images
«مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِيْ أَفْتَاهُ»

Siapa saja yang memberikan fatwa tanpa didasarkan pada ilmu,

maka ia berdosa atas apa yang difatwakannya. (HR Ahmad).

 

Definisi[1]

Secara harfiah, Ibn Manzhur (w. 728 H) menyatakan bahwa fatwa dan fut[an] adalah dua kata yang mempunyai satu konotasi, yaitu ifta’. Jika dikatakan: Aftayta fulan[an] ru’ya (Anda memfatwakan suatu pandangan kepada Fulan), berarti Anda menjelaskan pandangan tersebut kepadanya (idza ‘abbartaha lahu). Bisa juga dikatakan: Wa aftaytahu fi mas’alah (Anda memberinya fatwa dalam masalah tertentu) jika Anda memberinya jawaban tentang masalah tersebut (idza ‘ajibtahu ‘anha).[2]

Fatwa dan futwa artinya sama. Ibn Manzhur kemudian menjelaskan, bahwa fatwa adalah pandangan yang disampaikan oleh orang yang faqih. Dengan demikian, pengertian fatwa sebenarnya tidak terbatas pada persoalan hukum syariat, yang didefinisikan sebagai: khithâb asy-syâri’ al-muta’alliq bi afâal al-‘ibâd (seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan aktivitas manusia).[3] Akan tetapi, karena kuantitas persoalan yang difatwakan tersebut lebih banyak muatan hukum syariatnya ketimbang yang lain, semisal akidah, ide atau gagasan, maka fatwa kemudian diidentikkan dengan produk hukum.

Al-Quran sendiri menggunakan kata fatwa dengan konotasi perjelasan. (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 127 dan 176). Dalam hal ini, konotasi frasa: yastaftûna adalah yas’alûnaka (mereka bertanya kepadamu). Karena itu, selain berisi produk hukum, kitab-kitab fatwa juga berisi penjelasan tentang akidah, ide, dan gagasan. Ini bisa dilihat dalam kitab-kitab fatwa, seperti Majmû’ al-Fatawa karya Ibn Taimiyah. Kitab ini tidak saja berisi penjelasan hukum, tetapi juga berisi penjelasan seputar akidah, ide, dan gagasan. Karena itu, menyederhakan wilayah fatwa hanya pada wilayah hukum jelas keliru; sebagaimana menyederhanakan wilayah fikih hanya pada aspek hukum yang bersifat debatable (khilafiyah). Padahal, fikih juga berisi hukum-hukum yang qath’i. Karena itu pula, mempersoalkan keabsahan fatwa MUI tentang paham sekularisme, liberalisme, pluraslisme, dan Ahmadiyah karena dianggap sebagai produk hukum—sementara sekularisme, liberalisme, pluraslisme, dan Ahmadiyah adalah gagasan, dan bukan hukum—jelas merupakan bentuk penyederhanaan masalah. Dalam kenyataannya, penyederhanaan tersebut jelas bertentangan dengan fakta wilayah fatwa itu sendiri.

Memang, harus diakui, bahwa wilayah fatwa lebih banyak didominasi oleh opini hukum (legal opinion). Itu bisa dimengerti, karena secara kuantitatif, wilayah hukum itu memang lebih luas ketimbang akidah, ide, atau gagasan. Al-Quran sendiri lebih banyak berisi ayat-ayat hukum dibandingkan dengan ayat-ayat akidah.

Dalam perkembangannya, fatwa memang mengalami pergeseran makna. Pada zaman Nabi saw., seperti yang dinyatakan dalam al-Quran, surat an-Nisa’ di atas, fatwa lebih bersifat umum, yaitu penjelasan. Karena kedudukan Nabi saw. sebagai sumber hukum, maka fatwa Nabi saw. tentu bersifat mengikat. Setelah Nabi saw. wafat, tradisi fatwa ini juga diikuti oleh para Sahabat. Hanya saja, karena masing-masing sahabat—karena kapasitas keilmuannya memang layak—memberikan fatwa, maka lahir banyak fatwa dalam masalah yang sama. Fatwa sahabat ini sebenarnya berbeda dengan fatwa yang berkembang belakangan, tepatnya pada zaman kemunduran fikih Islam. Fatwa sahabat merupakan hasil ijtihad mereka. Inilah yang kemudian dikenal dengan Mazhab Sahabat (madzhab shahabi).

Pada zaman imam mujtahid, fatwa yang mereka berikan juga memiliki kesamaan dengan fatwa Sahabat, yaitu sama-sama merupakan hasil ijtihad. Bahkan, umumnya para mujtahid itu telah menghapal fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para Sahabat. Setelah itu, berkembanglah era mukhtashar, matan; kemudian secara beruturut-turut diikuti dengan era syarah, hasyiyah, dan era fatwa; sampai akhirnya memasuki era taqnîn. Untuk lebih jauh membahas masalah ini, pembaca bisa merujuk buku-buku sejarah fikih Islam, seperti Târîkh al-Fiqh al-Islâmî, karya as-Syaikh Ali as-Sayis, atau al-Madkhal fî as-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, karya Syaikh ‘Abd al-Karim Zaydan.

 

Kedudukan Fatwa

Mengenai kedudukan fatwa, apakah fatwa tersebut mengikat atau tidak, maka tetap harus dibedakan:

Pertama: fatwa yang dikeluarkan oleh peradilan (al-qadha’). Ini seperti yang dinyatakan oleh Imam as-Sarakhsi, pengikut mazhab Hanafi, dalam kitabnya, al-Mabsûth.[4] Karena peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat, maka fatwa tersebut mengikat bagi pihak yang bersengketa.

Kedua: fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid, yang diminta oleh muqallid. Fatwa seperti ini mengikat bagi mujtahid dan muqallid yang bersangkutan, tetapi tidak bagi yang lain. Di sini, status mufti (pemberi fatwa) dan mustafti (orang yang minta fatwa), masing-masing adalah mujtahid dan muqallid, baik berijtihad untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang mengikutinya.[5]

Ketiga: fatwa yang dikeluarkan bukan oleh mujtahid, tetapi ulama yang berkompeten di bidangnya. Fatwa seperti ini statusnya sebagai penjelasan atau pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ketika ditetapkan oleh negara. Ini jika terkait dengan hukum yang memang debatable. Akan tetapi, jika menyangkut akidah, ide, atau gagasan yang bertentangan dengan Islam, maka status fatwa tersebut merupakan penjelasan yang mengikat. Dalam arti, bahwa penjelasan tentang status akidah, ide, atau gagasan yang bertentangan dengan Islam tersebut jelas tidak bisa diotak-atik lagi. Sebab, jenis fatwa seperti ini tidak lebih dari penjelasan tentang sesuatu yang qath’i, yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

 

Ketentuan Mufti

Hanya saja, tetap harus diperhatikan bahwa tidak semua orang bisa memberikan fatwa. Dalam kitab Al-Bahr al-Râ’iq ditetapkan sejumlah syarat bagi seorang mufti: Pertama, harus Muslim; orang Kafir tidak boleh memberikan fatwa. Kedua, harus adil; orang fasik tidak berhak mengeluarkan fatwa. Ketiga, faqih (orang yang memiliki kedalaman ilmu agama); sebagian bahkan ada yang mensyaratkan harus mujtahid, seperti Ensiklopedi Islam, [6] tetapi syarat tersebut tidak mutlak.[7]

Jika ada sebuah fatwa dikeluarkan oleh individu atau institusi, maka yang harus dilakukan oleh kaum Muslim, pertama-tama, adalah mengecek keabsahan fatwa tersebut. Dalam arti, bahwa fatwa tersebut memang benar, baik dari aspek isi maupun cara penarikan hukumnya. Jika isi dan cara penarikan dalilnya benar, maka status fatwa tersebut merupakan opini hukum yang bisa dijadikan pedoman oleh kaum Muslim. Ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keilmuan, tetapi bagi masyarakat awam tentu sulit. Karena itu, cara kedua adalah dengan mengetahui kredebilitas individu atau institusi pembuat fatwa tersebut. Jika individu atau institusi tersebut tidak memenuhi kualifikasi: Muslim (Islam), adil (tidak fasik), dan faqih maka produk fatwa yang dikeluarkannya unaccountable (sulit dipertanggungjawabkan). Karenanya, tidak boleh diikuti. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

]وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[

Janganlah kamu bersikap terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui. (QS al-Isra’ [17]: 36).

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا[

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti. (QS al-Hujurat [49]: 6).

 

Surat al-Isra’ mengharuskan kita untuk melakukan verifikasi terhadap isi fatwa tersebut sehingga sikap yang kita ambil adalah sikap yang dilandasi ilmu (pengetahuan yang meyakinkan). Adapun surat al-Hujurat mengharuskan kita untuk melakukan verifikasi terhadap sumbernya, apakah bersumber dari orang fasik atau tidak.

Jadi, selama individu atau institusi tersebut memenuhi kualifikasi yang accountable, yaitu Islam, adil, dan memiliki kedalaman ilmu yang dibutuhkan dalam menyampaikan fatwa, kemudian secara substansial isinya pun benar, maka fatwa tersebut sah; baik dilihat dari aspek isi dan sumbernya. Adapun muatannya, apakah hanya berisi hukum syariat atau bisa juga meliputi pemikiran dan gagasan, jawabannya; bisa dua-duanya. Mengingat wilayah fatwa itu sendiri bersifat umum. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

 

Status Fatwa yang Bertentangan dengan Syariah

Lalu, bagaimana dengan fatwa seperti yang membolehkan riba (bunga) dengan dalih maslahat (adanya manfaat) atau karena dorongan kepentingan ekonomi, mengganti hukum-hukum hudud—seperti potong tangan bagi pencuri, jilid (cambuk) bagi peminum khamar, rajam bagi pezina muhshan, dibunuh lagi bagi pembunuhan secara sengaja, dan lain-lain—dengan hukuman penjara, mengganti hukum jihad yang bermakna perang dengan aktivitas sosial atau pembangunan, atau membolehkan ber-tahkîm dengan hukum-hukum kufur (bukan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya), dan lain-lain? Apakah fatwa yang bertentangan dengan nash-nash yang qath‘î (tegas/pasti) dan termasuk perkara ma‘lûm min ad-dîn bi adh-dharûrah (yang sudah maklum/diketahui hukum halal, haram, dan wajibnya sebagai bagian dari urusan agama, dan tidak diperdebatkan lagi status hukumnya) semacam ini sah dan dibolehkan?

Jelas, seorang mufti tidak boleh berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan nash, meskipun fatwanya itu sesuai dengan mazhabnya (I‘lâm al-Muwaqqi‘în, IV/239). Ia juga tidak boleh mengerjakan apa yang diinginkannya (yaitu fatwanya) dari perkataan-perkataan dan berbagai pandangan yang belum mengalami proses tarjîh/analisis (yaitu proses membandingkan dan mengambil yang terkuat) lebih dulu; tidak boleh menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal, karena hal itu termasuk perkara makar dan tipudaya (Ahmad bin Hamdan, Shifah al-Fatwa, I/22).

Dengan demikian, setiap fatwa yang bertentangan dengan nash-nash al-Quran dan as-Sunnah yang qath‘î adalah fatwa yang batil, tidak sah, dan termasuk kebohongan atas nama Allah terhadap kaum Muslim. Mahabenar Allah dengan firman-Nya:

 

]وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ[

          Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS an-Nahl [16]: 116).

 

 

 


[1]  Fatwa atau iftâ’ berarti menjelaskan hukum suatu permasalahan (al-Jurjani, at-Ta‘rifât, hlm. 32). Orang yang memberikan fatwa atau yang menjelaskan hukum suatu persoalan kepada yang memintanya disebut dengan mufti. Sebaliknya, orang yang meminta fatwa disebut dengan mustafti.

[2]     Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab, XV/147.

[3]     Ibn Mandhur, Ibid., XV/147.

[4]     As-Sarakhsi, al-Mabsûth, XII/52.

[5]   Ada perbedaan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad adalah kegiatan istinbâth (penggalian) hukum yang dilakukan baik ada persoalan (pertanyaan) ataupun tidak. Sedangkan iftâ’ hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu orang yang faqih berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad.

[6]     Zayn bin Ibrahim, al-Bahr ar-Râ’iq,  VI/286; Ensiklopedi Islam, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, II/7.

[7]     Lebih dari itu, seorang mufti harus memenuhi dan memperhatikan beberapa keadaan, seperti: mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya serta mempelajari psikologi mustafti dan masyarakat lingkungannya agar bisa diketahui implikasi positif dan negatif dari fatwa yang dikeluarkannya. Dengan begitu, ia tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan. (Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, terj., hlm. 595).