Yang diperlukan publik saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan sekedar bicara tetapi harus berpihak. “Pihak mana? Pasti publik itu berharap KPK. Karena kalau berpihak pada polisi berarti presiden mendukung atau melindungi langkah-langkah polisi melakukan kriminalisasi,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto kepada mediaumat.com, Senin (8/10) di Jakarta.

Jadi, lanjut Ismail, dalam hal ini presiden tidak bisa netral. Tidak bisa dengan ungkapan-ungkapan normatif bahwa semuanya harus harmonis. Semuanya harus bisa bekerja sama. Karena dalam faktanya keduanya sedang tidak harmonis dan sedang tidak bisa bekerja sama. Keduanya sedang berkonflik.

“Ketika konflik, itu pasti ada yang benar ada yang salah. Mana yang benar-mana yang salah itu presiden harus bisa menilai. Kemudian mendukung yang benar dan yang salah harus ditindak,” tegasnya.

Namun, bila presiden tetap netral, berbicara di tataran normatif saja, atau malah berpihak pada yang salah akan menimpulkan ketidakpercayaan yang meluas di tengah-tengah masyarakat kepada presiden. “Apalagi dengan era komunikasi sosial media yang sangat kuat ini, melalui twitter, melalui facebook, publik semakin tahu bahwa sebenarnya kalau ada pihak yang paling korup, tentu pihak tersebut adalah Istana (presiden, red)!” tuding Ismail.

Walhasil, ketidakpercayaan publik akan semakin meluas, bukan hanya kepada institusi kepolisian saja tetapi juga pada Istana. “Kalau sudah begitu, saya kira itu awal dimulainya kembali, seperti yang publik sebut, Reformasi Jilid II,” pungkasnya. (mediaiumat.com, 9/10/2012)

Iklan