Category: Ekonomi


PARTAI politik (parpol) anggota koalisi pendukung pemerintah sepakat mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN. Keputusan ini diambil setelah para petinggi parpol anggota Setgab menggelar rapat pada Senin (13/5) malam. Rapat kemudian dilanjutkan di Wisma Negara pada Selasa (14/5) sore. Rapat yang berlangsung tertutup ini dipimpin langsung oleh Presiden SBY selaku Ketua Setgab.

Parpol Pengkhianat Rakyat“Membahas tentang hasil laporan Setgab tadi malam. Sudah sepakat semua,” kata Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan yang dihubungi usai rapat. Menurut Syarief, semua parpol koalisi termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung opsi kenaikan harga BBM subsidi. Mereka juga tidak keberatan dengan pemberian kompensasi berupa uang tunai kepada warga miskin atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Iya begitu, siap dukung,” ujar Syarief.

Rapat anggota Setgab di Wisma Negara dihadiri oleh para petinggi parpol koalisi. Selain Syarief, turut hadir Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono; Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali; Wakil Ketua Umum PKB, Helmi Faisal; Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, dan anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri.

[http://www.jurnas.com/news/93075/Parpol_Koalisi_Sepakat_Dukung_Kenaikan_Harga_BBM/1/Ekonomi/Ekonomi]

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/05/14/mmsn02-koalisi-dukung-kenaikan-harga-bbm]

Pakar Ekonomi: Terlalu! Pemerintah Selalu Permasalahkan Subsidi untuk Rakyat Banyak

Sikap keterlaluan pemerintah bukan semata karena akan menaikan harga BBM di waktu yang tidak tepat, lebih dari itu, menurut pakar ekonomi, Dr. Arim Nasim, beliau menilai karena pemerintah selalu mempermasalahkan subsidi untuk rakyat banyak.

Dr Arim Nasim“Subsidi untuk rakyat banyak selalu dipermasalahkan sedangkan subsidi untuk konglomerat seperti kasus lumpur Lapindo  sampai 7,2 trilyun dan bunga rekapitulasi perbankan tidak pernah disesalkan,” ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Senin (13/5).

Menurutnya, pemerintah seperti itu lantaran menerapkan  sistem kapitalisme yang mengharuskan pemerintah berpihak kepada konglomerat dengan berbagai cara agar bisnisnya terhindar dari kebangkrutan, salah satunya dengan rekapitulasi perbankan (penyertaan modal dari APBN kepada bank yang hampir bangkrut). Tetapi dalam waktu yang bersamaan selalu berupaya mengurangi bahkan mencabut subsidi bagi rakyat banyak, salah satunya dengan menaikan harga BBM.

Maka, lanjutnya, selain tuntutan keimanan, mengganti sistem kufur tersebut dengan penerapan syariah dalam bingkai khilafah adalah solusinya. “Saatnya ganti rejim dan ganti sistem agar kehidupan umat sejahtera dan barakah dalam naungan syariah dan khilafah,” pungkasnya.

Seperti dilansir merdeka.com (11/5), Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Study Kurtubi menyatakan, momentum yang tepat untuk menyesuaikan harga BBM sudah terlewat. Terlebih, saat ini harga-harga komoditas di pasaran sudah tinggi. Alasan lain adalah menjelang puasa, lebaran dan tahun ajaran baru bagi anak sekolah.

Jika pemerintah nekat memaksakan kebijakan kenaikan harga, maka diyakini akan sangat memberatkan. “Keterlaluan pemerintah ini,” katanya. (mediaumat.com, 14/5/2013)

Iklan

Oleh Adan Salazar

Rakyat 14 negara bagian lain telah mengajukan petisi di Gedung Putih menuntut “pemisahan diri secara damai” dari Amerika Serikat,  yang merupakan peningkatan yang mengejutkan 20 negara bagian yang dilaporkan kemarin.

Warga yang menuntut hal itu diantaranya berasal dari negara bagian Alaska, Arizona, California, Delaware, Pennsylvania, West Virginia, dan Wyoming, saat ini semuanya mengajukan petisi dan jumlahnya menuju ambang batas (threshold) tanda tangan yakni 25.000 penanda tangan petisi. Jika petisi mencapai ambang batas itu, mereka akan menuntut respon dari Pemerintah Obama.

Setelah tanda tangan cukup terkumpul, para anggota dari semua kantor kebijakan utama”akan membantu menentukan kebijakan di gedung putih atau kebijakan pada pemerintahan federal mana yang harus ditinjau untuk menanggapi petisi itu secepat mungkin.”

Sejauh ini, dua negara bagian, Texas dan Louisiana, telah mencapai ambang batas tanda tangan dan akan menuntut tanggapan pemerintah. Negara bagian Florida akan mencapai ambang batasnya pada sore hari ini.Berikut adalah daftar terbaru negara-negara bagian Amerika Serikat dan jumlah penanda tangan petisi sampai berita ini diturunkan.

Alaska (2,814)

Alabama (19,718)

Arizona (11,642)

Arkansas (14,384)

California (5,444)

Colorado (14,111)

Delaware (4,532)

Florida (21,129)

Georgia (19,802), Georgia (9,457)

Indiana (12,938)

Kansas (2,786)

Kentucky (12,319)

Louisiana (28,741)

Michigan (12,868)

Mississippi (12,355)

Missouri (14,033), Missouri (11,065)

Montana (9,634)

Nebraska (1,879)

Nevada (5,941)

New Jersey (9,961)

New York (3,974), New York (11,084)

Carolina Utara (18,601)

North Dakota (8,633)

Ohio (1.010), Ohio (5,357)

Oklahoma (3,681), Oklahoma (11,013)

Oregon (10,158)

Pennsylvania (2,420), Pennsylvania (7,624)

SC (15,045), South Carolina (10,948)

Dakota Selatan (1,372)

Tennessee (19,030)

Texas (70,791)

Utah (626), Utah (4,028)

West Virginia (1530)

Wyoming (4,069)Petisi dari Negara Bagian menuntut diadakannya “pemilu bebas” yang memungkinkan warga Alaska untuk memutuskan jika mereka harus menjadi” bangsa yang bebas dan independen.”

Sebelumnya diduga bahwa petisi-petisi itu hanya diserahkan oleh negara-negara bagian dari Konfederasi yang sebenarnya, yang yang bisa berpotensi menunjukkan rasisme terhadap Obama; Namun, dukungan dari berbagai negara-negara bagian lain atas petisi sejenis telah membatalkan teori itu.

Tidak semua orang  setuju dengan ide itu. Ada yang meminta tanda tangan untuk mendukung deportasi dari semua orang yang menandatangani petisi-petisi itu sebelumnya. Orang yang lainnya meminta pemerintah AS untuk membatalkan kewarganegaraan orang-orang yang menandatangani petisi itu dan “mengucilkan” mereka.

Seth Masket, seorang profesor ilmu politik di Universitas Denver, mengatakan kepada The Washington Times bahwa petisi ini tidak akan dianggap serius oleh Presiden atau pemerintah dan hanya merupakan gerakan yang menggambarkan ketidakpuasan para pemilih.

Gedung Putih akan masih  harus menunggu dengan beberapa jenis respon sampai suatu mencapai jumlah 25.000 tanda tangan tetapi mereka tidak memberikan waktu tertentu kapan mereka akan merersponnya. (RZ; Site:www.infowars.com/13 November , 2012)

Pemerintah juga mendapatkan izin menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15% dengan mengecualikan golongan tarif 450 VA dan 900 VA.

Tahun depan pemerintah kembali memiliki wewenang untuk menggerakkan harga BBM bersubsidi tanpa harus meminta persetujuan parlemen. Sebab, ketentuan mengenai hal itu sudah diatur dalam UU APBN 2013 yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, kemarin.

Dalam Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013 disebutkan, ‘Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara’.Menkeu Agus Martowardojo mengatakan pasal itu dapat ditafsirkan untuk perubahan harga. “Memang di situ isinya memberi kewenangan untuk dilakukan penyesuaian harga energi apabila asumsi-asumsi makro ataupun parameter-parameter di APBN itu terjadi perubahan.”

Wewenang untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM, tambah Agus, selama ini memang wewenang penuh pemerintah. Baru pada tahun lalu pemerintah terikat pada UU APBN 2012, yakni terdapat pasal yang mempersulit pemerintah untuk menaikkan harga.

Saat ditegaskan apakah penaikan harga harus meminta izin DPR, Agus menjawab, “Tidak ada pembicaraan seperti itu.” Dalam Sidang Paripurna, Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013 sempat menjadi pembahasan cukup panjang, karena Fraksi PDIP berkeras pasal itu perlu dihapus.

Tidak satu pun fraksi lain mendukung pandangan PDIP. PDIP juga gagal meminta pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua DPR Anis Matta, untuk membuka forum lobi, membahas perbedaan pandangan soal Pasal 8 ayat 10.

“Ini harusnya kita ikut memutuskan karena terkait subsidi BBM jenis tertentu, subsidi LPG 3 kg, LGV, dan sebagainya. Kita tidak mau di-fait accompli, pemerintah bisa menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Kalau itu terjadi, itu mereduksi hak konstitusional kita sebagai budgeter,” kata anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima.

Fraksi PKS menanggapi Pasal 8 ayat 10 berbeda dengan PDIP. Anggota DPR Fraksi PKS Eki Awal Muharam mengatakan proses menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi akan mempengaruhi postur belanja subsidi APBN 2013 sehingga harus diatur lewat APBN-P. “Artinya, pemerintah tetap harus meminta izin DPR.”

Tarif listrik
Melalui UU APBN 2013, pemerintah juga sudah mendapatkan izin untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% dengan mengecualikan golongan tarif 450 VA dan 900 VA. Mekanisme kenaikan TDL masih akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian ESDM.

Penaikan TDL itu menjadikan subsidi energi berkurang Rp11,8 triliun. Total subsidi listrik yang diberikan pada 2013 adalah Rp80,9 triliun, lebih kecil daripada estimasi subsidi listrik pada 2012 sampai akhir tahun yang dapat mencapai Rp89,1 triliun.

Adapun besaran belanja subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV adalah Rp193,8 triliun. Sehingga, total subsidi energi adalah Rp274,7 triliun. Fraksi PKS memberi catatan berupa nota keberatan atas rencana pemerintah menaikkan TDL sebesar 15%. “PKS tidak setuju untuk kenaikan TDL untuk golongan tarif 1.300 VA ke bawah,” ungkap Eki Awal Muharam. (mediaindonesia.com, 24/10/2012)

 

Komentar Politik:

1. Pemerintah Demokrasi ini lebih memilih mengikuti kebijakan IMF untuk menghapus subsidi demi membayar Hutang Riba Luar Negeri, Rakyat jadi korban.
2. Sudah saatnya para tokoh,pemilik kekuasaan dan militer memahami bahwa rezim yang mereka dukung tidak disukai umat, dibenci rakyat dan zhalim minta ampun. karena itu dukunglah perjuangan Umat Islam untuk menegakkan Syariah dan Khilafah. Demi mardhatillah dan Rahmat Allah swt.

Dr. Arim Nasim/Muhammad Ishaq (Lajnah Mashlahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia)

Kisruh soal pengelolaan migas di negeri ini kembali mencuat. Kali ini Pertamina yang didukung oleh sejumlah aktivis dan akademisi menuntut agar BUMN tersebut diberikan kesempatan untuk mengelola blok Mahakam yang kontraknya berakhir pada tahun 2017. Pertamina sendiri telah mengajukan rencana akuisisi 51 persen hak pengelolaan blok tersebut pada 2017 ke Kementerian ESDM.  Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam dilakukan oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967 dan berlaku  selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997 dan  diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017. Sebelum kontrak selesai , Total dan Inpex, telah berupaya untuk memperpanjang kontrak.

Namun demikian, pemerintah hingga saat ini belum mengambil sikap, namun dari pernyataan  Menteri ESDM, Wamen ESDM dan Kepala BP Migas cenderung untuk kembali memperpanjang kontrak kepada asing. Bahkan dengan congkaknya  Wamen ESDM menyatakan Pertamina tidak akan mumpuni mengelola Blok Mahakam.

Potensi dan Produksi Blok Mahakam

Indonesia sejak dulu dikenal sebagai salah satu produsen utama gas yang menjadi incaran para investor raksasa. Pada tahun 2010 cadangan terbuktinya sebesar 153 TCF. Dengan produksi sebanyak  8.86 juta standar metrik kaki kubik per hari (MMSCFD), Indonesia tercatat sebagai produsen gas terbesar ke-9 dunia dengan kontribusi sebesar 14 persen dari total produksi gas dunia.  Sementara dari sisi cadangan gas terbukti Indonesia menempati urutan 12 dunia (BP, 2011).  Cadangan terbesar ada di blok Natuna dengan jumlah 50 TCF disusul blok Tangguh dan blok Mahakam. Namun dari sisi produksi saat ini, blok Mahakam masih yang paling besar.

Selama ini, blok yang memiliki potensi cadangan sekitar 12,4 TCF (trillion cubic feet) itu dikelola oleh Total E&P perusahaan asal Prancis dan Inpex perusahaan asal Jepang dengan masing-masing saham 50 persen. Total sendiri telah mengeruk blok ini sejak 1967 dan menjadi sumber produksi terbesarnya di Indonesia.  Produksi harian dari blok ini mencapai 2,5 BCF perhari. Sebanyak 80 persen kebutuhan kilang LNG Bontang berasal dari blok ini.  Sebagian besar dari LNG tersebut kemudian diekspor ke Jepang, Korea Selatan,  dan Taiwan. Selain itu, blok ini juga memproduksi 92 ribu barel minyak dan kondensat pada tahun 2011 (Platt.com).

Sayangnya sebagaimana hal sumber daya alam lainnya, produksi gas Indonesisa masih dikuasai pemain swasta khususnya asing. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan, pada tahun 2011 dari total produksi gas di Indonesia yang mencapai 3,26 TCF, produsen utamanya dipegang oleh Total (27%), Conoco (17%), Pertamina dan mitranya (13%) dan Britis Petrolium (12%). Dengan kata lain, 87 persen gas nasional dikelola oleh pihak swasta. Itupun belum memperhitungkan blok yang dikelola oleh Pertamina yang menggandeng pihak swasta.

Memang tidak semua dari produksi yang dikelola oleh swasta tersebut masuk ke kantong produsen sebab setiap hasil produksi mereka dibagi sesuai skema Production Sharing Contract (PSC). Namun tetap saja secara ekonomis akan lebih menguntungkan jika kekayaan alam tersebut dikelola oleh negara. Namun itulah buah pahit dari liberalisasi sektor migas yang telah dijalani di negeri ini. Liberalisasi sektor migas yang diarsiteki oleh IMF dan Bank Dunia, diantaranya melalui UU Migas No 22/2001, telah menempatkan Pertamina sebagai BUMN sejajar dengan perusahaan-perusahaan swasta. Mereka harus bersaing untuk memenangkan tender pengelolaan blok-blok migas yang ditawarkan pemerintah termasuk yang paling potensial sekalipun.

Yang lebih menyedihkan, sebagian besar dari produksi gas yang diproduksi di negeri ini justru lebih banyak diekspor. Berdasarkan Neraca Gas Indonesia tahun 2010-2025, total pasokan produksi gas baik untuk tahun 2012 masih defisit jika dibandingkan dengan permintaan domestik. Pada tahun 2010 misalnya sebanyak 52 persen dari produksi gas dalam negeri diekspor ke mancanegara. Padahal kebutuhan dalam negeri masih banyak yang belum tercukupi seperti yang mendera PLN dan sektor industri manufaktur yang menjerit kekurangan gas sehingga terpaksa menggunakan BBM yang harganya jauh lebih mahal. Biaya produksi mereka akhirnya menjadi lebih mahal.  Pada tahun 2013 misalnya, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik tahun sebesar 15 persen dengan alasan subsidi listrik sangat membebani APBN. Padahal hal itu tidak perlu terjadi jika sumber energi PLN yang saat ini sebagian besar menggunakan BBM dikonversikan ke gas. Lebih dari itu, harga gas domestik baik untuk industri dan rumah tangga juga terus ditingkatkan hingga mencapai harga keekonomian alias setara dengan harga pasar internasional.

Alasan klasik : Pertamina tidak mampu ?

Salah satu alasan yang sering dikemukan oleh pemerintah maupun anggota dewan ketika menyerahan kontrak migas kepada perusahaan asing adalah ketidakmampuan Pertamina baik dari sisi modal maupun teknologi. Dari sisi teknologi  Explorasi MIGAS itu ada 2 bentuk  yaitu Eksplorasi di darat dan Explorasi MIGAS di lepas pantai, untuk explorasi di darat Pertamina dengan Tenaga-tenaga ahlinya dari dalam negeri sudah mampu mendeteksi dan mengekplorasinya tanpa hambatan. Penemuan cadangan minyak di Blok Cepu adalah tenaga ahli dari Pertamina dan Pertamina menyatakan mampu secara teknologi untuk mengekplorasinya tanpa bantuan asing tapi karena tekanan Amerika maka dengan begitu mudahnya Blok Cepu tersebut diserahkan kepada Exxon Mobile.   Adapun Eksplorasi MIGAS di Lepas Pantai (laut)   walupun mungkin memerlukan teknologi yang lebih maju sebenarnya Pertamina bisa melakukan kalau ada kebijakan politik yang jelas dari pemerintah.

Kalau  saat ini  PERTAMINA dianggap tidak mampu , adalah sebuah keanehan,  kenapa setelah puluhan tahun kok Belum mampu ? Kalau pun tidak mampu Sebenarnya Ketidakmampuan Pertamina Explorasi di laut dalam bukan karena SDM Kita yang tidak mampu karena  faktanya  banyak SDM Indonesia yang bekerja di Perusahaan Asing baik di Indonesia maupun di Luar negeri karena Gajinya lebih besar , misalnya banyak  Tenaga Kerja Indoneia  yang bekerja di persuhaan marine hidrography untuk memasang oil-rig atau pipeline begitu juga banyak  SDM Pertamina keluar dan pindah ke Perusahaan Asing seperti Arco  yang banyak melakukan eksplorasi di Laut Jawa. Jadi Pernyataan Wamen ESDM bahwa Pertamina belum mampu sebenarnya bukan faktor Teknologi dan SDM kita yang tidak mampu tapi kebijakan Pertamina atau Pemerintah yang memang tidak pernah serius melakukan itu, sehingga tidak ada upaya transfer teknologi dari Perusahaan asing, padahal  selama ini salah satu  alasan kerjasama dengan perusahaan Asing adalah Alih Teknologi.

Sunguh Ironis ! PERTAMINA sebagai BUMN saat ini diminta oleh pemerintah untuk ekspansi ke luar negeri dalam rangka mencari sumber minyak dan gas. Sementara Minyak dan Gas yang melimpah dinegeri ini di serahkan kepada perusahaan asing !

Penutup

Kisruh pengelolaan blok Mahakam merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang prokapitalis dengan liberalisasi  sumber daya alam yang dilegalkan oleh DPR yang khianat terhadap rakyat melalui UU MIGAS No. 22 tahun 2001. Rasanya sulit berharap ada kebijakan yang pro rakyat selama sistem yang digunakan adalah sistem  kapitalis dan penguasanya adalah antek para kapitalis yang mengabdi bukan untuk kepentingan rakyat.  Negara-negara kapitalis tidak akan melepaskan keuntungan yang selama ini mereka dapatkan baik melalui jalur bisnis  maupun tekanan politik. Hal inilah yang dilakukan oleh  PM Prancis Francois Fillon pun yang  meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011. Disamping itu Menteri Perda­ga­ngan Luar Negeri Pran­cis Ni­cole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012.

Hanya dengan sistem islam dan pemimpin yang amanah kekayaan alam akan memberikan manfaat untuk rakyat. Dalam pandangan Islam, Gas  sebagaimana halnya tambang yang melimpah lainnya dalam perspektif ekonomi Islam merupakan barang milik umum (al milkiyyah al-ammah). Dengan demikian pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Khilafah Islamiyyah. Seluruh hasilnya digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Dari  Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah (seperti) air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR. Baihaqy & Tirmidzy). Hadits ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyerahkan penguasaan barang tambang yang melimpah kepada swasta namun tetap dikuasai oleh negara. Wallahu a’lam bishawab

[hizbut-tahrir.or.id]

Jakarta.Tak ayal lagi, rekomendasi yang menyebut Pemerintah harus segera mengurangi subsidi karena harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia termasuk yang paling murah, merupakan rekomendasi dari penelitian para peneliti pesanan kaum kapitalis. Hal itu dinyatakan Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Arim Nasim.

“Penelitian yang seperti ini biasanya  oleh para intelektual kapitalis dan dibiayai oleh para kapitalis, mereka selalu menyalahkan subsidi BBM dan rekomendasinya selalu mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Rabu (17/10) melalui pesan elektronik.

Padahal, lanjut Arim,  dana subsidi tersebut walaupun jumlahnya besar tapi yang menikmati baik langsung maupun tidak langsung adalah seluruh rakyat Indonesia.

Tapi anehnya, ungkap Arim, mereka jarang mengkritik bantuan pemerintah yang jumlahnya trilyunan rupiah dalam bentuk dana rekapitulasi perbankan, padahal yang menerima dana rekapitulasi itu hanya segelintir orang.

“Mungkin karena mereka adalah para kapitalis yang membayar para intelektual kapitalis tersebut,” tudingnya.

Arim pun menyebutkan ‘para intelektual kapitalis’ tersebut tidak pernah menggugat liberalisasi migas yang menyebabkan hampir 90 % eksplorasi migas dikuasai oleh swsata baik lokal maupun asing.

Sebelumnya, peneliti dari International Institute for Sustainable Development (IIDS) Lucky Lontoh menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak di Indonesia termasuk yang paling murah di Asia.

“Indonesia itu merupakan negara Asia dengan harga bensin premium paling murah. Harga permen karet saja meningkat, tapi bbm kok tidak meningkat. Ini menandakan subsidi yang diberikan pemerintah masih terlalu besar,” kata dia saat diskusi “Subsidi Energi di Indonesia” di Jakarta, Senin (15/10).

Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk segera mengurangi subsidi BBM. “Dana subsidi yang begitu besar tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih penting seperti mengembangkan energi terbarukan lainnya seperti biofuel, energy matahari, dan geothermal,” kata dia. (mediaumat.com, 19/10/2012)

%d blogger menyukai ini: