beliau mengatakan bahwa walau demo terus berlangsung pemerintah terus mendesak DPR untuk menyetujui kenaikan harga BBM yang diajukan menjadi Rp 6.000 per liter untuk Premium dan Solar. Ini berarti bahwa walau didemo, harga BBM tetap naik!

Persoalan akan kenaikan harga BBM ini sebenarnya bukan hal yang baru, wacana pembatasan konsumsi BBM subsidi ini sudah bergulir sejak 2010. Namun, program ini berkali-kali gagal dilaksanakan. Terakhir, pembatasan akan dilaksanakan pada November 2011 kembali diundur hingga April mendatang.

Dan rupanya, tanggal 01 April 2012 merupakan waktu yang sepertinya tidak akan mundur lagi. Pemerintah telah memastikan bahwa harga BBM akan resmi di naikan pada tanggal tersebut. Sekali lagi, meskipun demonstrasi terjadi dimana-mana!

Bagi sebagian orang, mungkin ada yang bersungut “ngapain demo-demo tolak kenaikan harga BBM, toh tetap akan naik juga, memang nya dengan demo bisa mencegah naiknya harga BBM?”

Bagi orang-orang yang sudah pasrah akan fakta yang ada mungkin akan berfikir demikian, namun tidak bagi orang-orang memandang bahwa kenaikan harga BBM tersebut merupakan sebuah kedzaliman yang harus disuarakan secara lantang, agar umat sadar dan kemudian mereka faham akan fakta yang sebenar-benarnya terjadi.

Jika dengan adanya aksi demo penolakan aksi kenaikan (lagi) harga BBM tetap pemerintah naikan, hal tersebut tidaklah membuat aksi yang dilakukan bernilai sia-sia di hadapan Allah swt. karena aksi yang dilakukan tersebut bukan hanya untuk menunjukan kepada umat akan fakta kebohongan, kedzaliman dan pengkhianatan penguasa terhadap rakyat, khususnya kepada mereka-mereka yang telah memilih mereka, dan seluruh rakyat Indonesia umum nya!

Namun aktivitas tersebut adalah aktivitas yang lahir dari keimanan kepada Allah swt dan Rasul Nya, sikap dari sebuah konsekuensi untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Nya, dan salah satu kewajiban tersebut adalah melakukan aktivitas muhasab lil hukam atau mengoreksi penguasa.

Dimana sikap pengabaian terhadap pelanggaran hukum-hukum syariah Islam tidak boleh di biarkan. Sebuah kewajiban untuk melakukan aktivitas muhasabah lil hukam atau mengoreksi penguasa yang telah berbuat dzalim terhadap rakyatnya.

Dulu ketika PEMILU dan PILPRES para pemimpin negeri ini berjanji akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, namun fakta nya, ketika berkuasa malah membuat kebijakan yang mendzalimi dan membuat rakyat semakin menderita, mana keadilan dan kesejahteraan yang pernah dikoar-koar kan???!

Apakah kekuasaan telah membuat para penguasa di negeri ini menjadi BUTA, TULI, dan BISU sehingga tidak bisa melihat, mendengar terhadap penderitaan dan rakyat yang mengeluh akan kebijakan dzalim! apakah ayat-ayat Allah serta hadist Rasulullah sudah diabaikan!

Padahal Allah swt telah berfirman : ” …..dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.” [TQS: Al-Araf : 179)

BBM Naik, Kemiskinan Meningkat!

Dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/9), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan menyampaikan fakta menarik terkait perkembangan angka kemiskinan Indonesia, yakni bertambahnya jumlah penduduk hampir miskin sebanyak 5 juta jiwa pada tahun 2011.

Pertambahan sebesar 5 juta jiwa ini berasal dari 1 juta penduduk miskin yang naik status menjadi hampir miskin dan 4 juta penduduk tidak miskin yang turun status menjadi hampir miskin.

BPS mencatat, selama tiga tahun terkahir, jumlah penduduk hampir miskin terus bertambah secara konsisten. Pada tahun 2009, jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau sikitar 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia. Dan tahun ini, jumlah penduduk hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa atau sekitar 10,28 persen dari total populasi.

Data tersebut adalah data rakyat yang hampir miskin, belum data yang memang berbicara tentang masyarakat yang sudah miskin, dengan naik nya harga BBM kelak, dapat dipastikan kemiskinan akan kian meningkat.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo memprediksi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 12,8 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari target pemerintah 10,5 – 11 persen pada 2012.

“Ini karena program kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi pada Maret,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di DPR, Jakarta, Senin 12 Maret 2012.

Membuat UU = Merampas Hak Allah swt

Namun pemerintah tetap kekeh terhadap apa yang telah di putuskan, walaupun apa yang di putuskan tersebut melanggar syariat Islam, serta telah berani membuat suatu kebijakan (undang-undang,red)

Sebuah bentuk kekufuran yang luar biasa, sebab telah merampas hak Allah SWT sebagai satu-satunya sumber hukum, digantikan dengan  hawa nafsu manusia yang lemah. Bukankah Allah SWT berfirman bahwa hak membuat hukum adalah milik Allah SWT semata-mata dalam firman-Nya:  inil hukmu illa lillah (QS Yusuf; 40)

Sekaligus menunjukkan kepada kita bobroknya sistem kapitalisme. Sistem berasas liberal, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan demi memuaskan para kapitalis!

Inilah keanehan sekaligus kebodohan manusia. Mengaku beriman kepada Allah SWT tapi  menolak hukum Allah SWT.  Mengaku mencintai Rosullah SAW tapi mengabaikan sunnahnya termasuk syariah Islam.  Mengaku memusuhi syaitan tapi mengikuti aturan syaitan. Mengaku menginginkan surga, tapi malah melanggar hukum Allah yang menghantarkan kepada neraka. Yakin kematian akan datang, yaumul hisab akan dihadapi, tapi justru tidak mempersiapkan diri!Na’udzubillah.

Oleh karena itu, sebagai mukmin, konsekuensi dari keimanan (aqidah) kita kepada Allah swt dan RasulNya menuntun kita untuk melakukan kewajiban sebagai seorang mukmin yakni melakukan aksi muhasabah terhadap para penguasa! Meminta mereka agar kembalilah pada hukum syariah! mengganti sistem kapitalisme sekuler dengan sistem Islam yakni sistem KHILAFAH! termasuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, jika kita hanya berdiam diri karena hanya karena perkataan bahwa “Walau Didemo, BBM Tetap Naik!” maka sama saja kita berdiam diri terhadap kemaksiatan yang sedang terjadi! dan itu bukan ciri seorang mukmin yang sejati!

Maka, kalau mencegah kenaikan harga BBM tidak bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan pembelaan kita terhadap rakyat yang menderita akibat kedzaliman, pembohongan dan pengkhianatan oleh para penguasa di negeri ini ???!

Belum kah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah dan (tunduk) kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka). Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan Al Kitab, kemudian berlalu lah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. (T.Q.S. al-Hadid : 16)

Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang tidak buta dan tuli ketika mendengar peringatan dan ayat-ayat-Mu. Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.
Adi Victoria, Aktivis Penegak Khilafah

Sumber: eramuslim.com (27/3/2012)

Iklan

Sejumlah ormas Islam menggelar konferensi pers penolakan kenaikan harga BBM per 21 April mendatang. “Karena kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, Kamis (15/3) siang di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Tebet, Jakarta Selatan.

Menurutnya, liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan Migas kepada swasta maupun asing dan pengurangan peran negara. “Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri,” tegasnya.

Di samping merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya, para tokoh Ormas Islam tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan proses liberalisasi dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan religiusitas mayoritas penduduk negeri ini yakni Islam.

“Menurut syariah Islam, migas harus dikelola oleh negara yang hasilnya diperuntukan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat!” ungkap Ismail.

 

Para tokoh yang hadir  untuk menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas tersebut di antaranya adalah Ahmad Djauhari Syamsudin (Ketum SI), Fikri Bareno (Al Ittihadiyah), Mahladi (PP Hidayatullah), Lauw Feng Kun  (PITI) dan Ahmad Sujai (DA INA).

Selain itu, hadir pula kalangan profesional dan mahasiswa yang juga secara tegas menolak kenaikan harga BBM, di antaranya, Helmi M Burin (Ekonom), Ahmad Daryoko (SP BUMN strategis), Achmad Michdan (TPM), Iin sholihin (dosen IPB) dan sejumlah mahasiswa perwakilan dari berbagai kampus di Jabodetabek dan Jawa Barat yang tergabung dalam Gema Pembebasan.[] joko prasetyo http://hizbut-tahrir.or.id/2012/03/16/ormas-islam-tolak-kenaikan-harga-bbm/

1. Menekan daya beli masyarakat sehingga mereka akan semakin sengsara dan orang msikin akan semakin banyak. Kenaikan BBM dipastikan akan meningkatkan inflasi sekitar 7 % , Kenaikan harga bahan Pokok antara 5 – 10 %, kenaikan biaya transportasi dan distribusi produksi barang anatar 30- 35 %.  Bahkan sebelum pemerintah menetapkan kenaikan harga tersebut harga-harga saat ini khususnya kebutuhan pokok telah mengalami lonjakan. Selain itu, kegiatan bisnis khususnya pada UMKM juga akan terpukul akibat membengkaknya biaya produksi sehingga akan mendorong pemangkasan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan jumlah penggangguran. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin dipastikan akan semakin bertambah karena daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan terpangkas akibat inflasi yang dipicu oleh kenaikan BBM  tersebut. Jumlah orang Miskin di Indonesia berdasarkan data  yang diakui oleh Pemerintah per maret 2011 sebanyak 30, 2  juta jiwa , sementara kalau menggunakan data penerima raskin (Beras Miskin) diatas 70 juta jiwa sedangkan berdasarkan data World Bank masih diatas 100 juta. Adapun program kompensasi yang direncanakan pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) nilainya, cakupan dan masa pemberiannya sangat terbatas sehingga tidak dapat meredam dampak kenaikan harga BBM. Buktinya, pemberian Bantuan Langusung Tunai (BLT) yang pernah diberikan pemerintah disamping menimbulkan chaos di tengah-tengah masyarakat, juga tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan beban hidup masyarakat.  Berdasarkan kenaikan BBM tahun 2005 kebijakan kenaikan BBM  mengakibatkan kenaikan orang miskin sebesar 16 %. Maka Jumlah orang miskin akan semakin bertambah dengan peningkatan yang fantasis.

2. BBM selama ini sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat ditunjukkan beberapa indikator antara lain: dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% merupakan kendaraan roda dua yang nota bene kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah. SEmentara berdasarkan data SUSENAS 2010 pengguna BBM bersubsidi terdiri dari 2 % orang kaya, 6 % kelompok Menengah Keatas, 27 % kelompok Menengah dan 65 % Menengah ke bawah dan Miskin. Sedangkan menurut BPH MIGAS tahun 2011 konsumsi premium terdiri dari Sepeda Motor 40 %, Kendaraan Plat HItam 53 % dan Angkutan Umum  7 %.

3. Kebijakan kenaikan BBM sangat tidak adil. Hal ini anggaran subsidi BBM tanpa skenario kenaikan harga, pada 1 April 2012 akan mencapai Rp178,62 triliun itu dinikmati oleh 230 juta orang. Sementara Pemerintah dengan mudahnya menggelotorkan dana untuk membail-out sektor keuangan dan perbankan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pemerintah misalnya setiap tahunnya harus membayar bunga obligasi rekap BLBI sebesar 13,2-14,3 persen yang menyedot anggaran sekitar  Rp 60 triliun pada tahun 2008[1]. Padahal obligasi yang baru jatuh tempo pada 2033 tersebut  hanya dinikmati oleh sejumlah perbankan pemerintah dan swasta yang sebagian sahamnya kini dikuasai asing.

4. Penyebab membengkaknya subsidi akibat kegagalan pemerintah dalam mengelola energi nasional. Anehnya kegagalan tersebut kemudian ditimpakan kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM. Bentuk-bentuk kegagagalan pemerintah tersebut antara lain:

a)      Sejak 2006 sampai 2009 Indonesia kehilangan devisa negara hingga Rp 410,4 triliun akibat mengekspor gas bumi dengan harga yang terlampau murah, sementara hasil penjualan gas bumi itu untuk mengimpor minyak.

b)      Dalam laporan investigasinya, BPK menyebutkan adanya potensi kerugian negara akibat konsumsi BBM energi primer PLN yang disubsidi oleh negara. Potensi kerugian tersebut mencapai Rp 17,9 triliun pada tahun 2009, dan RP 19,7 triliun pada 2010.Kerugian ini muncul akibat PLN tidak bisa menggunakan Gas karena gasnya di Impor.

c)      meningkatnya anggaran subsidi terjadi akibat kelalaian pemerintah menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman sehingga penggunaan kendaran pribadi seperti motor dan mobil pribadi makin membludak.

d)     Pemerintah tidak serius mengelola energi alternatif selain BBM yang lebih murah. Gas misalnya meski murah dan produksinya di Indonesia melimpah, malah lebih banyak diekspor. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total produksi 9,34  MMSCFD pada 2010,  52 % produksi gas Indonesia diekspor ke luar negeri yang terdiri dari gas alam (10%) dan LNG 42%. Sisanya dibagi-bagi untuk industri (14%), PLN (8%), dan lain-lain. Besarnya alokasi ekspor tersebut membuat permintaan domestik seperti industri dan listrik banyak yang tidak terpenuhi. Sejumlah PLTG milik PLN misalnya hingga kini terpaksa mengkonsumsi bahan bakar diesel yang harganya tiga kali lipat dari gas. Akibatnya subbsidi untuk PLN membengkak.

e)      masih banyak pos-pos belanja lain yang justru sangat membebani APBN seperti belanja pembayaran pokok utang dan bunganya, infesiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah dan kebocoran anggaran akibat korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Pada APBN-P 2011 misalnya, alokasi pembayaran pokok utang dan bunganya masing-masing sebesar Rp 143,5 triliun dan Rp 106.5 triliun atau Rp 250 triliun. Selain itu, menurut pejabat KPK, kebocoran ABPN dapat mencapai 30% dari total anggaran.

5. Kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menguntungkan Perusahaan Minyak Asing yang bergerak di sektor hilir  dan merugikan Pertamina sebagai BUMN miliki negara. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi maka disparitas harga BBM bersubsidi dengan non subsidi akan semakin kecil, kondisi ini akan menggiring pengalihan pengguna premium ke Pertamax, sementara 90 % kebutuhan Pertamax masih harus di Impor. Sementara harga jual bensin Petronas dan Shell lebih murah dibandingkan dengan Pertamax Pertamina .  Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik maka produk-produk SPBU asing tersebut akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina. Jika tidak ada inovasi maka kegiatan bisnis Pertamina di sektor hilir menjadi tidak kompetitif sehingga SPBU-SPBU yang terafiliasi dengan Pertamina (Dealer Owned Dealer Operated/DODO) akan berpindah ke perusahaan-perusahaan minyak asing tersebut yang dinilai lebih menguntungkan. Hal ini tentu akan merugikan Pertamina. Sudahlah disektor hulu terdilusi, di sektor hilir pun kalah bersaing. Konsenkuensi berikutnya, pendapatan negara dari Pertamina akan semakin minim.

6. Mayoritas pengelolaan migas saat ini dikuasai oleh swasta khususnya pihak asing sehingga pendapatan negara dari migas sangat minim. Dari total produksi minyak mentah di Indonesia  pada 2010 hanya 16 persen yang diproduksi oleh Pertamina. Sisanya dibagi-bagi oleh investor asing dan swasta domestik seperti Chevron (42%) dan Total (10%). Konsekuensinya, dari total produksi minyak mentah yang mencapai 300 juta barel, sebanyak 121 juta atau 40 persen diekpor ke mancanegara. Padahal di saat yang sama Indonesia harus mengimpor 101 juta minyak mentah dari berbagai negara untuk memproduksi BBM dalam negeri. Belum lagi, pemerintah melalui BP Migas justru lebih memprioritaskan untuk memperpanjang kontrak-kontrak pengelolaan ladang minyak kepada pihak swasta ketimbang menyerahkannnya kepada Pertamina. Di sisi lain dengan UU Migas 22/2001, Pertamina yang sebelumnya juga bertindak sebagai  regulator disejajarkan dengan perusahaan swasta sehingga harus bersaing untuk mendapatkan konsesi pengelolaan ladang minyak dari BP Migas. Kebijakan ini berkebalikan dengan Malaysia, China dan sejumlah negara Amerika Latin dimana pemerintah memberikan peran dominan kepada BUMN mereka untuk mengelola migas mereka. Akibatnya pendapatan dari sektor tersebut lebih banyak dinikmati swasta/asing ketimbang negara. Bukan itu saja, melalui UU tersebut pendapatan pemerintah justru semakin berkurang. Jika pada peraturan kontrak Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/ PSC) lama (1971) bagi hasil pemerintah kontraktor setelah cost recovery dan pajak sebesar 85:15, namun dengan peraturan PSC yang berlaku pasca UU No. 22/2001 nisabah tersebut dapat mencapai 63:37 (lihat: Oil & Gas Indonesia: Investment and Taxation Guide, PWC [2010])

7. Kegiatan usaha Pertamina belum berjalan secara efisien khususnya dalam memproduksi BBM sehingga biaya produksi menjadi lebih mahal. Menurut sejumlah sumber termasuk temuan BPK tahun 2008[2] disebutkan sumber inefisiensi Pertamina antara lain: (a) pengadaan minyak mentah dan BBM yang tidak efisien. Hal ini karena Pertamina mengimpor minyak mentah dan BBM melalui jasa rekanan para (trader) sehingga biaya pengadaan minyak impor semakin mahal bahkan sejumlah pengadaan melalui penunjukan langsung yang biayanya lebih mahal; (b) Pertamina lebih banyak menggunakan kapal sewa daripada kapal milik sendiri sehingga biaya angkut lebih mahal. Ini terjadi karena Pertamina dari 137 Kapal yang dioperasikan Pertamina, 102 diantaranya disewa dari perusahaan lain[3]; (c) dalam jumlah tertentu, Pertamina lebih memilih untuk mengimpor dibandingkan membeli atau menggunakan hasil produksi dalam negeri yang tidak membutuhkan biaya pengapalan; (d) Pertamina mengimpor BBM karena keterbatasan kapasitas kilang Pertamina. Kapasitasnya hanya sebesar satu juta barel perhari yang hanya sanggup memenuhi 63% kebutuhan dalam negeri. Kapasitas kilang tersebut dalam lima tahun terakhir justru mengalami penurunan dari 282 juta barel pada tahun 2004 menjadi hanya 245 juta barel pada 2008.[4] Padahal dengan memproduksi sendiri biayanya akan lebih murah. Dengan demikian semestinya harga minyak yang dijual Pertamina kepada konsumen akan lebih rendah jika inefisiensi tersebut dapat ditekan. Sayangnya pembenahan tersebut hingga kini belum terlihat. Salah satu indikatornya cost recovery Pertamina yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata cost recovery total perusahaan minyak di Indonesia.

8. Alasan pemerintah bahwa anggaran BBM bersubsidi terus membengkak sehingga membebani APBN juga cenderung menyesatkan.

Tidak benar, karena yang membebani APBN setiap tahun itu adalah

1.       Utang Luar Negeri baik Bunga Maupun Pokoknya. (Lihat Perbandingan Utang dengan Subsidi pada APBN dari 2005-2010

Tahun

SUBSIDI

UTANG

Energi Non Energi Total BUNGA Pokok Total
2005

104,45

16,31

120,67

61,58

65,2

126,78

2006

94,61

12,82

107,43

77,74

79,08

156,62

2007

116,86

33,35

150,21

100,7

79,81

180,51

2008

223,01

52,28

275,29

103,77

88,43

192,2

2009

94,58

43,50

138,08

117,1

93,78

210,38

2010

143,49

57,27

201,36

124,68

105,65

230,33

2011

195,29

41,9

237,18

123,07

Subsidi dinikmati oleh seluruh rakyat (230  juta lebih) sementara sebagian Utang (BLBI dan bunganya)  hanya dinikmati oleh sekelompok orang .

2. Numerisasi pegawai terus berjalan. Gaji PNS naik terus mengimbangi inflasi. Fasilitas untuk para pejabat dan anggota DPR terus bertambah. Banyak mobil dinas dan kantor-kantor baru. Belanja untuk gaji pegawai dan operasional aparat pemerintah mencapai 51,4% dari anggaran. (Bandingkan dengan subsidi BBM yang hanya 8,7%)

9. Pembatasan Subsidi BBM dan menaikkan harga BBM merupakan bagian dari upaya untuk meliberalisaikan sektor migas secara kaffah baik sektor hulu maupun hilir. . Dalam pradigma neoliberalisme, subsidi BBM harus segera dihapuskan karena akan menjadi beban bagi keuangan negara. Untuk melaksanakan agenda ini maka berbagai langkah, dilakukan pemerintah antara lain menyiapkan sejumlah regulasi untuk mewujudkan hal itu seperti Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dll. Juga peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang seperti Peraturan Presiden No. 55 Tentang Harga Jual BBM Dalam Negeri. Dalam Komunike pertemuan G20 di Gyeongju, Korea Selatan,disebutkan bahwa negara-negara G20 akan terus mendorong negara-negara anggotanya untuk mengurangi subsidi BBM. Pemberian subsidi terhadap BBM dinilai tidak efisien.[5] Ban Dunia dan IMF juga telah mensyaratkan hal ini dalam berbagai kebijakannya.  Dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) dinyatakan: Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus  secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.” Bank Dunia dalam Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001): “Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…

Kenaikan harga BBM merupakan bagian dari agenda liberalisasi migas yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kebijakan tersebut pihak swasta/asing akan lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas.  Minyak bumi dan gas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum (al milkiyyah al-ammah) yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing;

عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : أَنَّهُ وَفْدَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِى بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَه فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ : أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزِعَ مِنْهُ

 

Dari  Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah [seperti] air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR. Baihaqy & Tirmidzy)

Bobroknya pengelolaan migas di negeri ini berpangkal dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintah. Dalam sistem tersebut kebebabasan memiliki dan kebebasan berusaha dijamin oleh negara melalui undang-undang. Peran negara diminimalkan dalam kegiatan ekonomi dan hanya diposisikan sebagi regulator. Dengan demikian peluang swasta khususnya asing akan semakin besar dalam menguasai perekonomian negeri ini. Padahal Allah swt berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

 

“Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141)

Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebasakan rakyat dari sistem Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem khilafah Islamiyyah, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan mengatur seluruh urusan masyarakat dengan syariat Islam termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.


[1]http://www.tribunnews.com/2012/02/13/bank-besar-nikmati-subsidi-rakyat

[2] BPK, Pengadaan  Minyak  Mentah  dan Produk Kilang Tahun 2007 dan 2008 (Semester I) pada Pertamina

[3] Pertamina, Annual Report 2007

[4] Pertamina, Annual Report 2008, hal 42

[5] http://www.detik.com, Senin, 25/10/2010

Jam Gajah karya Al-Jazari

Jam Gajah karya Al-Jazari

Oleh: Heri Ruslan

Ketika peradaban Islam menggengam dunia, para insinyur Muslim ternyata sudah menguasai teknologi komputer. Yang pasti teknologi yang dikembangkan para saintis di zaman itu bukan komputer digital, melainkan komputer analog.  Istilah komputer analog, menurut Wikipedia, digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog – lawan (dual) dari level digital.

Komputer analog pun kerap didefinisikan sebagai komputer yang mengolah data berdasarkan sinyal yang bersifat kualitatif, atau sinyal analog, untuk mengukur variabel-variabel seperti voltase, kecepatan suara, resistansi udara, suhu, pengukuran gempa dan lain-lain. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan, seperti untuk termometer, radar, kekuatan cahaya dan lain-lain.

Cikal-bakal penggunaan teknologi komputer analog telah mulai berkembang jauh sebelum Islam datang. Menurut para ahli, Antikythera Mechanism merupakan komputer analog pertama yang digunakan peradaban manusia. Alat yang dikembangkan peradaban Yunani  sejak 100 tahun SM itu, tak hanya digunakan untuk memprediksi pergerakan matahari dan bulan, tetapi digunakan juga untuk merencanakan Olimpiade.

Dengan menggunakan teknologi pemindai tiga dimensi, para ahli menemukan fakta bahwa alat yang terdiri cakra angka terbuat dari kuningan dan roda penggerak itu juga dipakai untuk menentukan tanggal Olimpiade.  Pada salah satu roda penggerak alat itu tergores  kata-kata Isthmia, Olympia, Nemea dan Pythia –  bagian dari pertandingan pendahuluan pada kompetisi Panhellic.

Pada era kekhalifahan,  teknologi komputer analog dikuasai dan dikembangkan para insinyur Muslim. Sederet peralatan yang menggunakan prinsip komputer analog telah ditemukan para ilmuwan Islam. Alat-alat  itu, umumnya  digunakan untuk beragam kegiatan ilmiah. Di zaman keemasannya, para astronom Muslim berhasil menemukan beragam jenis astrolabe.

Peralatan astronomi itu digunakan untuk menjawab 1001 permasalahan yang berhubungan dengan astronomi, astrologi, horoskop, navigasi, survei, penentuan waktu, arah kiblat dan jadwal shalat.  Menurut D De S Price (1984) dalam bukunya bertajuk “A History of Calculating Machines“, Abu Raihan Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang menemukan alat astrolabe mekanik pertama untuk menentukan kalender bulan-matahari.

Astrolabe yang menggunakan roda gigi itu ditemukan Al-Biruni pada tahun 1000 M. Tak lama kemudian,  Al-Biruni pun menemukan peralatan astronomi yang menggunakan prinsip komputer analog yang dikenal sebagai Planisphere – sebuah astrolabe peta bintang. Pada tahun 1015, komputer analog lainnya ditemukan ilmuwan Muslim di Spanyol Islam bernama Abu Ishaq Ibrahim Al-Zarqali.

Arzachel,  demikian  orang Barat biasa menyebut Al-Zarqali, berhasil menemukan Equatorium – alat penghitung bintang. Peralatan komputer analog lainnya yang dikembangkan A-Zarqali   bernama  Saphaea. Inilah astrolabe pertama universal latitude-independent. Astrolabe itu tak tergantung pada garis lintang pengamatnya dan bisa digunakan di manapun di seluruh dunia.

Dua abad kemudian, insinyur Muslim terkemuka bernama Al-Jazari mampu menciptakan “jam istana” (castle clock) – sebuah jam astronomi. Jam yang ditemukan tahun 1206 itu diyakini sebagai komputer analog pertama yang bisa diprogram.  Jam astronomi buatan Al-Jazari itu mampu menampilkan zodiak, orbit matahari dan bulan serta bentuk-bentuk bulan sabit.

Peralatan komputer analog lainnya berupa astrolab juga ditemukan Abi Bakar Isfahan pada tahun 1235 M. Peralatan astronomi yang diciptakan astronom dari Isfahan, Iran itu berupa  komputer kalender mekanik.  Ilmuwan Muslim lainnya bernama Al-Sijzi juga tercatat berhasil menemukan  peralatan astronomi yang menggunakan prinsip kerja komputer analog. Alatnya bernama Zuraqi – sebuah astrolabe heliosentris.

Ibnu Samh – astronom terkemuka di abad ke-11 M – juga dicacat dalam sejarah sains islam sebagai salah seorang penemu peralatan komputer analog berupa astrolabe mekanik. Seabad kemudian, ilmuwan Muslim serbabisa legendaris  bernama Sharaf Al-Din Al-Tusi menciptakan astolabe linear.

Pada abad ke-15 M, penemuan peralatan yang menggunakan prinsip kerja komputer analog  di dunia Islam terbilang makin canggih. Ilmuwan Islam bernama Al-Kashi sukses menciptakan Plate of Conjunctions — sebuah alat hitung untuk menentukan waktu dan hari terjadinya konjungsi planet-planet.

Selain itu, Al-Kashi pun  juga menemukan komputer planet: The Plate of Zones. Yakni sebuah komputer planet mekanik yang secara nyata mampu memecahkan sederet masalah terkait planet. Alat yang diciptakan pada abad ke-15 M ini juga dapat memprediksi posisi garis bujur Matahari dan Bulan secara tepat.  Tak cuma itu, peralatan astronomi ini juga mampu menentukan orbit planet-planet, garis lintang Matahari, Bulan dan planet-planet serta orbit Matahari.

Semua penemuan itu membuktikan bahwa peradaban Islam menguasai teknologi di era kejayaannya. Padahal, pada masa itu masyarakat Barat berada dalam keterbelakangan dan kebodohan. Tak dapat dipungkiri lagi jika sains dan teknologi merupakan kontribusi paling monumental yang diberikan peradaban Islam kepada dunia modern.

Berkat sains yang berkembang di dunia Islam, peradaban Barat pun bisa keluar dari cengkraman kebodohan. Berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi di dunia Islam telah membuat para pemikir Barat berdecak kagum. “Pencapaian terpenting di abad pertengahan adalah terciptanya semangat eksperimental yang dikembangkan peradaban Muslim,” tutur Bapak  Sejarah Sains, George Sarton dalam bukunya The Introduction to the History of Science.

Oliver Joseph Lodge  dalam the Pioneers of Science juga mengakui kehebatan peradaban Islam di masa keemasan.  Menurut dia,  peradaban Islam yang diwakili masyarakat Arab telah berhasil menghubungkan secara efektif antara sains yang baru dengan ilmu pengetahuan lama. “Zaman kegelapan terjadi karena terjadinya jurang kesenjangan dalam sejarah sains Eropa. Sekitar seribu tahun tak ada aktivitas sains, kecuali di peradaban Islam,” cetus Lodge.

Muhammad Iqbal dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam menyatakan bahwa peradaban Islam yang berkembang di Arab berhasil mendorong berkembangnya sains dengan begitu pesat di saat Barat dikungkung kebodohan. Pada masa itu, umat Islam telah memperkenalkan metoda eksperimental, observasi dan pemikiran.

Itulah sumbangan penting peradaban Islam dalam mengembangkan teknologi komputer analog.

sumber: republika.co.id (10/3/2012)

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengatakan kenaikan BBM tak diperlukan sebab pemerintah dapat melakukan efisiensi untuk menutupinya. Ia mencontohkan pendapatan nasional dari sektor migas dalam asumsi APBN 2012 sekitar Rp 231 triliun. Jika APBN Perubahan 2012 disahkan maka pendapatan nasional menjadi Rp 271 triliun. Artinya ada selisih untuk kenaikan pendapatan nasional sebesar Rp 40 triliun.

Berikutnya, anggaran subsidi pemerintah untuk BBM tahun ini sekitar Rp 130 triliun. Pemerintah, kata Ismail, berpendapat jika tak dilakukan kenaikan harga BBM maka anggaran subsidi akan jebol menjadi Rp 176 triliun. Artinya, terjadi penambahan Rp 46 triliun.

Hasilnya, jika anggaran subsidi tanpa disertai kenaikan harga akan menjebol anggaran Rp 46 triliun, itu terbayarkan dari pendapatan migas sebesar Rp 40 triliun. Sedangkan kekurangan enam triliun sisanya, menurut Ismail, mudah dicari. Misalnya mengurangi budget perjalanan ke luar negeri yang besarannya Rp 21 triliun per tahun. “Efisiensi saja enam triliun dari anggaran perjalanan ke luar negeri, Indonesia tak akan bangkrut,” ujarnya. (republika.co.id, 22/3/2012)

%d blogger menyukai ini: