Sejumlah ormas Islam menggelar konferensi pers penolakan kenaikan harga BBM per 21 April mendatang. “Karena kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, Kamis (15/3) siang di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Tebet, Jakarta Selatan.

Menurutnya, liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan Migas kepada swasta maupun asing dan pengurangan peran negara. “Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri,” tegasnya.

Di samping merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya, para tokoh Ormas Islam tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan proses liberalisasi dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan religiusitas mayoritas penduduk negeri ini yakni Islam.

“Menurut syariah Islam, migas harus dikelola oleh negara yang hasilnya diperuntukan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat!” ungkap Ismail.

 

Para tokoh yang hadir  untuk menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas tersebut di antaranya adalah Ahmad Djauhari Syamsudin (Ketum SI), Fikri Bareno (Al Ittihadiyah), Mahladi (PP Hidayatullah), Lauw Feng Kun  (PITI) dan Ahmad Sujai (DA INA).

Selain itu, hadir pula kalangan profesional dan mahasiswa yang juga secara tegas menolak kenaikan harga BBM, di antaranya, Helmi M Burin (Ekonom), Ahmad Daryoko (SP BUMN strategis), Achmad Michdan (TPM), Iin sholihin (dosen IPB) dan sejumlah mahasiswa perwakilan dari berbagai kampus di Jabodetabek dan Jawa Barat yang tergabung dalam Gema Pembebasan.[] joko prasetyo http://hizbut-tahrir.or.id/2012/03/16/ormas-islam-tolak-kenaikan-harga-bbm/

Iklan