2012_0

Siapa pun pasti mengakui bahwa Indonesia sudah ‘jungkir-balik’ menerapkan demokrasi dengan beragam tipe, seperti: (1) demokrasi parlementer (1945-1959); (2) demokrasi terpimpin (1959-1965); (3) demokrasi pancasila (1965-1998); dan (4) demokrasi liberal masa reformasi (1998-sekarang). Sampai-sampai SBY menerima penghargaan The Democracy Award dari International Association of Political Consultants (IAPC) atas ‘jasanya’ menerapkan demokrasi. Artinya Indonesia sudah lama sekali belajar demokrasi, laksana seorang mahasiswa abadi yang menempuh pendidikan begitu lama sekali.

Akan tetapi semakin lama belajar, semakin jauh dari kelulusan dan keberhasilan dalam menciptakan clean and good governance. Hal ini terbukti dari beragam kasus korupsi yang menimpa aktor dan tokoh perpolitikan Indonesia, mulai tokoh partai nasionalis, demokratis, bahkan tokoh partai berbasis masa Islam pun tersandung kasus. Jadi wajar jika Transparenscy Internasional (TI), menyatakan Indonesia (2012) menempati ranking satu paling korup se-Asia Tenggara.

Harus Diakui Demokrasi Sudah Gagal

Kegelisahan terhadap demokrasi sudah lama diutarakan oleh para penganut demokrasi itu sendiri, lihatlah sinisme John Adams (mantan Presiden AS ke-II), dia pernah menulis: Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide. (Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri; demokrasi pasti akan bunuh diri).

Di sisi lain perlu diakui secara jujur, demokrasi telah gagal menjamin kesejahteraan, ketika tiap tahun pengangguran bertambah dan lapangan pekerjaan semakin sempit, serta kemiskinan di Indonesia merajalela, mencapai 100 juta orang versi World Bank. Ini menunjukan demokrasi adalah sistem gagal, karena permasalahan yang sama selalu muncul, padahal presiden sudah berulang kali berganti, tapi problem multidimensi terus menerus menimpa negeri ini.

Namun lebih penting untuk dipahami, demokrasi gagal karena beberapa alasan berikut:

Pertama, demokrasi merupakan pemerintahan sekularisme, sehingga ranah publik, seperti politik dipisahkan dari agama (Islam), ujung-ujungnya hawa nafsu yang berkuasa; perda-perda Syariah dianggap bermasalah, namun banyak UU berbau liberal tidak dianggap masalah.

Kedua, demokrasi merupakan pemerintahan korporasi, ketika para politikus dan para pengusaha bekerja sama berebut jabatan dan kekuasaan, bisa dikatakan para politikus adalah pengelola bisnis ‘demokrasi’ sedangkan para pengusaha adalah para pemilik modalnya, lalu terjadilah politik balik modal, akhirnya korupsi merajalela demi bayar ongkos utang kampanye. Bayangkan untuk jadi capres butuh modal 3 trilyun, sedangkan untuk caleg DPR minimal 1,1 milyar.

Ketiga, demokrasi adalah pemerintahan yang rentan intervensi asing, baik secara langsung maupun tidak langsung; setiap negara yang menganut demokrasi pada hakikatnya adalah subordinat negara besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk UU dan kebijakan yang lebih pro asing, seperti liberalisasi sektor migas, pencabutan subsidi, UU BPJS dll, yang semua itu hasil rekomendasi lembaga asing. Hal inipun banyak diakui oleh banyak pengamat.

Keempat, demokrasi menempatkan kedaulatan (hak membuat hukum) ditangan manusia dan ditangan para pemilik modal, artinya demokrasi tidak didesain untuk mencapai keadilan. Padahal keadilan hanya bersumber dari hukum yang adil, yakni hukum Allah swt Yang Maha Adil. Akibatnya, hukum menjadi tebang pilih. Para penguasa, pejabat dan konglomerat bisa dengan mudah berkurang dan bebas dari hukum, sedangkan rekyat jelata begitu mudah dihukum.

Dengan empat alasan ini saja, terbukti demokrasi itu sistem gagal. Terbukti pula demokrasi memang tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama dan berakidah Islam. Karena Islam memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang berbeda dengan sistem yang ada di dunia ini.

Sistem tersebut bernama Khilafah Islamiyah, ia adalah sistem pemerintahan Islam, yang bersumber dari wahyu dan telah ‘dipatenkan’ oleh Allah swt. kepada Khulafa ar-Rasyidin: Abu Bakar ra, Umar ra, Utsman ra, dan Ali ra, sistem ini pun wajib diikuti oleh umat Islam, dan sistem ini telah diterapkan selama belasan Abad. Seluruh Ahlussunnah, Murji’ah, Syiah, dan Khawarij, sepakat Imamah (Khilafah) itu wajib; umat wajib taat pada Imam adil, yang menegakkan hukum Allah swt, mengatur urusan mereka dengan hukum syariah yang dibawa Rasul saw. demikian tegas Ibnu Hazm (Al-Fashl fi al-Milal, 4/87). Jadi umat hanya wajib menjalankan Khilafah Islamiyah, bukan demokrasi!

Iklan