Upaya Pelarangan HT Australia: Upaya Membungkam Ide Khilafah yang Shahih dan Menutupi Konspirasi Barat

Sebagaimana diberitakan, dalam pidatonya di National Press Club, Perdana Menteri Australia Tony Abbot berkeinginan kuat untuk melarang Hizbut Tahrir (HT).

Upaya pelarangan ini sangat nyata terlihat dari beberapa pernyataan Tonny Abbott sendiri, yang dalam sebuah kesempatan dia berkata “Hizb ut-Tahrir is an organisation with an ideology which justifies terrorism” (Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi yang ideologinya membenarkan tindakan teorisme). (9/10/14, http://www.theaustralian.com.au).

Khilafah Vs Nation-state

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan 3 (tiga) hal. Pertama: kritik terhadap konsep nation-state (negara-bangsa). Kedua:perbedaan negara Khilafah dengan nation-state. Ketiga: keunggulan Khilafah dibandingkan dengan nation-state.

Untuk memperjelas posisi dan konteks hubungan antara nation-state dan Khilafah, akan diuraikan terlebih dulu bagaimana perjalanan sejarah konsep nation-state dan kaitannya dengan Khilafah.

Hukum Pemilu Presiden

Tanggal 9 Juli 2014 akan diselenggarakan Pemilu Presiden (Pilpres) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pilpres berbeda dengan Pemilu Legislatif (Pileg) yang diselenggarakan untuk memilih para wakil rakyat. Dalam Pilpres berlangsung pemilihan kepala kekuasaan eksekutif. Hal itu mencerminkan pengelolaan rakyat atas kekuasaan mereka.

Hukum mengangkat penguasa itu berkaitan dengan dua perkara: (1) perkara yang berkaitan dengan karakter dan sosok penguasa; (2) perkara yang berkaitan dengan sistem/aturan yang akan diterapkan penguasa.

SAATNYA JUJUR TENTANG DEMOKRASI

Siapa pun pasti mengakui bahwa Indonesia sudah ‘jungkir-balik’ menerapkan demokrasi dengan beragam tipe, seperti: (1) demokrasi parlementer (1945-1959); (2) demokrasi terpimpin (1959-1965); (3) demokrasi pancasila (1965-1998); dan (4) demokrasi liberal masa reformasi (1998-sekarang). Sampai-sampai SBY menerima penghargaan The Democracy Award dari International Association of Political Consultants (IAPC) atas ‘jasanya’ menerapkan demokrasi. Artinya Indonesia sudah lama sekali belajar demokrasi, laksana seorang mahasiswa abadi yang menempuh pendidikan begitu lama sekali.

Menolak Pluralisme

Oleh: KH. M. Shiddiq al-Jawi, M.Si

Istilah Pluralisme (agama) sebenarnya mengandung 2 (dua) hal sekaligus, Pertama, deskripsi realitas bahwa di sana ada keanekaragaman agama. Kedua, perspektif atau pendirian filosofis tertentu menyikapi realitas keanekaragaman agama yang ada.

Hal itu misalnya dapat ditelaah dalam penjelasan Josh McDowell mengenai definisi pluralisme. Menurut McDowell, ada dua macam pluralisme; Pertama, pluralisme tradisional (Social Pluralism) yang kini disebut “negative tolerance”. Pluralisme ini didefinisikan sebagai “respecting others beliefs and practices without sharing them” (menghormati keimanan dan praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta [sharing] bersama mereka). Kedua, pluralisme baru (Religious Pluralism) disebut dengan “positive tolerance” yang menyatakan bahwa “every single individual’s beliefs, values, lifestyle, and truth claims are equal” (setiap keimanan, nilai, gaya hidup dan klaim kebenaran dari setiap individu, adalah sama (equal) (http://www.ananswer.org/mac/answeringpluralism.html, diakses 11/06/05).