PARTAI politik (parpol) anggota koalisi pendukung pemerintah sepakat mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN. Keputusan ini diambil setelah para petinggi parpol anggota Setgab menggelar rapat pada Senin (13/5) malam. Rapat kemudian dilanjutkan di Wisma Negara pada Selasa (14/5) sore. Rapat yang berlangsung tertutup ini dipimpin langsung oleh Presiden SBY selaku Ketua Setgab.

Parpol Pengkhianat Rakyat“Membahas tentang hasil laporan Setgab tadi malam. Sudah sepakat semua,” kata Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan yang dihubungi usai rapat. Menurut Syarief, semua parpol koalisi termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung opsi kenaikan harga BBM subsidi. Mereka juga tidak keberatan dengan pemberian kompensasi berupa uang tunai kepada warga miskin atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Iya begitu, siap dukung,” ujar Syarief.

Rapat anggota Setgab di Wisma Negara dihadiri oleh para petinggi parpol koalisi. Selain Syarief, turut hadir Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono; Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali; Wakil Ketua Umum PKB, Helmi Faisal; Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, dan anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri.

[http://www.jurnas.com/news/93075/Parpol_Koalisi_Sepakat_Dukung_Kenaikan_Harga_BBM/1/Ekonomi/Ekonomi]

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/14/mmsn02-koalisi-dukung-kenaikan-harga-bbm]

Pakar Ekonomi: Terlalu! Pemerintah Selalu Permasalahkan Subsidi untuk Rakyat Banyak

Sikap keterlaluan pemerintah bukan semata karena akan menaikan harga BBM di waktu yang tidak tepat, lebih dari itu, menurut pakar ekonomi, Dr. Arim Nasim, beliau menilai karena pemerintah selalu mempermasalahkan subsidi untuk rakyat banyak.

Dr Arim Nasim“Subsidi untuk rakyat banyak selalu dipermasalahkan sedangkan subsidi untuk konglomerat seperti kasus lumpur Lapindo  sampai 7,2 trilyun dan bunga rekapitulasi perbankan tidak pernah disesalkan,” ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Senin (13/5).

Menurutnya, pemerintah seperti itu lantaran menerapkan  sistem kapitalisme yang mengharuskan pemerintah berpihak kepada konglomerat dengan berbagai cara agar bisnisnya terhindar dari kebangkrutan, salah satunya dengan rekapitulasi perbankan (penyertaan modal dari APBN kepada bank yang hampir bangkrut). Tetapi dalam waktu yang bersamaan selalu berupaya mengurangi bahkan mencabut subsidi bagi rakyat banyak, salah satunya dengan menaikan harga BBM.

Maka, lanjutnya, selain tuntutan keimanan, mengganti sistem kufur tersebut dengan penerapan syariah dalam bingkai khilafah adalah solusinya. “Saatnya ganti rejim dan ganti sistem agar kehidupan umat sejahtera dan barakah dalam naungan syariah dan khilafah,” pungkasnya.

Seperti dilansir merdeka.com (11/5), Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Study Kurtubi menyatakan, momentum yang tepat untuk menyesuaikan harga BBM sudah terlewat. Terlebih, saat ini harga-harga komoditas di pasaran sudah tinggi. Alasan lain adalah menjelang puasa, lebaran dan tahun ajaran baru bagi anak sekolah.

Jika pemerintah nekat memaksakan kebijakan kenaikan harga, maka diyakini akan sangat memberatkan. “Keterlaluan pemerintah ini,” katanya. (mediaumat.com, 14/5/2013)